Berita Terkini

KPU SIDOARJO: Jika mengacu pada Pilpres dan Pileg 2024,  secara umum para personel Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) se-Jawa Timur (Jatim) dinilai sudah mampu menguasai aplikasi Sirekap yang dipersiapkan KPU RI. Meski demikian, KPU Jatim mewajibkan jajarannya di kabupaten/kota menggelar kegiatan pembekalan dan bimbingan teknis (Bimtek) bagi personel KPPS, khususnya yang bertugas di bagian rekapitulasi dan pelaporan data hasil Pilkada 2024.
“Tujuannya ya agar mereka benar-benar ready saat melaksanakan tugas. Termasuk dalam hal kesiapan peralatan maupun kemampuan teknis personelnya,” tandas Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Dan Penelitian Dan Pengembangan KPU Jatim, Eka Wisnu Wardhana, ditemui di sela-sela  acara Rapat Koordinasi untuk membahas persiapan pelantikan KPPS untuk Pilkada di KPU Sidoarjo, Senin (04/11) siang tadi.
Dikatakan, pihaknya merasa perlu untuk memastikan kesiapan software, hardware maupun brainware para pemangku TPS itu. “Secara teknis beban KPPS pada Pilkada kali ini akan jauh lebih ringan ketimbang Pilpres dan Pileg lalu. Soalnya dulu obyeknya ada 5, sedangkan sekarang khan hanya dua jenis surat suara,” kata Wisnu lagi.
Meski begitu KPU RI tidak menganggap enteng pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah di level Propinsi dan kabupaten/kota itu. Lembaga penyelenggara Pemilu itu terus berusaha meningkatkan performanya, termasuk dengan terus mengevaluasi aplikasi Sirekap.
Diantaranya dengan membuat metode Sirekap Offline yang disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya kendala sinyal internet seperti yang sempat terjadi di perhelatan pemilu sebelumnya. Selain itu pihaknya juga terus menggelar uji beban Sirekap secara terus menerus untuk memastikan kesiapannya.
Aplikasi Sirekap ini sendiri dibuat digunakan sebagai alat bantu untuk penghitungan dan rekapitulasi suara dalam Pemilu. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat melihat hasil penghitungan suara Pemilu 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Kalau yang di pusat sudah begitu, performa di tingkat TPS juga harus oke. Karena itu Bimtek harus segera dilakukan KPU Kabupaten/Kota setelah para anggota KPPS itu dilantik. Apalagi bagi mereka yang baru kali ini terlibat di pelaksanaan Pemilu. Saya kita masih cukup waktu untuk meng-upgrade mereka,” tandas Wisnu.
Selain soal teknis, Wisnu juga meminta para komisioner KPU Kabupaten/Kota untuk menekankan masalah integritas di forum Bimtek KPPS nanti. “Lakukan seruan moral terkait integritas KPPS. Saya kira poin ini juga penting untuk ditekankan disamping masalah kemampuan teknis tugas dan tanggungjawab,” pungkasnya.(parmaskpusda)