Arsip

kpud-sidoarjokab.go.id-Dalam rangka penuhi fungsi edukasi dan sosialisasi penegakan hukum dalam pemilihan umum, KPU Kabupaten Sidoarjo tampil sebagai salah satu pemateri dalam webinar bertajuk "Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Masa Covid-19" yang diadakan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) dan kerja sama dengan Bawaslu Sidoarjo, Selasa (14/07).
Webinar yang dapat diakses melalui zoom meeting dan live streaming youtube ini berlangsung selama 3 jam, mulai pukul 13.00 sampai pukul 16.00 WIB, dengan menghadirkan beberapa pemateri diantaranya Moch. Amin, M.Pd.I Ketua Bawaslu Jawa Timur, Jamil, S.H., M.H., Anggota Bawaslu Sidoarjo, Rifqi Ridlo Phahlevy Ketua LKBH UMSIDA, dan Dr. Hidayatulloh, M.Si. Rektor UMSIDA yang membuka acara webinar. Sementara dari KPU Sidoarjo diwakili oleh Miftakul Rohma, M.Pd. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan.
Kegiatan yang diikuti oleh kurang lebih 900  peserta dari kalangan praktisi, akademisi, maupun masyarakat umum dari seluruh Indonesia itu bertujuan memberikan sosialisasi pelaksanaan tahapan dan penegakan hukum pada pilkada di masa pandemi yang penuh tantangan ini.
Seperti halnya yang diungkapkan Miftakul Rohma, ada dua tantangan yang dihadapi KPU Sidoarjo dalam tahapan Pilbup Sidoarjo kali ini. "Pertama, kegiatan harus sesuai tahapan yang sempat tertunda karena Covid-19. Kedua, semua tahapan harus dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dan ternyata sampai hari ini Sidoarjo masih di zona merah, yang artinya kami penyelenggara tetap harus extra hati-hati dan  selalu mengikuti arahan dari pusat. Misalnya saja sebelum turun ke masyarakat, setiap petugas wajib dirapid test dahulu," jelas Miftah.
Sedangkan Ketua Bawaslu Jatim, Moch. Amin dalam paparannya mengungkapkan pihaknya berharap tidak ada klaster-klaster baru yang muncul akibat Pilkada 2020. "Kita tidak ingin ada klaster-klaster baru yang muncul. Maka dari itu, penyelenggara akan semaksimal mungkin bekerja dalam pesta demokrasi Desember nanti," pungkasnya.(tim ppid)