Berita Terkini

KPU SIDOARJO : Banyak yang bisa dilakukan untuk berbagi sesama sebagai bentuk rasa bersyukur atas nikmat-Nya. Seperti dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo yang mengundang sekitar 50 anak yatim piatu dalam acara doa bersama di Aula Kantor KPU Sidoarjo, Jumat (13/12/2024) sore kemarin. Kegiatan yang dihadiri pula para pemangku Yayasan Zamhariro dari Desa Cemengkalang ini, merupakan wujud rasa bersyukur atas pelaksanaan Pilkada 2024 di Sidoarjo yang berlangsung aman dan lancar. Menurut Koordinator Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas KPU Sidoarjo, Mukhamad Yasin, kegiatan tersebut merupakan pelaksaan instruksi KPU RI ke semua satuan kerja jajarannya di level Propinsi maupun Kabupaten/Kota. “Jadi acara ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia,” katanya. Dijelaskannya, inti pelaksanaan doa bersama kali ini ada ucapan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa setelah terlaksananya Pilkada yang digelar serentak di seluruh daerah di Nusantara pada Rabu, 27 November lalu dengan aman dan lamcar. “Apalagi sebelum Pilkada kemarin kita khan sudah minta tolong pada anak-anak itu untuk berdoa bareng-bareng untuk kelancaran Pilkada. Jadi ini adalah ungkapan terima kasih kita pada pada mereka,” tambahnya. Selain itu, imbuh Yasin, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian lembaga penyelenggara Pemilu tersebut terhadap generasi bangsa serta mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan solidaritas antar sesama. Acara yang dihadiri para komisioner KPU Sidoarjo diantaranya Fauzan Adim, Natsiruddin Yahya dan M. Yasin serta Sekretaris KPU, Sulaiman tersebut dibuka mulai jam 4 sore. Dan sebelum pulang, para anak Yatim Piatu itu menerima santunan berupa uang tunai. (Parmaskpusda

KPU SIDOARJO – Kedua pasangan calon bupati/wakil bupati yang berkontestasi dalam Pilkada Sidoarjo 2024 ini dinilai patuh dalam hal pelaporan Dana Kampanye Pilkada (DKP) 2024, yang dihimpun dan dipakai dalam pesta demokrasi ini. Kesimpulan itu ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk KPU untuk melakukan audit terhadap DKP yang dilaporkan oleh kedua pasangan calon (paslon). “Audit itu sifatnya administratif lho, terkait kepatuhan paslon terhadap hal ini,” ujar Koordinator Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Sidoarjo, Haidar Munjid. Ia yang dihubungi melalui selulernya, Sabtu (14/12/2024) pagi tadi mengatakan hasil audit tersebut juga telah disampaikan secara langsung oleh KPU Sidoarjo pada paslon melalui Liaison Officer (LO)-nya masing-masing dan Bawaslu setempat. “Penyerahan kemarin, Jumat sore,” imbuh Haidar. Lebih lanjut dijelaskannya, pemberian pelaporan dana kampanye itu merupakan kewajiban paslon dalam Pilkada ini. Adapun petunjuk pelaksanaan dan teknisnya dituangkan dalam Peraturan KPU RI Nomor 1364 Tahun 2024. Selain diatur tentang tata cara pelaporan sumber dana kampanye, di dalam piranti hukum tersebut juga tertuang aturan terkait pembatasan pengeluaran dana kampanye oleh masing-masing pasangan calon yang berkontestasi di pesta demkrasi ini. “Berdasarkan ketentuan Pasal 19 di PKPU itu, pembatasan pengeluaran dana kampanye tersebut memperhitungkan sejumlah hal. Misalnya tentang metode, jumlah kegiatan dan perkiraan jumlah peserta kampanye,” terang mantan Ketua Bawaslu Sidoarjo itu.  Selain itu pembatasan pengeluaran itu juga ditentukan standar biaya daerah, bahan kampanye, cakupan wilayah dan kondisi geografis, pemenuhuan logistik, biaya angkutan barang dan manusia serta biaya manajemen kampanye. “Saat kampanye, paslon boleh membagikan bahan kampanye berupa barang seperti pakaian, penutup kepala alat makan atau minum, kalender, alat tulis, payung dan sebagainya. Namun nilainya dibatasi paling besar Rp 100 ribu jika dikonversikan dalam bentuk uang,” imbuh warga Sukodono itu. Lebih lanjut disebutkannya, berkas pelaporan dana kampanye tersebut diunggah oleh LO Paslon Subandi-Mimik dan Mas Iin-Edi Wibowo melalui aplikasi Sikadeka pada 24 November lalu atau sehari setelah berakhirnya masa kampanye. Selanjutnya laporan tersebut diaudit oleh KAP mulai 25-27 November. Hasil pemeriksaan itupun kemudian disampaikan pada KPU Sidoarjo pada Senin, 9 Desember lalu. Setelah itu barulah dokumen tersebut diumumkan pada publik dan disampaikan pada masing-masing Paslon. “Alhamdulillah kedua Paslon itu dinyatakan Patuh terhadap aturan tersebut,” pungkas Haidar.(parmaskpusda)

KPU SIDOARJO : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo mengirim dua anggota komisionernya untuk menghadiri undangan KPU RI, untuk mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor)  Persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil (P4H) Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Koordinator Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas KPU Sidoarjo, Mukhamad Yasin mengatakan kegiatan itu diikuti para komisioner dari semua lembaga penyelenggara Pemilu di level Propinsi dan Kabupaten/kota di seluruh Indonesia. “Sesuai undangan yang kami terima, yang mengikuti acara tersebut adalah Komisioner yang memegang Divisi Hukum dan Pengawasan serta Divisi Teknis dan Penyelenggaraan,” ujarnya, Kamis (23/11) sore tadi. Untuk itu, pihaknya telah memberangkatkan Akhmad Nidhom dan Haidar Munjid, --sesuai jabatannya di struktural  KPU Sidoarjo. “Sesuai undangannya, kegiatan Rakor yang dilakukan di Hotel Grand Mercure Jakarta dan berlangsung selama tiga hari, mulai Kamis sampai Sabtu besok,” ujarnya. Sesuai dengan undangan, giat tersebut akan membahas persiapan KPU menghadapi sidang gugatan hasil Pilkada serentak 2024 ini. Informasi yang diperoleh dari laman resmi MK menyebutkan ada 274 gugatan terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah, hingga pendaftaran ditutup pada Rabu, 11 Desember pukul 23.59 WIB lalu. Dari jumlah itu 15 diantaranya adalah gugatan sengketa hasil Pemilihan Gubernur, sedangkan sisanya untuk pemilihan Bupati dan Walikota. Unuk wilayah Jawa Timur sendiri ada 13 gugatan. Yakni untuk Gubernur dan 12 gugatan lainnya untuk kabupaten/kota. Selain itu Yasin memperkirakan, di forum tersebut juga akan diberikan aturan untuk daerah yang sukses melaksanakan Pilkada tanpa disertai gugatan. Pasalnya, masih ada dua agenda lagi yang harus dilakukan KPU hingga tuntasnya seluruh tahapan pesta demokrasi ini. Yakni Penetapan Calon Terpilih dan Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih. “Jika mengacu pada Pilkada sebelumnya, MK akan mengirimkan surat resmi ke KPU RI yang kemudian diteruskan ke bawah secara bertingkat. Tapi karena Pilkada kali ini berbeda, jadi mungkin saja tata aturannya juga berbeda. Mungkin itu yang akan dibahas juga di forum tersebut,” pungkas Yasin.(parmaskpusda)

KPU SIDOARJO: Keterlibatan Mukhamad Yasin dalam urusan penyelenggaraan pesta demokrasi bisa dibilang mulai dari level paling bawah. ‘Karier’ di bidang ini dia rintis dari posisi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “Saya jadi KPPS itu waktu Pilgub (Pemilihan Gubernur) Jatim tahun 2013 lalu,” kata wong asli Prambon yang lahir pada 28 Agustus 1978 itu mengenang masa lalunya. Posisi pemangku TPS itu juga dilakoninya pada penyelenggaraan Pemilu pada 2014  dan berlanjut di Pemilihan Bupati (Pilbup) Sidoarjo pada 2015. Anak bungsu dari 2 bersaudara itupun naik kelas di perhelatan Pilgub Jatim pada 2018. Di momen tersebut Yasin terpilih menjadi Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di Desa Pejangkungan Kecamatan Prambon yang merupakan bagian dari Panwaslu Sidoarjo.  Posisi yang kemudian berganti nama menjadi Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) itu ia pertahankan di gelaran Pileg dan Pilpres yang dilaksanakan serempak pada 2019 lalu. Putra tukang bangunan dan buruh tani itupun terus menapak naik di anak tangga kariernya saat pelaksanaan Pilbup Sidoarjo 2020 silam. “Waktu itu saya terpilih menjadi menjadi anggota Panwascam Prambon. Lanjut di Pileg dan Pilpres pada Februari 2024 lalu, Alhamdulillah saya dipercaya jadi ketua,” kisah lelaki yang tumbuh dalam kehidupan keluarganya yang sangat sederhana itu. Berbakal pengalamannya itulah, Yasin pun mencoba peruntungannya dengan mendaftar sebagai calon anggota KPU Sidoarjo. Untuk itu ia harus menghadapi serangkaian tes yang digelar panitia seleksi kandidat komisioner Lembaga penyelenggara Pemilu tersebut. “Dan Alhamdulillah saya terpilih dan dilantik pada  13 Juni 2024 lalu,” tambah Yasin yang punya kegiatan sampingan sebagai pengusaha bidang kuliner. Gaya pembawaannya yang santun dan mudah akrab dengan siapa saja membuatnya dipercaya untuk menggawangi Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas.  "Dunia pemilu itu sangat menarik dan penuh dengan dinamika, baik dari segi teknis maupun non teknis. Dan ketika bertemu banyak orang di lapangan dengan bermacam-macam latarbelakang, terutama pada saat sosialisasi adalah tantangan yang menarik," pungkas Yasin.(parmaskpusda)

KPU SIDOARJO: Perhelatan Pilkada Serentak 2024 di Sidoarjo dipastikan berakhir tanpa adanya Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sidoarjo, Akhmad Nidhom mengatakan sampai hari ini, belum ada register permohonan PHP yang masuk ke MK. “Tiap jam saya ngecek dan Alhamdulillah tidak ada,” ujarnya dikonfirmasi pada Rabu (11/12) pagi tagi. Lebih lanjut dijelaskannya, berdasarkan Keputusan KPU No 1871/2024, batas waktu pengajuan PHP tersebut dimulai sejak penetapan hasil Pemilihan Bupati (Pilbup) Sidoarjo yang dilakukan pada 5 Desember hingga Selasa pukul 24.00. “Kalau sekarang belum mengajukan, berarti sudah lewat batas waktu yang ditentukan,” tandas Nidhom. Sementara itu saat dihubungi terpisah, Koordinator Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas KPU Sidoarjo, Mukhamad Yasin menambahkan dengan tidak adanya sengketa hasil Pilkada tersebut, pihaknya bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yakni Penetapan Pasangan Calon Terpilih. “Sesuai tahapannya, tinggal penetapan Paslon Bupati-Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada 2024,” tegasnya,. Tentang waktu pelaksanaannya, Yasin menjelaskan mengacu pada PKPU No 2/2024 tentang tahapan dijelaskan penetapan paslon terpilih itu bisa dilakukan paling lama lima hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang tercatat dalam buku rergistrasi perkara konstitusi pada KPU. Sebelumnya, pihaknya tentunya mengajukan surat permohonan ke MK terkait dengan tidak adanya permohonan sengketa dari pihak Paslon. Selanjutnya pihak MK akan mengeluarkan surat bukti registrasi perkara konstitusi (BRPK) yang menunjukkan tidak adanya sengketa hukum dalam hasil Pilkada 2024 di Sidoarjo.  Berdasarkan surat BRPK dari MK inilah menjadi landasan bagi KPU Sidoarkjo dalam menetakpan Paslon Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi Tungsura Pilkada 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupetan yang dilakukan KPU Sidoarjo menyebutkan untuk pemilihan Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo yang dinyatakan sah sebanyak 963.877 surat suara, sedangkan tidak sah berjumlah 81.298 surat suara.  Dari jumlah itu, paslon nomer urut 1 (Subandi-Mimik Idayana) menuai dukungan masyarakat sebanyak 559.878 suara. Sedangkan kontestan bernomer urut 2 (Achmad Amir Aslichin-Edy Widodo) mendapatkan suara dari 403.999 warga Sidoarjo. Sementara itu data yang diambil dari KPU Jatim menyebutkan permohonan PHP yang masuk ke meja MK dalam pelaksanaan Pilkada di Jatim diantaranya berasal dari Kabupaten Magetan, Ponorogo, Bangkalan, Banyuwangi, Gresik, Malang, Nganjuk, Pamekasan, Bondowoso, Lamongan, Tulungagung dan Kota Blitar.(parmaskpusda)

KPU SIDOARJO: Kaum Hawa tetap menjadi kelompok masyarakat yang paling aktif datang ke TPS dan memberikan hak pilihnya dalam perhelatan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024 yang digelar di Kabupaten Sidoarjo pada 27 November lalu. Berdasarkan data yang disampaikan di forum Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten yang berlangsung kemarin, jumlah pengguna hak pilih dari berbagai skema pendaftaran sebanyak 1.045.174 orang dengan rincian 490.861 laki-laki dan 554.313 perempuan. Skema pendaftaran yang dimaksud ada tiga item. Yang pertama adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) lalu DPT Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih khusus (DPk) yang mengajukan pindah lokasi memilih di hari pemungutan suara. Dalam DPT, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 728.795 orang sedangkan kaum perempuan berjumlah 750.551 orang. Adapun yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.041.448 dengan rincian pria 488.891 orang atau 67,08%, sedangkan kaum hawa yang datang ke TPS sebanyak 552.557 orang atau 73,62%. Di kolom DPTb, jumlah pengguna hak pilihnya sebanyak 553 orang yang terdiri dari 334 pria dan 199 orang wanita. Lalu pengguna hak pilih yang namanya tercantum dalam DPk adalah 1.636 laki-laki dan 1.557 perempuan yang jika ditotal berjumlah 3193 orang.(Parmaskpusda)