Berita Terkini

KPU SIDOARJO – Sebanyak 1.035.184 pemilih telah menggunakan hak pilihnya dalam  pemilihan Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo pada Pilkada 2024. Dari jumlah itu tercatat sebanyak 81.297 surat suara dinyatakan tidak sah. Demikian dikatakan Haidar Munjid, Koordinator Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Kabupaten Sidoarjo, pada Kamis (5/12) siang. “Surat suara yang tidak sah itu, di antaranya karena karena tercoblos semua. Ada pula yang tidak tercoblos sama sekali, dan atau rusak karena dilubangi dengan alat lain,” ujarnya. Ditambahkan, jumlah surat suara yang tidak sah tersebut cukup besar. “Kalau tidak sahnya itu karena ketidaktahuan cara mencoblos, sepertinya koq tidak mungkin,” kata Haidar. Pasalnya metode pemungutan suara dengan cara mencoblos tanda gambar di surat suara sudah sangat sering dilakukan. Bahkan anak-anak muda yang baru pertama menggunakan hak politiknya untuk memilih calon pemimpin daerahnya pun pasti punya referensi yang cukup tentang tata cara pemungutan suara. Apalagi pihak KPU Sidoarjo sendiri juga kerap memberikan sosialisasi pada para pemilih pemula. Saat ditanya apakah fenomena itu lantaran para pemilih itu tak punya pilihan yang tepat meski sudah berada di balik bilik suara, mantan Ketua Bawaslu Sidoarjo itu tersenyum lebar. “Kemungkinan itu bisa saja,” tuturnya Namun terlepas dari data itu, pria yang selalu mengenakan topi tersebut mengaku bersyukur dengan capaian angka partisipasi publik dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024 ini. “Lumayan hanya terpaut nol koma sekian saja dibanding Pilkada lalu,” jelasnya. Jika di Pilkada 2020 silam, angka partipasi masyarakatnya mencapai 71%. Untuk tahun ini berada di angka 70,64% untuk Pemilihan Bupati/wakil bupati dan 70,79% yang memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur.  Mengaca pada data tersebut berarti warga Sidoarjo lebih antusias berpartisipasi dalam Pilgub ketimbang Pilbup. Katika hal itu ditanyakan, Haidar malah tertawa. “Kalau soal itu silahkan dianalisa sendiri,” pungkasnya.   (paskpusda)

KPU SIDOARJO: Masyarakat Sidoarjo ternyata cukup antusias dalam pesta demokrasi untuk memilih Calon Gubernur/Wakil Gubernur Jatim dan Calon Bupati/Wakil Bupati Sidoarjo  yang pada 27 November 2024 kemarin. Meski sempat diguyur hujan di beberapa titik di wilayah Sidoarjo, tingkat partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada kali ini masih mencapai 70 %. Demikian dikatakan Fauzan Adhim, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo, Rabu (4/12) siang. “Alhamdulilah, tingkat partisipasi masyarakat Sidoarjo pada  Pilkada Serentak ini sekitar 70 %. Untuk angka pastinya dan data lengkapnya saya sampaikan besok saja,” ujarnya. Lebih lanjut, Fauzan mengaku, capaian ini memang belum mencapai target yang ia patok sebelumnya, yakni 80%. Namun setidaknya angkanya tidak terpaut jauh dengan hasil pelaksanaan Pilkada 2020 lalu yang juga berada di kisaran 70%. “Nanti pasti akan kami evaluasi. Tapi secara umum kami bersyukur karena tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara sampai di level kecamatan sudah berlangsung dengan aman dan lancar sesuai yang kita harapkan bersama,” katanya. Selanjutnya, KPU Sidoarjo akan melaksanakan tahap rekapitulasi suara hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Bupati (Pilbup) level kabupaten yang bakal digelar di Aula KPU Sidoarjo pada Kamis, 4 Desember lusa. Di tahapan itu, KPU Sidoarjo akan merekap hasil Pilgub Jatim dan Pilbup Sidoarjo yang disampaikan PPK dari 18 kecamatan di kota delta. Jika tak ada protes dari saksi-saksi paslon, diperkirakan kegiatan ini akan tuntas pada hari itu juga. “Setelah itu kami ada waktu selama 14 hari untuk memberikan kesempatan pada paslon untuk menggugat proses maupun hasil Pilkada. Jika tidak ada, maka kami akan menggelar rapat pleno penetapan hasil Pilkada,” tambah Fauzan.(parmaskpusda)

KPU SIDOARJO ; Sejauh ini kinerja aplikasi Sirekap dalam rekapitulasi penghitungan suara (Tungsura) sistem digital untuk membantu memberikan informasi hasil yang cepat dan akurat pada Pilkada 2024 di Sidoarjo, telah berjalan lancar. Aplikasi Sirekap ini juga akan digunakan sebagai alat bantu pihak KPU Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan sidang pleno rekapitulasi Tungsura pada Kamis (5/12) besok.   Demikian dikatakan Nasirudin Yahya, Koordinator Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo, pada Rabu (4/12) siang.  Dalam kinerjanya, lanjut dia, terdiri dari dua platform utama, yaitu Sirekap mobile berbasis android dan Sirekap website. Di mana, Sirekap mobile digunakan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memotret formulir C, yang selanjutnya datanya dikirim ke server setelah divalidasi.  Data yang terkumpul dari setiap TPS kemudian diproses lebih lanjut menggunakan Sirekap website oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, hingga KPU provinsi untuk rekapitulasi di masing-masing tingkatan.  “Penggunaan Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi suara membuat proses rekapitulasi berjalan cepat,” ujarnya. “Pembaruan versi SIREKAP meningkatkan akurasi data dan mengurangi potensi kesalahan pada pencatatan manual,” tambahnya. Lebih lanjut, Nasir mengungkapkan kembali bahwa implementasi Sirekap mobile dimulai di TPS,--di mana petugas KPPS memfoto hasil penghitungan suara C-Hasil menggunakan aplikasi Sirekap. Sehingga dapat tampil dalam Sirekap web yang di monitoring langsung secara berjenjang oleh PPK, KPU Kabuapten, hingga KPU RI.”Alhamdulillah Aplikasi sirekap saat pilkada ini berjalan lancar, Proses unggah data dari sirekap mobile tidak sampai 24 jam , semua data salinan C hasil telah diterima,” ujarnya. Pada Tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan dengan alat bantu Sirekap Web, yang memungkinkan sinkronisasi data secara cepat dan efisien sebelum dilanjutkan ke tingkat kabupaten dan provinsi. Ditambahkan, bahwa kini SIREKAP telah terkoneksi dengan aplikasi data pemilih dan dilengkapi fitur 20 Guard Aritmatika untuk memastikan validitas dan keterhubungan angka. “Apabila angka yang diinput tidak sesuai, sistem akan memberikan peringatan untuk memperbaiki,” jelasnya.  Selain itu, lanjut dia, teknologi Optical Mark Recognition (OMR) dan Optical Character Recognition(OCR) yang digunakan memiliki akurasi tinggi. Sehingga tidak perlu repot melakukan entry, PPK hanya perlu mencermati data dari TPS berdasarkan Form C-Hasil. Tahapan Rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK di Kabupaten Sidoarjo telah selesai sebelum batas akhir,--pada  3 Desember 2024. “Masyarakat dapat mengakses salinan C-Hasil di tingkat TPS serta D-Hasil di tingkat kecamatan. Nantinya juga hasil rekap tingkat kabupaten, dan provinsi melalui situs web resmi pilkada2024.kpu.go.id,” tegas Nasir. Pilkada serentak 2024 yang melibatkan partisipasi luas masyarakat bertujuan memilih kepala daerah untuk masa jabatan lima tahun ke depan. Dengan dukungan teknologi seperti SIREKAP, diharapkan seluruh proses pemilu berjalan lancar, hasil diumumkan tepat waktu, dan tetap mengutamakan prinsip transparansi serta keadilan. Langkah KPU Kabupaten Sidoarjo, lanjut Nasir adalah sejalan dengan kebijakan KPU RI dalam memberikan informasi kepada publik tentang hasil pilkada dengan cepat dan akurat. Penggunaan Sirekap telah ditetapkan oleh KPU RI melalui Surat Keputusan Nomor 1591 Tahun 2024 sebagai aplikasi khusus untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.(parmaskpusda)

KPU SIDOARJO:Selain suatu kewajaran, juga sudah menjadi keharusan seseorang harus mempunyai obsesi dalam menggapai masa depan yang terbaik bagi dirinya. Demikian pula yang dirancang Fauzan Adhim, Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo dalam menapaki kariernya ke depan dengan segala obsesinya.  “Saya sih, inginnya kuliah lagi. Saya kepingin ambil S2 di Unair (Universitas Airlangga Surabaya-red),” ujar Fauzan Adim, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (03/12) sore. “Ya, semoga bisa segera terwujud,” tambahnya. Putra asli Kangean Kabupaten Sumenep itu berniat menggunakan waktunya untuk menajamkan ilmu Sosiologi sebagaimana gelar Strata 1 yang didapatdari Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta pada 2018 lalu. “Sepertinya masih mungkin, soalnya setelah Pilkada ini biasanya aktivitas di kantor tak terlalu sibuk. Mumpung tak terlalu banyak kerjaan, jadi lebih baik untuk belajar lagi di kampus sama sekalian les Bahasa Inggris,” imbuh anak bungsu dari tiga bersaudara itu sambil tersenyum lebar. Niat itu sendiri didasari obsesinya untuk menjadi peneliti jika nantinya sudah tak berkiprah lagi di lembaga penyelenggara Pemilu. Mengingat Fauzan sudah dua periode berkarya di KPU Sidoarjo. Meski begitu ia masih punya kesempatan untuk naik kelas ke level propinsi maupun nasional.  “Kalau soal itu saya nggak terlalu memikirkan, dilihat saja apa kata nanti. Tapi untuk saat ini saya koq tertarik untuk menekuni bidang penelitian,” tambah pria yang mengaku punya jiwa pemberontak sedari belia itu. Obyek penelitian yang disukainya adalah berbagai bentuk dan jenis perilaku manusia dengan segala keunikannya. “Menarik untuk melihat dan menganalisa tentang manusia dengan aneka macam tingkah dan polanya. Sejak dulu saya memang suka dengan sosiologi dan antropologi,” imbuh Fauzan. Karena itu aktivis GMNI yang pernah bekerja di salah satu kantor Kementerian di Jakarta itu mengaku sangat menikmati aktivitasnya di KPU Sidoarjo yang sudah dijalani hampir 6 tahun terakhir ini. “Disamping melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu sesuai aturan yang berlaku, saya juga mengamati perilaku politik warga Sidoarjo dan semua fenomena-fenomenanya. Lucu juga,” katanya lagi. Selain rajin mengobservasi, warga Kecamatan Candi itu juga hobi membaca untuk menambah referensinya tentang pola perilaku manusia. Bukan saja masyarakat nusantara namun juga para insan di mancanegara. “Ini ada yang bagus. Saya baru beli kemarin. Coba baca ini,” tuturnya sambil menunjukkan sebuah buku karya seorang penulis dan fotografer Indonesia tentang kisah perjalanannya di beberapa negara yang ada di Asia Tengah.(parmaskpusda)

KPU SIDOARJO; Sehari setelah tahapan rekapitulasi penghitungan suara (Tungura) tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) seluruh Sidoarjo tuntas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), pada Selasa (3/12) sore. Rakor berlangsung di Ruang Aula kantor KPU Sidoarjo ini membahas persiapan Rapat Pleno Rekapitulasi Tungsura tingkat kabupaten sebagai kelanjutan tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 di Sidoarjo. Kegiatan Rakor dibuka sekaligus dipimpin Ketua KPU Fauzan Adhim diikuti 50 perwakilan dari PPK seluruh Sidoarjo. Ikut hadir Haidar Munjid, Koordinator Divisi Teknis dan penyelenggaraan , dan Natsirrudin, Koordinator Divisi Data dan Perencanaan KPU Sidoarjo. Fauzan Adhim mengawali sambutan dengan mengucapkan terima kasih kepada semua anggota jajaran panitia Adhoc tingkat kecamatan (PPK) yang telah bekerja keras. Saling bergotong royong sehingga semua tahapan pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo maupun Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim telah berjalan lancar dan sukses. “Tolong sampaikan salam saya kepada seluruh rekan-rekan di jajaran panitia penyelenggara tingkat desa (PPS), dan tentu saja teman-teman KPPS yang tidak mungkin saya sebut satu persatu,” ujar Fauzan. Dalam kesempatan itu, Natsirrudin Yahya maupun Haidar Munjid memberikan paparan seputar persiapan rapat pleno rekapitulasi Tungsura tingkat kabupaten sebagai kelanjutan  tahapan Pilkada 2024.  “Sesuai yang kita jadwalkan untuk rekapitulasi tingkat kabupaten akan digelar Kamis besok,” tegasnya. Sedangkan Haidar memaparkan evaluasinya  terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemilihan di tingkat PPK. Juga melakukan mitigasi terhadap beberapa potensi persoalan teknis rekapitulasi penghitungan yang dimungkinkan bisa terjadi pada saat dilakukan tahapan penghitungan perolehan hasil suara pemilihan di tingkat kabupaten (KPU).   “Saya sampaikan dan tekankan kepada teman-teman PPK, bila masih ada masalah maka hari ini  harus klir semua. Karena kita hanya punya waktu sehari untuk proses rekapitulasi penghitungan dan perolehan hasil suara nanti,” ujarnya. “Tapi Alhamdulillah dari evaluasi smua persoalan sudah selesai ditingkat masing-masing PPK,” tambahnya. Sementara terkait sempat adanya perbedaan/selisih jumlah penghitungan perolehan suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lokasi khusus (loksus), seperti di Rutan Medaeng, Lapas Sidoarjo dan Lapas di Porong, pihaknya menyatakan sudah tidak ada masalah. “Awal proses rekapitulasi sempat terjadi polemik tentang adanya selisih jumlah suara dari warga pemilih binaan Rutan dan Lapas.Tapi setelah kita lakukan evaluasi semua sudah klir,” tambah Natsirrudin. (parmaskpusda)

KPU SIDOARJO: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo memastikan seluruk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) seluruh Sidoarjo sudah menyelesaikan rekapitulasi pemghitungan suara (Tungsura) Pilkada 2024. Berikut pengembalian seluruh logistik dari semua PPK telah tiba di pergudangan KPU Sidoarjo di Jl. Airlangga Sidoarjo, Senin (2/11) sore. Pengiriman logistik dan alat pendukung dari seluruh PPK se-Sidoarjo, diantaranya kertas suara, kotak suara, bilik maupun form kertas untuk rekapitulasi penghitungan suara itu dimuat tiga truk jenis boks.  Tiga truk bermuatan logistik tiba terakhir di pergudangan KPU di Jl. Airlangga Sidoarjo sekitar pukul 15.00, dari kiriman PPK Krian.  Puluhan pekerja di pergudangan itu langsung menurunkan muatanya dengan diawasi Haidar Munjid, Koordinator  Divisi Teknis dan Penyelenggaran KPU, lalu petugas bagian gudang logistik KPU, Eko Budiono dan M Taufik, unsur sekretariat KPU.  Pengiriman logistik dari PPK ini berlangsung sejak pukul 09.00. Kali pertama masuk dari PPK Prambon yang juga dikawal beberapa petugas keamanan dari Polresta Sidoarjo maupun unsur TNI dari Kodim Sidoarjo.  “Hari ini adalah batas waktu akhir pemulangan logistik. Dan sore ini semua semuanya,” kata Haidar Munjid. Ditambahkannya, tahapan berikutnya adalah rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten,--yakni dilakukan KPU Sidoarjo. “Dari hasil rakor  disepakati agenda rekapitulasi Tungsura  untuk tingkat kabupaten dilakukan di Kantor KPU pada Kamis besok lusa,” ujarnya. Lebih jauh, Haidar mengemukakan saat ini semua dokumen  logistik maupun alat pendukung  pemilihan legislatif, presiden dan Pemilukada tetap disimpan di gudang KPU selama sedikitnya 2 tahun kedepan. “Selanjutnya kami menunggu instruksi dari KPU Jatim dan pusat untuk dilakukan lelang sebagai bentuk penghapusan atas semua dokumen pemilu itu,” katanya. (parmaskpusda )