DENGAN SILOG, PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU LEBIH BAIK
Selasa, 24 Desember 2013
Selain itu turut hadir komisioner dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), utusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Institut Teknologi Bandung (ITB), Badan Informasi Geospasial (BIGs) dan sejumlah lembaga pegiat Pemilu seperti Perludem dan JPPR.
Husni mengatakan Silog dikembangkan atas kerja sama KPU dengan ITB dan BIGs. Untuk efektifitas pemanfaatan Silog, Husni meminta satuan kerja di semua tingkatan penyelenggara Pemilu, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan up date data dan informasi setiap saat. “Perlu komitmen yang kuat dan sungguh-sungguh dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan penggunaan Silog,” ujarnya.
Sementara Komisioner KPU RI yang membidangi logistik Arief Budiman mengatakan publik dapat mengakses Silog melalui www.silog.kpu.go.id. Melalui saluran tersebut, kata Arief, publik dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota, jumlah panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK), pemilih, surat suara, tinta sidik jari, formulir, kotak suara dan bilik suara.
“Misalnya untuk TPS kita dapat cek, TPS terbanyak itu di Jawa Timur. Kemudian PPS paling banyak di Jawa Tengah. Berikutnya jumlah penduduk paling banyak di Jawa Barat tetapi pemilih lebih banyak di Jawa Timur,” terang Arief sambil memperlihatkan tabel dalam setiap menu yang ada di dalam dashboard Silog tersebut.
Khusus untuk kotak suara, publik juga dapat melihat kebutuhan untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota serta stok yang tersedia dan kondisinya. Misalnya untuk KPU Jawa Timur kebutuhannya sebanyak 75.980, sementara stok yang tersedia sebanyak 332.662 dalam kondisi baik, 21.384 rusak ringan, 52.124 rusak berat, 1.447 dengan kondisi lain-lain.
Silog, kata Arief juga menyediakan peta distribusi logistik untuk seluruh Indonesia, baik jalur darat, jalur udara maupun jalur laut. Dalam peta distribusi logistik tersedia longitude dan latitude yang berfungsi untuk memudahkan pencarian titik koordinat suatu daerah. “Ini akan memudahkan petugas untuk melakukan distribusi lewat udara jika jalur darat dan jalur laut tidak efektif digunakan,” ujar Arief.
Arief menegaskan pentingnya peran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan Silog. Jika barang sudah didistribusikan dari KPU RI dan sudah sampai di Provinsi, maka petugas di daerah setempat harus melakukan input data secepatnya. Begitu juga ketika barang dari provinsi sudah diterima di kabupaten/kota. “Hal tersebut penting untuk membantu proses monitoring dan melakukan supervisi jika ada kendala di lapangan,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal KPU RI Arief Rahman Hakim menegaskan pembuatan dan pengembangan Silog merupakan tindaklanjut dari nota kesepahaman antara KPU dengan ITB dan BIGs. Dengan Silog, KPU dapat menyediakan data kebutuhan dan distrubusi logistik Pemilu yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu. “Kami berkomitmen memanfaatkan data dan informasi Silog untuk pengambilan keputusan,” ujarnya. (*)
