KPU Kabupaten Sidoarjo menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kirab Maskot Pikada Serentak Tahun 2024
KPU Kabupaten Sidoarjo menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kirab Maskot Pikada Serentak Tahun 2024 dan serah terima Kirab Maskot Pilkada Serentak 2024 dari KPU Kabupaten Tulungagung ke KPU Kota Blitar
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kirab Maskot Pikada Serentak Tahun 2024 yang diadakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur pada hari Minggu s/d Senin tanggal 11 s/d 12 Agustus 2024 di Graha paripurna DPRD Kota Blitar, Jl. A Yani No. 19 Kota Blitar, KPU Kabupaten Sidoarjo dihadiri oleh Fauzan Adim selaku Ketua KPU Kab Sidoarjo, Mokhamad Yasin selaku Divisi Sosdiklih, {armas, dan SDM, dan Azis Basuki selaku Kasubbag Hukum dan SDM.
Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) Nur Salam menghadiri serah terima Kirab Maskot Pilkada Serentak 2024 dari KPU Kabupaten Tulungagung ke KPU Kota Blitar. Kegiatan digelar di depan Kantor Pemerintah Kota Blitar pada Senin, 12 Agustus 2024.
Dalam sambutannya, Nur Salam menyampaikan, tahun 2024 merupakan tahun demokrasi. Setelah sukses digelarnya Pemilu 2024, selanjutnya masyarakat dihadapkan pada Pilkada serentak 2024. Di tengah tahapan yang cukup melelahkan, kata Nur Salam, KPU harus tetap menyukseskan Pilkada serentak dengan riang gembira.
Untuk itu, di tengah tahapan yang cukup melelahkan, KPU harus tetap menyukseskan Pilkada serentak dengan riang gembira.
Nur Salam menjelaskan, Kirab Maskot Pilkada serentak 2024 merupakan sarana sosialisasi untuk menyapa pemilih, termasuk di Kota Blitar. Ia pun berharap dukungan pemerintah daerah dan jajaran Polri tidak hanya diberikan pada setiap tahapan Pilkada serentak,termasuk tahapan pencalonan.
Kami menyampaikan kepada jajaran PPK dan PPS bahwa Kirab Maskot ini merupakan sarana sosialisasi kita menyapa Kota Blitar, Sekretaris Daerah Kota Blitar, Priyo Suhartono mengingatkan agar masyarakat mengggunakan hak pilih dengan cerdas dan bertanggung jawab demi terlaksana lnya demokrasi yang substantif. Ia pun berharap, melalui Pilkada masyarakat bisa memilih pemimpin yang baik. Ia mengatakan, pemilihan umum merupakan sistem demokrasi langsung yang bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bahwa pemimpin yang kita pilih itu pemimpin yang baik sesuai dengan aspirasi kita sebagai warga.
