Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Hadiri Kegiatan Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan Infografis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan W

#TemanPemilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Hadiri Kegiatan Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan Infografis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur KPU Jatim. Evaluasi dilangsungkan di Gedung BPSDM Provinsi Jawa Timur, Jalan Kawi No 41 Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Kamis, 13 Maret 2025.   Anggota KPU Jatim Insan Qoriawan mengatakan, inti dari kegiatan yang digelar ini dalam rangka penyelesaian Buku Infografis Data Pilkada Serentak Tahun 2024 yaitu untuk memberikan informasi data-data hasil Pilkada kepada publik.   KPU Sidoarjo diwakili oleh Anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi M. Natsiruddin Yahya, Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi Anieq Fardah, dan Staf Sekretariat Yudha Nirbaya Bakti.  

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Hadiri Kegiatan Evaluasi Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/ Janji dan Pakta Integritas Penyelenggara Pilkada Tahun 2024 yang dilaksanak

#TemanPemilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Hadiri Kegiatan Evaluasi Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/ Janji dan Pakta Integritas Penyelenggara Pilkada Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur KPU Jatim. Evaluasi dilangsungkan di Hotel Ciputra World Surabaya, Jalan Mayjen Sungkono nomor 87-89, Gunung Sari, Dukuhpakis, Surabaya, Kamis, 13 Maret 2025.   Anggota KPU Jatim Habib M Rohan mengatakan, inti dari kegiatan yang digelar lebih kepada membangun kekuatan integritas pada setiap individu penyelenggara Pemilu. Rohan berharap bahwa etika bisa selalu ditanamkan dalam hati dan karakter masing-masing. Sebab, kata dia, etika bukan sekedar aturan tertulis, tetapi lebih tinggi dari segala peraturan yang ada.   KPU Sidoarjo diwakili oleh Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Ahmad Nidhom, Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM M. Yasin, dan Kasubbag Parmas dan SDM, Azis Basuki.  

Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Fauzan Adim menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo

#TemanPemilih, Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Fauzan Adim menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo, Rabu (12/3/2025). Pada kesempatan tersebut, Fauzan mengatakan bahwa KPU Sidoarjo sangat terbuka dengan semua elemen masyarakat, KPU Sidoarjo siap berdiskusi terkait semua proses tahapan yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo. Turut hadir Ketua BEM FAI Umsida beserta jajaran, Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM M. Yasin, dan Kasubbag Parmas dan SDM, Azis Basuki

M.NATSIRUDDIN YAHYA: Komisioner KPU Berlatar Belakang Wartawan yang Suka Tantangan Baru

KPU SIDOARJO : Bagi M. Natsiruddin Yahya, Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo, tidak pernah terbersit sedikit pun menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu.  Berfilosofi bahwa hidup itu mengalir saja,--berikut karena menyukai tantangan sebagai proses belajar sekaligus dan keinginantahuan terhadap hal yang baru, sehingga mengantarkan dirinya ke lembaga Adhoc tersebut. “Jujur saja, menjadi komisioner KPU Sidoarjo itu merupakan dunia baru bagi saya. Ini juga sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk bisa berkarya sebaik mungkin,” ujar Nasir, sapaan dia mengawali perbincangan santai di ruang kerjanya di Kantor KPU Sidoarjo, Rabu (18/12) sore. Nasir, menyadari tidak semua apa yang daharapkan dan dicitakan dapat terwujud. Begitu pula sebaliknya. Bapak tiga anak ini pun mencontohnya dirinya yang berlatar belakang disiplin ilmu Pertanian. Alumni Universitas Brawijaya Malang ini pun mengaku tidak pernah bekerja di sektor dunia usaha  pertanian, sesuai keilmuannya.  Justru selama ini, Nasir lebih banyak bergelut di dunia kewartawanan. “Ketika  sekolah di SMA 15 di Surabaya, saya ikut kegiatan ekstra kurikuler jurnalistik dan aktif mengisi rubrik Kropel di Surabaya Post,” ujarnya. “Lalu sebelum berkarya di KPU ini, saya juga aktif di salah satu media online di Surabaya,” tambah Nasir, seraya menunjukan kartu keanggotaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang masih tersimpan di dompetnya. Lalu bagaimana ikwal dirinya tertarik bergabung di lembaga Adhoc Pemilu? Dia mengaku berawal mendapat informasi, sekaligus dorongan dari teman sejawat. Karena menyukai tantangan baru, dia akhirnya tergerak untuk beradu nasib dengan mengikuti seleksi penerimaan sebagai petugas penyelenggara Pemilu tersebut. “Saya pernah ikut seleksi Bawaslu Sidoarjo, namun gagal. Setelah itu, saya ikut seleksi di KPU Sidoarjo, dan Alhamdulillah lolos,” ujarnya. “Ini merupakan dunia baru bagi saya, dan   justru menjadi tantangan tersendiri untuk bisa berkarya sebaik mungkin,” tambah Nasir. Diakui menjadi penyelenggara Pemilu ini telah dihadapan pada tantangan dan tanggungjawabnya yang begitu besar. Apalalagi dirinya juga belum mempunyai pengalaman sebagai penyelenggaran Pemilu,--apakah menjadi petugas KPPS, PPS maupun PPK. Sesuai  tupoksinya, Nasir merasa tertuntut bekerja cermat dan teliti betul terutama meliputi pemutakhiran data pemilih sebagai tahapan awal pelaksanaan Pilkada 2024 di Sidoarjo. Di antara tantangan dalam menjalankan tugasnya itu, lanjut dia yang terberat adalah saat mengelolah 5.000 petugas coklit di lapangan. Pihaknya harus mampu memberi pemahaman kepada mereka, sekaligus memonitoring terus menerus untuk memastikan petugas coklit   telah bekerja sesuai Standar Operating Procedure (SOP). “Memang ada juga yang melakukan coklit pemilih dari atas meja, tanpa door to door. Saya tidak mau model seperti itu,” tegas Nasir.  Dia pun bersyukur meski tantangan begitu berat dengan segala tanggungjawabnya yang besar, semuanya telah dilaksanakan dengan lancar, tanpa ada permasalahan berarti menyangkut pemutakhiran data pemilih,--apakah terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun daftar pemilih baru dan daftar pemilih susulan.  Begitu pula saat pelaksanaan hari ‘H’ pencoblosan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jatim maupun Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo juga tidak pernah terjadinya persoalan di lapangan yang terkait dengan daftar pemilih tersebut. “Ya, semua ini berkat kerjasama semua jajaran Adhoc, dan juga kinerja dari sekretariat KPU Sidoarjo. Kami tentunya juga mengapresiasi dukungan stakeholder, termasuk juga unsur pihak keamanan dan pemerintahan Sidoarjo sehingga pelaksanaan Pilkada 2024 telah berjalan lancar dan aman,” ujar Nasir, yang siap melanjutkan tugasnya melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkala  sebagai rangkaian persiapan kepentingan pelaksanaan Pemilu ke depan . (parmaskpusda)

AKHMAD NIDHOM: Komisioner KPU yang Selalu Tegas Menyikapi Pelanggaran

KPU SIDOARJO; Terkesan pendiam, namun selalu bersikap tegas setiap menyikapi permasalahan terkait pelaksanaan Pilkada 2024. Itulah Akhmad Nidhom, Koordinator   Divisi Hukum dan Penindakan KPU Kabupaten Sidoarjo. Sesuai jabatannya,  komisioner asal Tanggulangin ini, memang dikenal tidak mau kompromi, apalagi terkait dengan penegakan aturan dalam pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jatim maupun Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo.  Di jajaran lembaga Adhoc,  dia akrab dipanggil dengan sebutan Pak Nidhom, yang memang mempunyai tanggung jawab melaksanakan tindakan/sanksi hukum atas berbagai pelanggaran  yang dilakukan semua anggota/penyelenggara di semua tingkatan. “Ini memang sudah menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab. Mau bagaimana lagi mas,” ujar Nidhom, saat berbincang santai di tengak kesibukannya beberapa waktu lalu. Dalam berbagai forum kegiatan, Nidhom selalu mewanti-wanti dengan menyelipkan pesan moral kepada semua jajaran adhoc,--penyelenggara Pilkada,--untuk bekerja secara profesional sesuai dengan sumpah dan janji. “Terserah dibilang apa pun, saya harus bersikap tegas. Bahkan saya juga sering bilang ke teman-teman jajaran adhoc, kalau ada yang tidak sanggup melaksanakan tugas, tolong bicara dan temui saya secepatnya. Biar saya juga bisa segera melakukan proses pergantian antar waktu,” ujar Nidhom, memberikan kiasan upaya pihaknya menjaga marwah lembaga adhoc Sidoarjo. Catatan yang dihimpun setidaknya ada beberapa jajaran panitia penyelenggara di tingkat kecamatan (PPK) dan PPS (desa) yang terbukti melakukan berbagai pelanggaran harus menerima sanksi dan tindakan tegasnya saat menjelang pelaksanaan Pemilukada serentak bulan lalu. Mereka yang dinilai melanggar etika dan peraturan sebagai penyelenggaran Pilkada pun, terpaksa di-PAW (Pergantian Antar Waktu). Nidhom menyadari, dengan bersikap tegas ini memang memberi konsekuensi. Misalnya,  dirinya  beberapa kali mendapat teror, bahkan ancaman atas keselamatan dari oknum yang merasa dirugikan atas tindakannya. “Tapi dengan kerja sama dan kordinasi yang baik dengan semua pihak, terutama dari aparat keamanan semua bisa diselesaikan,” ujarnya. (parmaskpusda)