Berita Terkini

KPU SIDOARJO; Sebagai langkah pemantapan,  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo menggelar Training of Trainers (ToT) Fasilitator Bimbingan Teknis KPPS Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diikuti 90 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Sidoarjo, pada Minggu (3/10) siang. Kegiatan berlangsung di Ballroon Hotel Luminor Sidoarjo ini mengupas seputar peraturan, berikut teknis serta pedoman dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 yang digelar serentak pada 27 Nopember mendatang.
Kegiatan Bimtek ini dibuka Ketua KPD Sidoarjo, Fauzan Adim dihadiri seluruh anggota komisioner KPU. Mereka adalah Mukhammad Yasin, Haidar Munjid, A Nidhom dan Nasiruddin Yahya. Juga ikut hadir Sulaiman, Sekreatariat KPU Kabupaten Sidoarjo.
“Setelah seluruh anggota PPK mengikuti Bimtek ini, kami harapkan menjadi Training of Traineers (TOT) atau fasilitator yang bertanggung jawab memberikan bimbingan teknis serupa kepada seluruh anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) yang ada di tingkat desa,” ujar Fauzan Adhim.
Lebih lanjut, dia mengimbau seluruh anggota PPK untuk lebih fokus pada persiapan jelang pelaksanaan Pemilukada yang tinggal 23hari lagi. "Kami berharap juga semua rekan-rekan PPK untuk sebisa mungkin  mengurangi aktivitas kegiatan di luar yang sekiranya mengganggu tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilukada. Juga harus selalu aktif mengikuti perkembangan informasi tentang giat KPU,” tuturnya.
Ditambahkan, setelah mengikuti Bimtek ini seluruh PPK se-Sidoarjo diminta secepatnya melakukan berbagai upaya kordinasi baik di internal maupun juga KPU guna persiapan pelantikan anggota KPPS di wilayahnya masing-masing. “Ini sangat penting karena rekan-rekan PPK bisa segera lakukan upaya Bimtek lanjutan kepada KPPS,” tegas Fauzan.
Sebagaimana dalam materi Bimtek yang pernah digelar KPU Jatim diikuti seluruh anggota komisoner KPU Kabupaten/Kota se-Jatim, bahwa persoalan yang dinilai krusial untuk dipahami adalah masih seputar pembahasan materi tentang sistematika Rancangan Kebijakan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Terutama menyangkut sistem pemungutan dan  penghitungan suara hasil pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, serta Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota.
Dalam kesempatan itu, para anggota komisioner  KPU dari masing-masing divisi diberi kesempatan menyampaikan paparan pada kegiatan Bimtek tersebut. Kordinator Divisi Teknis dan penyelenggara KPU Sidoarjo, Haidar Munjid  mengupas seputar lima isu strategis yang perlu diantisipasi lembaga penyelenggara pesta demokrasi ini.
Yang mana, lima isu strategis ini berhubungan dengan sistematika pemungutan dan penghitungan  suara pemilih (Puratungra). “Kita selaku lembaga Adhoc untuk penyelenggaraan Pemilukada harus memahami betul tentang sistematika cara dan teknis tahapan pelaksanaan. Ini terutama bagi rekan-rekan kita di PPS,” ujarnya. “Jadi teman-teman PPK mohon kerja samanya untuk bisa membantu para petugas PPS di wilayahnya masing-masing,” tambahnya.
Lima isu strategis ini meliputi; pertama, siapa saja pemilih yang berhak memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kedua adalah penerapan prinsip terbuka dan ketiga yakni penggunaan dokumen lain,--selain KTP elektronik sebagai pengganti surat keterangan (Suket) perekaman.
Lalu isu keempat adalah penggalokasian waktu bagi pemilih pindahan. Terakhir isu kelima terkait mitigasi terhadap suara yang belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS, namun sudah dicoblos. “Berdasarkan evaluasi  pada kejadian Pemilukada sebelumnya, isu strategis pada point nomor dua, yakni prinsip keterbukaan, dan nomor lima terkait mitigasi terhadap persoalan kartu suara yang belum ditanda tangani KPPS, itu yang sering atau banyak terjadi protes hingga gugatan hukum,” ungkap Haidar.
Pihaknya  berharap agar kasus-kasus selerti ini tidak terjadi lagi pada Pemilukada tahun ini. Karena hal-hal begini tidak perlu terjadi, karena sebenarnya mudah diselesaikan bila semua petugas di tingkat PPS maupun PPK bisa memahami semua petunjuk dan peraturan yang berlaku. (Parmaskpusda)