Arsip

kpud-sidoarjokab.go.id –  Dalam rangka tindak lanjut surat edaran Ketua KPU RI terkait pemutakhiran Daftar Pemilih berkelanjutan, KPU Provinsi Jawa Timur mengundang Divisi Perencanaan & Data 38 KPU Kabupaten/Kota dalam Rapat Koordinasi pemutakhiran daftar pemilih.Bertempat di Kantor KPU Kabupaten Mojokerto, Rakor yang dibuka langsung Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam berlangsung selama dua hari pada 10 Juli s/d 11 Juli.Dalam sambutannya Anam mengungkapkan pentingnya melakukan koordinasi dengan TNI – Polri untuk mengetahui jumlah anggota yang pensiun sehingga dapat dimasukkan dalam DPT.Sementara Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Jawa Timur Nurul Amalia menyatakan bahwa publik berhak mendapatkan data dan informasi dari KPU dengan prosedur yang sudah ditentukan. “Pelayanan dan pengelolaan informasi harus sesuai aturan.” Terang Nurul.Pada Rakor ini, Komisioner Divisi Perencanaan & Data KPU Kabupaten Sidoarjo Musonif hadir bersama Staf Perencanaan & Data Amma Abriansyah.(ryan)

kpud-sidoarjokab go.id –  Kamis (11/7) KPU Kabupaten Sidoarjo lakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Achmad Zaini. Kunjungan yang dipimpin langsung Ketua KPU Mukhammad Iskak diterima langsung Achmad Zaini di Kantor Bupati.Dalam audiensi tersebut Zaini mengapresiasi kinerja KPU, pasalnya dalam Pemilihan-pemilihan sebelumnya KPU membentuk Sidoarjo aman dan kondusif.Hadir dalam audiensi yakni Asisten Satu Heri Susanto. Disela-sela audiensi Iskak mengenalkan Anggota KPU yang baru saja dilantik dengan masing – masing jabatannya, antara lain Komisioner Divisi Hukum yakni Ana Aziza, Divisi Perencanaan & Data Musonif, dan Divisi Sosdiklih Parmas & SDM Fauzan Adim.Sementara dua Komisioner incumbent  antara lain Mukhammad Iskak yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU dan Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik serta Miftakul Rohma yang tetap menduduki Divisi Teknis.Selain perkenalan anggota baru, KPU mengajukan permohonan dana hibah pelaksanaan Pilkada Sidoarjo yang akan diselenggarakan pada September 2020 mendatang.Menurut Iskak, pihaknya telah mengajukan anggaran sebesar Rp 63 Miliar pada Pemkab Sidoarjo. Nantinya akan ada kenaikan anggaran dari Pemilihan Bupati 2015 ke Pemilihan Bupati 2020 mendatang.Tahapan Pilkada sendiri akan dimulai pada Bulan September mendatang dan untuk pendaftaran calon Bupati rencananya akan digelar pada 23 April 2020.(ryan)

kpud-sidoarjokab.go.id –  Pemilihan Bupati Sidoarjo rencananya akan diselenggarakan pada September 2020 mendatang. Kini KPU Kabupaten Sidoarjo mulai mengajukan permohonan dana hibah Pilkada.Rabu (10/7) KPU Kabupaten Sidoarjo lakukan rapat internal, Rapat yang dipimpin langsung Ketua KPU Mukhammad Iskak di ikuti Anggota KPU, Sekretaris, dan Kasubbag.Rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB, membahas khusus permohonan dana hibah Pilkada tahun 2020. Berlangsung di ruang rapat utama Kantor KPU, Satu persatu rincian dan besaran anggaran dibahas selama dua jam.Selain membahas dana hibah, KPU juga mempersiapkan materi terkait dana hibah Pilkada yang akan digunakan dalam audiensi bersama Bupati Sidoarjo Saiful Ilah pada 11 Juli (besok) yang akan membahas khusus dana hibah Pilkada.Nantinya terdapat kenaikan anggaran dari Pemilihan Bupati 2015 ke Pemilihan Bupati 2020 mendatang.Menurut Iskak, pihaknya telah mengajukan anggaran sebesar Rp 63 Miliar pada Pemkab Sidoarjo.Sementara tahapan Pilkada akan dimulai pada Bulan September mendatang dan untuk pendaftaran calon Bupati rencananya akan digelar pada 23 April 2020.(ryan)

kpud-sidoarjokab.go.id –  Usai serahkan Daftar Alat Bukti (DAB) berupa Form. DA 1, DAA 1, DB 2, dan C 2 kepada KPU RI.Selasa (9/7) KPU Kabupaten Sidoarjo yang diwakili Komisioner Divisi Teknis Miftakul Rohma hadiri Sidang Perdana Pemilihan Legislatif (Pileg) di Mahkamah Konstitusi.Pada Sidang perdana, KPU sekedar hadir dan melihat langsung proses persidangan yang berlangsung di MK.Gugatan yang dilayangkan Bambang Haryo ke MK mempersoalkan perolehan suara Rahmat Muhajirin, pasalnya dalam permohonan gugatannya disebutkan jika Rahmat Muhajirin bukanlah artis dan tokoh Masyarakat tetapi dapat mengalahkan perolehan suara Caleg incumbent Bambang Haryo.Sementara Petitum meminta Rahmat Muhajirin agar di diskualifikasi.Selain itu, terkait persidangan tersebut MK meminta Bawaslu untuk mempersiapkan diri.(ryan)

kpud-sidoarjokab.go.id –  Senin (8/7) KPU Kabupaten Sidoarjo lakukan audiensi dengan Bupati Sidoarjo. Kunjungan yang dipimpin langsung Ketua KPU Mukhammad Iskak diterima langsung Bupati Sidoarjo Saiful Ilah di Pendopo Delta Sidoarjo.Dalam audiensi tersebut Saiful mengapresiasi kinerja KPU, pasalnya dalam Pemilihan-pemilihan sebelumnya KPU dapat membentuk Sidoarjo aman dan kondusif.Disela-sela audiensi Iskak mengenalkan Anggota KPU yang baru saja dilantik dengan masing – masing jabatannya, antara lain Komisioner Divisi Hukum yakni Ana Aziza, Divisi Perencanaan & Data Musonif, dan Divisi Sosdiklih Parmas & SDM Fauzan Adim.Sementara dua Komisioner incumbent  antara lain Mukhammad Iskak yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU dan Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik serta Miftakul Rohma yang tetap menduduki Divisi Teknis.Selain perkenalan anggota baru, KPU mengajukan permohonan dana hibah pelaksanaan Pilkada Sidoarjo yang akan diselenggarakan pada September 2020 mendatang.Menurut Iskak, pihaknya telah mengajukan anggaran sebesar Rp 63 Miliar pada Pemkab Sidoarjo.Nantinya, tahapan Pilkada akan dimulai pada Bulan September mendatang dan untuk pendaftaran calon Bupati rencananya akan digelar pada 23 April 2020.(ryan)

kpud-sidoarjokab.go.id – Jumat (5/7) KPU Kabupaten Sidoarjo serahkan Daftar Alat Bukti (DAB) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada tim kuasa hukum KPU RI di Grand Mercure Hotel Jakarta Pusat.Komisioner Divisi Hukum KPU Kabupaten Sidoarjo Ana Aziza dan Staff Divisi Hukum Noor Ifa menyerahkan DAB yang berupa DA1, DAA1, DB 2, dan C 2.Komisioner Divisi Hukum & Pengawasan KPU RI Hasyim Asy’ari memantau langsung penyerahan DAB dan memberikan pengarahan kepada Divisi Hukum KPU Kabupaten/Kota.Sementara, Ana mengungkapkan bahwa pihaknya menghadapi satu gugatan dalam PHPU.Nantinya Provinsi Jawa Timur akan menghadapi persidangan di Mahkamah Konsitusi (MK) hari pertama pada 9 Juli mendatang.(ryan)