Arsip

kpud-sidoarjokab.go.id – Usai serahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada pada 23 September lalu, kini peserta Pemilu 2019 mempersiapkan penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang akan diserahkan pada 2 Januari mendatang.Memasuki tahapan dana kampanye, Senin (10/12) KPU Kabupaten Sidoarjo lakukan bimtek pedoman audit laporan dana kampanye peserta Pemilu 2019.Bertempat di Hotel Luminor Sidoarjo, bimtek dibuka Divisi Teknis Miftakul Rohma. "Tidak terasa laporan dana kampanye pertama dilaksanakan pada 23 September artinya sudah tiga bulan tahapan ini berjalan, dan nantinya dilanjutkan tahapan kedua untuk LPSDK yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari.Sementara itu, Divisi Hukum Nanang Haromin menjadi narasumber pertama yang memberikan paparan terkait dana kampanye salah satunya yakni tahapan dana kampanye.Selain itu Narasumber kedua Ardi Hamzah dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang memberikan materi terkait aplikasi dana kampanye.Nantinya laporan dana kampanye mulai dari LADK, LPSDK, hingga Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) akan di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk KPU.(ryan)

kpud-sidoarjokab.go.id – Jumat (7/12) KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2). Di ikuti oleh PPK Pemilu 2019 se-Kabupaten Sidoarjo, rekapitulasi yang dimulai pukul 13.30 WIB tersebut dihadiri Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Parpol peserta Pemilu 2019, Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo, dan Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo.Bertempat di Hotel Luminor, pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPTHP Kedua dibuka langsung Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo M. Zainal Abidin. Dalam sambutannya Zainal memberikan apresiasi kepada Stakeholder, Parpol, dan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo yang menurut pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sangat baik."Mengolah data ini sebuah proses yang melelahkan, tetapi semuanya akan tetap dituntaskan dengan baik meskipun banyak kendala ketika mengerjakan data karena kami ingin memberikan pelayanan yang maksimal." Terang Zainal.Selain itu dalam sambutannya Zainal mengungkapkan, penyelenggara Pemilu mempunyai prinsip bahwa seluruh Masyarakat yang mempunyai hak pilih pasti akan difasilitasi untuk menggunakan hak pilihnya.Sementara itu Komisioner Divisi Perencanaan & Data Abdillah Adhi memimpin rekapitulasi dan penetapan DPTHP kedua dihadapan Peserta Pemilu 2019 dan Stakeholder yang hadir.Hasil dari rekapitulasi DPTHP Pemilu 2019 yakni terdapat 1.397.570 Pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 689.536 dan pemilih perempuan berjumlah 708.034 yang tersebar di 18 Kecamatan, 349 Desa dan 5.579 TPS di Kabupaten Sidoarjo.Pada pleno DPTHP kedua, jumlah pemilih Disabilitas yakni 1.360 dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.(ryan)

kpud-sidoarjokab.go.id – Laporan pertanggungjawaban keuangan (LPJ) menjadi bagian penting dalam sebuah penyelenggaraan Pemilu.Akan berakhirnya tahun anggaran 2018 dan hasil evaluasi LPJ keuangan Badan Ad Hoc Pemilu 2019, Jumat (7/12) KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan monitoring LPJ Pemilu 2019 di beberapa Kecamatan.Monitoring hari ketiga dilakukan di 2 Kecamatan antara lain Kecamatan Wonoayu dan Sidaorjo.Sementara itu, tim monitoring memberikan berbagai pertanyaan kelengkapan form PPK terkait  penyusunan LPJ keuangan Badan Ad Hoc salah satunya yakni rekening Koran dari Bulan Mei hingga Bulan November.Tidak hanya itu, Tim monitoring juga memberikan pertanyaan kelengkapan form PPS seperti kelengkapan SPJ yang disetor ke PPK dari bulan Mei hingga November 2018.Sementara itu monitoring LPJ Pemilu 2019 rencananya akan dilaksanakan selama enam hari pada 5 s/d 12 Desember mendatang.(ryan)

kpud-sidoarjokab.go.id – Laporan pertanggungjawaban keuangan (LPJ) menjadi bagian penting dalam sebuah penyelenggaraan Pemilu.Akan berakhirnya tahun anggaran 2018 dan hasil evaluasi LPJ keuangan Badan Ad Hoc Pemilu 2019, Kamis (6/12) KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan monitoring LPJ Pemilu 2019 di beberapa Kecamatan.Monitoring hari kedua dilakukan di 3 Kecamatan antara lain Kecamatan Sedati, Sukodono, dan Tanggulangin.Sementara itu, tim monitoring memberikan berbagai pertanyaan kelengkapan form PPK terkait  penyusunan LPJ keuangan Badan Ad Hoc salah satunya yakni rekening Koran dari Bulan Mei hingga Bulan November.Sementara itu monitoring LPJ Pemilu 2019 rencananya akan dilaksanakan selama enam hari pada 5 s/d 12 Desember mendatang.(ryan)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas demokrasi dan kepemiluan bagi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, serta  dalam membangun mutu pemilu dan demokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo melakukan perpanjangan masa pendaftaran & jadwal pelaksanaan kursus demokrasi dan kepemiluan tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Desember 2018 di KPU Kabupaten Sidoarjo.

kpud-sidoarjokab.go.id – Laporan pertanggungjawaban keuangan (LPJ) menjadi bagian penting dalam sebuah penyelenggaraan Pemilu.Akan berakhirnya tahun anggaran 2018 dan hasil evaluasi LPJ keuangan Badan Ad Hoc Pemilu 2019, Rabu (5/12) KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan monitoring LPJ Pemilu 2019 di beberapa Kecamatan.Monitoring hari pertama dilakukan di 4 Kecamatan antara lain Kecamatan Gedangan, Tulangan, Buduran, dan Candi.Sementara itu, tim monitoring memberikan berbagai pertanyaan kelengkapan form PPK terkait  penyusunan LPJ keuangan Badan Ad Hoc salah satunya yakni rekening Koran dari Bulan Mei hingga Bulan November.Sementara itu monitoring LPJ Pemilu 2019 rencananya akan dilaksanakan selama enam hari pada 5 s/d 12 Desember mendatang.(ryan)