#TemanPemilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo (KPU Sidoarjo) mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan dalam rangka Peningkatan dan Penguatan Kinerja Pengawasan di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh KPU RI pada Selasa, 21 Oktober 2025 secara daring melalui Zoom Meeting.
Kegiatan diawali dengan paparan M. Fahrudin, Direktur Politik dan Penegakan Hukum BPKP, yang menegaskan pentingnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008.
Selanjutnya, Iffa Rosita, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, menjelaskan bahwa pelaksanaan SPIP dijalankan melalui Satgas SPIP di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang berperan memastikan penerapan sistem berjalan sesuai pedoman dan target.
Nanang Priyatna, Inspektur Utama KPU RI, menyampaikan bahwa capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK menjadi bukti komitmen KPU dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.
Dari Kejaksaan Agung, Arif Zahrulyani menyoroti risiko tinggi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga diperlukan kehati-hatian serta kepatuhan terhadap regulasi di setiap tahapan kegiatan.
Sementara itu, Afandi Eka Putra dari Polri menekankan pendekatan preventif melalui edukasi, pendampingan hukum, dan bimbingan teknis terkait tata kelola anggaran sesuai ketentuan.
Dari KPK, Friesmount Wongso menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat melalui mekanisme pengaduan yang transparan sebagai bentuk dukungan terhadap pencegahan korupsi.
Terakhir, Dwi Agustina dari BPK RI menyampaikan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan komitmen nyata terhadap akuntabilitas publik.
Hadir dalam kegiatan ini Anggota KPU Sidoarjo M. Natsiruddin Yahya, Sekretaris KPU Sidoarjo Prahastiwi Kurnia Sitorosmi, serta jajaran Kasubbag dan staf KPU Sidoarjo.
#KPUMelayani
