Arsip

kpud-sidoarjokab.go.id – Menjelang Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 27 Juni 2018 membuat berbagai pihak melakukan koordinasi dalam melakukan persiapan.Rabu (18/4), KPU Kabupaten Sidoarjo menerima kunjungan dari Komnas HAM. Kedatangan Komnas Ham di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo tersebut bertujuan untuk melakukan pemantauan terkait hak pemilih pada masyarakat Kabupaten Sidoarjo.Komnas HAM yang diwakili Komisioner Pengkajian dan Penelitian Choirul Anam beserta jajarannya disambut langsung Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Mokhammad Zainal Abidin.Dalam sambutannya Zainal menyampaikan berbagai hal terkait Pilgub Jawa Timur 2018, selain itu zainal juga mengungkapkan masyarakat Sidoarjo sangatlah memiliki kedewasaan dalam berpolitik sehingga Sidoarjo selalu kondusif dalam pemilihan kepala daerah."Proses pemilihan di Kabupaten Sidoarjo selalu berjalan lancar, tidak ada catatan melanggar HAM, sebagai contoh pada kasus lapindo yang mulai tahun 2006 sudah kami tangani sesuai dengan prosedur." Jelas Zainal.Pada kesempatan ini Zainal mengungkapkan bahwa pihaknya kesulitan untuk penghuni rutan yang datanya tidak terdeteksi di database Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo. "Warga yang ada di lapas maupun rutan juga mempunyai hak politik yang harus difasilitasi tetapi tetap harus sesuai aturan." Lanjut Zainal.Di sisi lain Komnas HAM juga menyampaikan berbagai permasalahan yang dialami pemilih terutama pada penyandang disabilitas yang sangat jarang sekali ditemui template untuk membantu penyandang disabilitas menentukan hak pilihnya tanpa campur tangan orang lain dalam memutuskan pilihannya. Menanggapi hal ini, Miftakul Rohma anggota KPU Divisi Teknis menyatakan bahwa sejak Pilkada 2015, KPU Kabupaten Sidoarjo telah menyediakan template di seluruh TPS yang ada.(ryan)

kpud-sidoarjokab.go.id- Pasca penetapan DPS, Rabu (18/4) KPU Kabupaten Sidoarjo laksanakan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).Penetapan DPT ini dihadiri oleh Panwaskab Sidoarjo, Kepala Dispendukcapil Medi Yulianto, Panwas Kabupaten Sidoarjo serta tim kampanye Paslon 1 dan Paslon 2. Selain itu acara yang berlangsung selama tiga jam tersebut di ikuti oleh PPK se-Kabupaten Sidoarjo.Rekapitulasi yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo tersebut dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Mokhammad Zainal Abidin dan dipimpin Divisi Perencanaan & Data Abdillah Adhi.Zainal mengungkapkan bahwa pengelolahan data pemilih ini menjadi sesuatu yang sangat krusial.Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS Dan Penetapan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 di Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah Pemilih Baru Sebanyak 47.271 pemilih, Pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 44.672 pemilih, Perbaikan Data Pemilih sebanyak 7.152pemilih, tersebar di 2.893 TPS.Jumlah Pemilih Laki-laki sebanyak 670.365 pemilih. Jumlah Pemilih Perempuan sebanyak 689.450 pemilih dan Total Jumlah Pemilih Daftar Pemilih Tetap sebanyak 1.359.815 pemilih. Dengan rincian pada Formulir Model A.3.3-KWK.(ryan)

kpud-sidoarjokab.go.id- Suksesnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018, tidak lepas dari keamanan yang ada ditingkat atas maupun tingkat bawah.Linmas sebagai petugas keamanan tingkat bawah memiliki peran penting dalam proses pemilihan yang salah satunya yakni mengawal kotak suara yang akan di tempatkan pada tiap TPS.Rabu (18/4), KPU Kabupaten Sidoarjo yang di wakili oleh Divisi SDM & Parmas Mokhammad Iskak menghadiri sosialisasi dalam rangka pembinaan potensi masyarakat dalam memelihara keamanan lingkungan terkait peran serta Linmas dan Masyarakat untuk mendukung Pilgub Jatim 2018.“Partisipasi Linmas terkait pengamanan Pilgub akan kami perlukan, karena aman dan tidaknya pemilihan tergantung Linmas yang terlibat langsung pada proses pemilihan.” Terang Iskak dalam sambutannya.Selain itu Iskak memaparkan beberapa materi terkait tahapan Pilgub Jatim 2018 hingga pembentukan petugas ketertiban TPS, di hadapan puluhan Linmas se-Kecamatan Jabon.Nantinya pada tiap TPS akan ada dua Linmas yang menjaga keamanan pada proses pencoblosan tersebut.(ryan)

kpud-sidoarjokab.go.id- Sebelum lakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPT). Selasa (17/4), KPU Kabupaten Sidoarjo lakukan penandatanganan berita acara tindak lanjut hasil pengecekan pemilih potensial non KTP Elektronik pada Pilgub Jawa Timur Tahun 2018.Penandatanganan yang berlangsung selama satu jam di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Mokhammad Zainal Abidin.Dalam sambutannya Zainal menyampaikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih sangatlah rumit, sehingga banyak hal yang harus di koordinasikan dengan semua pihak.Sementara itu penandatanganan tersebut di pimpin Divisi Perencanaan & Data Abdillah Adhi. Dalam forum tersebut Adhi membacakan hasil pengecekan pemilih potensial non KTP Elektronik.Hasil dari pengecekan pemilih potensial non KTP Elektronik yang terdata oleh KPU Kabupaten Sidoarjo yaitu 48.255 yang telah melakukan rekam KTP Elektronik. Kemudian untuk yang tidak terdata oleh KPU yakni 4.953 yang berada di Lapas maupun Rutan.Mengacu pada ketentuan Pasal 15 Ayat (3) PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, maka KPU Kabupaten Sidoarjo akan mencoret pemilih non KTP Elektronik yang tidak terdata pada data base kependudukan dalam Daftar Pemilih.(ryan)

kpud-sidoarjokab.go.id- Setelah KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan berbagai tahapan Daerah Pemilihan (Dapil) & Alokasi kursi mulai dari FGD penyusunan dan penataan Dapil hingga uji publik usulan penataan Dapil. Pada akhirnya, 4 April 2018 KPU RI menetapkan Dapil & Alokasi Kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.Kamis (12/4), KPU Kabupaten Sidoarjo melaksanakan Sosialisasi Dapil & Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Pemilu Tahun 2019.Bertempat di Handayani Resto sosialisasi tersebut di ikuti 16 Partai yang lolos untuk mengikuti Pemilu 2019 dan dibuka Divisi Perencanaan & Data Abdillah Adhi.Dalam sambutannya Adhi mengungkapkan bahwa dapil yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah dapil yang proporsional, memenuhi semua unsur, dan prinsip-prinsip dapil.Sementara itu dalam paparannya Divisi Teknis Mitakul Rohma menjelaskan melalui keputusan KPU No 278 terkait penetapan Daerah Pemilihan termasuk Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini DP Sidoarjo 1 memiliki kuota 10 kursi dan meliputi Kecamatan Sedati, Buduran, dan Sidoarjo. DP Sidoarjo 2 dengan 8 kursi yakni Kecamatan Candi, Tanggulangin, Porong, dan Jabon. DP Sidoarjo 3 dengan 8 kursi yakni Kecamatan Wonoayu, Prambon, Tulangan, dan Krembung. DP Sidoarjo 4 dengan 7 kursi antara lain Kecamatan Tarik, Balongbendo, dan Krian. DP Sidoarjo 5 dengan 9 kursi yakni Kecamatan Sukodono & Taman. DP Sidoarjo 6 dengan 8 kursi yakni Kecamatan Waru & Gedangan.Sebelumnya, setelah uji publik KPU Kabupaten Sidoarjo menyerahkan dua usulan berdasarkan hasil uji publik, usulan yang diserahkan melalui KPU Provinsi dengan menyerahkan dokumen naskah penataan dapil, dan juga di upload pada sistem daerah pemilihan (Sidapil). Setelah melakukan upload Sidapil KPU RI akan memantaunya melalui Sidapil tersebut.Di sisi lain Miftakul Rohma juga memberikan beberapa paparan terkait Pemilu 2019 yakni tahapan pemilu 2019 hingga tata cara pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Prov & DPRD Kab/Kota.(ryan)

kpud-sidoarjokab.go.id- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 ini tidak boleh mengesampingkan pertanggungjawaban anggaran keuangan. Karena pada dasarnya setiap pemilihan Kepala Daerah anggaran yang tersedia harus di pertanggungjawabkan secara benar.Dalam hal keuangan, maka sangat diperlukan laporan pertanggungjawaban keuangan agar anggaran dapat dilakukan secara transparan.Rabu (11/4), KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan monitoring laporan pertanggungjawaban keuangan Badan Ad Hoc.Monitoring yang berlangsung di Kantor Kecamatan Tulangan dan Krian tersebut di pimpin langsung Sekretaris KPU Kabupaten Sidoarjo Sulaiman dan Staf keuangan, umum, dan logistik Rahma Tinova yang juga hadir untuk mengawal monitoring laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut.Tidak hanya dua Kecamatan yang dilakukan monitoring laporan pertanggungjawaban keuangan Badan Ad Hock, melainkan ada beberapa Kecamatan yang di datangi langsung oleh tim monitoring dari KPU Kabupaten Sidoarjo antara lain Kecamatan Gedangan, Sedati, Candi, Porong, Wonoayu, dan Balongbendo.(ryan)