Arsip

kpud-sidoarjokab.go.id-KPU Sidoarjo bekerja keras untuk mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018. Berbagai wujud sosialisasi kepada masyarakat sidoarjo telah di gencar.Pada kesempatan kali ini Angota KPU Sidoarjo Devisi  Teknis, Miftakul Rohmah, melaksanakan Talk Show Siaran langsung di Radio Suara Sidoarjo Jl. Pahlawan 200 (Komplek Perum Wisma Sarinadi) GOR, Sidoarjo, Rabu (4/4).Miftakul Rohmah menjelaskan bahwa pada tahapan yang berjalan yakni pencermatan DPS perlu adanya tanggapan dan masukan masyarakat terkait daftar pemilih. Kami bekerja secara optimal mengawal data dari PPS.“Bagi masyarakat Sidoarjo mari sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 dengan menggunakan hak pilih dengan benar, pastikan nama anda terdaftar dalam daftar pemilih” ajak mifta.Talk Show sebelum ditutup terlebih dahulu lanjut dengan sesi  tanya jawab dengan pendengar setia Radio Suara Sidoarjo, yang disambut antusias oleh pendengar Radio. Para pendengar pun berharap kegiatan serupa dapat menjadi pembelajaran demokrasi pada pemilih di lingkungan kabupaten sidoarjo. (Ag.)

kpud-sidoarjokab.go.id- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 yang tinggal tiga bulan lagi membuat KPU Kabupaten Sidoarjo semakin mempercepat untuk melakukan berbagai persiapan.Senin (02/04), KPU Kabupaten Sidoarjo laksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sekaligus melakukan sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara (Tungsura) yang di ikuti oleh seluruh PPK se-Kabupaten Sidoarjo.Rakor yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Mokhammad Zainal Abidin. “Hari ini kita akan memasuki tahapan-tahapan yang cukup penting, yang pertama kita akan segera merekrut KPPS, kedua akan ada sosialisasi tungsura, untuk urusan tungsura tidak hanya divisi teknis yang harus memahami melainkan semua divisi pada PPK harus memahaminya, agar ketika ada masyarakat yang bertanya maka harus bisa menjawabnya.” Jelas Zainal saat memberikan sambutannya.Sementara itu Miftakul Rohma selaku Divisi Teknis memberikan berbagai paparan terkait tungsura antara lain tahapan pemungutan suara hingga permasalahan yang muncul saat perhitungan suara.Selain itu Mokhammad Iskak Divisi SDM & Parmas juga memberikan paparan terkait persiapan pembentukan KPPS.(ryan)

kpud-sidoarjokab.go.id- Berbagai macam sosialisasi telah dilakukan KPU Kabupaten Sidoarjo untuk menghadapi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018. Minggu (01/04), KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan simulasi tata cara coblos.Simulasi yang bertempat di Kelurahan Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Mokhammad Zainal Abidin, selain itu hadir dalam simulasi yang berlangsung selama tiga jam tersebut yakni Forkopimcam Tarik dan di ikuti Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Tarik.Dalam sambutannya Zainal mengungkapkan bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo ingin sebuah situasi yang berbeda dalam melakukan simulasi. “Jika simulasi biasanya di alun-alun yang di hadiri banyak pihak, tahun ini mempunyai target berbeda, kita ingin ke daerah yang jauh dari kota dan yang berdekatan dengan kota lain.” Terang Zainal saat memberikan sambutannya.Zainal berharap agar PPS sebagai penyelenggara pemilu pada tingkat Desa dapat menjaga integritas dan independensi. “Kita sebagai penyelenggara pemilu harus bertindak, bertanggung jawab, independensi, sehingga kualitas pemilu yang kita tangani menjadi kualitas luar biasa. Jika kita mempunyai integritas yang tinggi, berarti kita berkontribusi untuk Negara dengan baik.” Lanjut Zainal.Sementara itu Miftakul Rohma selaku Divisi Teknis memberikan paparan terkait kegiatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) antara lain mendistribusikan C6 kepada pemilih hingga perhitungan suara. Mifta juga menyampaikan pada PPS agar teman-teman difabel mendapatkan kemudahan untuk menyalurkan hak pilihnya. “Kemudahan tersebut bisa dilakukan dengan membuat TPS yang memudahkan pemilih.” Lanjut Mifta.(ryan)

kpud-sidoarjokab.go.id- Pasca penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), KPU Kabupaten Sidoarjo melaksanakan rapat koordinasi dengan Ketua dan Divisi Perencanaan & Data PPK se-Kabupaten Sidoarjo untuk membahas pemutakhiran data pemilih pasca penetapan DPS pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018.Kegiatan yang dilaksanakan pada hari kamis (29/03) bertempat di kantor KPU Kabupaten Sidoarjo, dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Mokhammad Zainal Abidin. Pada kesempatan ini, Zainal menyampaikan bahwa pengawalan daftar pemilih ini, sangat berat sekali.“Dengan tanggung jawab yang kita miliki pastinya bisa menuntaskan apa yang kita kerjakan, selain itu dalam tahapan pemutakhiran data ini harus benar-benar dikawal dengan sungguh-sungguh dalam rangka menjaga validitas data-data kita.” Jelas Zainal Abidin dalam sambutannya.Selanjutnya dalam kegiatan tersebut Abdillah Adhi selaku Divisi Perencanaan & Data menyampaikan beberapa pokok pembahasan terkait proses pengumuman DPS hingga persiapan penetapan DPT pilkada menjadi DPS Pemilu Nasional.(ryan)

Banyuwangi, kpujatim.go.id– Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) mengadakan Rapat Pimpinan (Rapim) Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, di El Royale Hotel dan Resort Banyuwangi.Rapim yang berlangsung selama tiga hari, Senin-Rabu, 26 – 28 Maret 2018 diikuti seluruh Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU se-Jawa Timur.Dalam sambutannya, Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito menyatakan bahwa Penyelenggara Pemilu sudah memasuki tahapan yang krusial. Tidak hanya berlaku untuk Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pilkada saja, melainkan seluruh KPU Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Timur.Dengan sudah memasuki tahap yang krusial, Pria yang akrab dipanggil Eko ini menjelaskan, kedepan akan ada masalah-masalah yang akan dan sudah muncul dalam penyelenggara Pemilu. Baik itu yang berkaitan dengan masalah internal, maupun tidak luput juga dalam masalah eksternal.“Jadi kedepan yang perlu diperhatikan oleh semuanya, beberapa masalah yang sudah timbul segera diperbaiki,” kata Eko.Eko menambahkan beberapa masalah yang harus segera diperbaiki dan diselesaikan, salah satunya terkain Badan Adhoc yang masih merangkap jabatan lain seperti menjadi pendamping desa. Hal itu sudah seharusnya sudah segera dituntaskan, agar tidak jadi persoalan di kemudian hari.“Jangan remehkan hal yang sepele, semua harus berpikir menyeluruh agar tahapan yang saling berhimpitan ini tidak jadi persoalan nantinya,” tambah Eko.Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi Syamsul Arifin menyatakan sebagai tuan rumah yang baik dalam Rapim kali ini, pihaknya akan memberikan pelayanan yang terbaik. Selain agenda yang sudah ditentukan dalam jadwal oleh KPU Jatim, pihaknya juga sudah menyiapkan acara informal.Setidaknya, dengan adanya acara informal bisa memberi nilai tambah dari Rapim. Beberapa acara informal yang sudah disiapkan di antaranya, ada bazar hasil bumi Blambangan Banyuwangi yang dipersembahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Banyuwangi.“Juga ada banyak destinasi wisata alam dan kuliner yang bisa dinikmati di Kabupaten Banyuwangi. Silahkan kalau mau menikmati, kami siap memberikan pelayanan,” ucapnya.Adapun sususan acara Rapim Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Pemilu 2019 yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi, untuk hari pertama Senin (26/3) acara pembukaan dan sekaligus pengarahan. Selanjutnya, Selasa (27/3) paparan materi dari Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito, disusul materi dari Bawaslu Jatim.Berikutnya, Selasa siang masuk pada materi Divisi Umum; Keuangan dan Logistik yang disampaikan oleh Dewita Hayu Shinta, Divisi Perencanaan dan Data, Choirul Anam, petang harinya materi dari Divisi SDM dan Parmas, Gogot Cahyo Baskoro, dilanjut dengan materi Divisi Teknis, Muhammad Arbayanto.Terakhir, di hari ketiga Rabu (28/3), materi akan disampaikan oleh Sekretaris KPU Jatim, HM Eberta Kawima dan diakhiri dengan materi pembahasan dari hasil Rapim sekaligus acara penutupan. (KPU Jatim)

Jakarta, kpu.go.id – Rapat Dengar Pendapat antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri) digelar Senin (26/3/2018). Agenda RDP membahas membahas Peraturan KPU (PKPU) tentang Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi DPRD kabupaten/kota dan PKPU tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 (biasa disebut logistik), serta Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) terkait pengawasan pencalonan anggota DPD.Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan penataan dapil yang dilakukan KPU berasal dari usulan KPU kabupaten/kota, dan telah dilakukan uji publik bersama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 di daerah masing-masing.“Mekanisme penataan dapil ini usulan dari kabupaten/kota, kemudian dilakukan pembahasan dan rekapitulasi di KPU provinsi, baru ke KPU RI. Hasil dari kesimpulan pembahasan itu yang kami sampaikan ke Komisi II DPR RI beserta daftar usulan KPU kabupaten/Kota,” terang Arief di RDP yang juga didampingi oleh komisioner KPU RI lainnya.Arief juga menjelaskan, dari 514 kabupaten/kota, ada 508 kabupaten/kota yang disampaikan usulan dapilnya, minus 6 kabupaten/kota di DKI Jakarta yang tidak memiliki DPRD karena daerah administratif. Dari 2100 dapil pada Pemilu 2014, saat ini menjadi 2159 dapil untuk Pemilu 2019, karena ada Daerah Otonomi Baru (DOB) dan pemekaran kecamatan.“Ada 423 daerah yang dapilnya sama dengan Pemilu 2014, sebanyak 85 daerah usulan baru. Pertimbangannya antara lain terjadinya perubahan kursi DPRD kabupaten/kota, ada yang masih melebihi alokasi kursi maksimal, ada kecamatan yang dulu dipecah dan digabung kembali karena jumlah kursi belum mencapai 12, selain karena ada DOB dan pemekaran tentunya,” jelas Arief.Sementara itu terkait Peraturan KPU tentang logistik Pemilu 2019, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan isu strategis terkait logistik, antara lain penggunaan lima kotak suara pada Pemilu 2019 yang mempunyai sisi transparan dan bahan karton kedap air. Kemudian juga segel yang akan menyegel sampul dan kotak suara.“Untuk surat suara pilpres nantinya akan memuat tanda tanda gambar dan nama parpol pengusung. Untuk membantu penyandang tuna netra juga akan dibuatkan template alat bantu coblos di TPS masing-masing untuk pilpres dan pileg,” papar Pramono yang juga membidangi logistik di KPU RI.Terkait bertambahnya dapil di Pemilu 2019, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fandi Utomo memandang semangat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah penyederhanaan dapil. Untuk itu, dalam waktu dekat Komisi II DPR RI akan memberikan masukan kepada KPU untuk dibahas di RDP selanjutnya.Komisi II DPR RI mengagendakan RDP berikutnya pada tanggal 2-3 April 2018 untuk membahas Peraturan KPU tentang Kampanye, Dana Kampanye, serta lanjutan Dapil dan Alokasi Kursi. (KPU RI)