Arsip

kpud-sidoarjokab.go.id- Pemilu yang rencananya dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang, saat ini KPU Kabupaten Sidoarjo mulai melakukan persiapan salah satunya yaitu hari ini (07/03) melaksanakan pelantikan PPK se-Kabupaten Sidoarjo.Pelantikan yang dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo tersebut di hadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo H. Nur Ahmad serta jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo.Dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Mokhammad Zainal Abidin pelantikan tersebut di ikuti oleh 54 PPK se-Kabupaten Sidoarjo. “Saat ini kita harus berusaha taat pada regulasi, jika Pemilu 2014 anggota PPK berjumlah 5 orang sehingga memenuhi pekerjaannya, sekarang regulasinya mengatakan bahwa PPK untuk Pileg dan Pilpres hanya 3 orang.” Jelas Mokhammad Zainal Abidin dalam sambutannya.“Masyarakat terlanjur percaya pada penyelenggara pemilu tingkat Kabupaten,Kecamatan, hingga tingkat desa. Maka dengan ini diharapkan integritas kita sebagai penyelenggara dapat dipercaya.” Lanjut Zainal Abidin.Sementara itu H. Nur Ahmad juga menyampaikan bahwa kualitas dari pemilu baik Pilkada, Pileg, dan Pilpres tidak bisa hanya mengharapkan kerja keras, kerja adil dari penyelenggara baik KPU, PPK, maupun PPS.“Pelaksanaan Pemilu yang jurdil sesuai dengan harapan kita yaitu pelaksanaannya harus professional dan jujur, serta Panwas harus adil dan professional, pemilihnya juga harus dewasa dan melek hukum, serta bersinergi.” Lanjut Nur Ahmad.Nantinya PPK yang telah dilantik untuk Pemilu 2019 mendatang, memiliki masa kerja selama 7 bulan.(ryan)

kpud-sidoarjokab.go.id- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Buduran totalitas menyelesaikan tahapan rekap Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) desa/kelurahan. Selama dua hari sejak 5 sampai 6 Maret ini, tercatat sembilan desa telah melakukan rapat pleno.Ketua PPK Buduran Feri Kuswanto menuturkan, dari total 15 desa yang ada, tinggal enam desa yang belum melakukan rapat pleno penetapan rekpitulasi DPHP tingkat desa. Kekurangan ini akan dipungkasi pada, Kamis (7/3). "Sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan pleno rekap DPHP. PPS dan PPDP telah bekerja maksimal. Kerjasama dengan PPL juga terjalin sangat harmonis sesuai fungsi masing-masing," tutur Feri usai mendampingi rapat pleno Desa Prasung, Rabu (6/3).Dijelaskan Feri, rapat pleno merupakan salah satu tahapan wajib yang harus dilakukan PPS. Dalam forum tersebut, PPS diminta menghadirkan PPL, PPK sekaligus tim pemenangan pasngan calon Pilgub Jatim. "Di sini kendalanya. Rata-rata paslon belun memiliki tim hingga tingkat desa. Tetapi hal itu bisa tetap teratasi dan pleno terus berjalan," kata dia.Feri merinci, dalam rapat pleno tersebut, PPS memilikj kewajiban membacakan form AB dan AB1- KWK dan AC dan AC1- KWK. Keempat form tersebut selanjutnya ditetapkan dalam Berita Acara (BA) yang ditandatangani tiga PPS setempat. "Seluruh berkas diserahkan ke PPL dan PPK. Untuk selanjutnya, PPK akan melakukan rekap ditingkat kecamatan sesuai hasil pleno tingkat PPS," tandas pria yang gemar berpeci hitam ini.Dalam kesempatan tersebut, Feri juga mengingatkan kepada anggota PPS agar tetap konsisten menjaga ritme kerja. Sebab, tahapan pilgub masih panjang hingga Juni mendatang. "Kerjasama harus terus dibangun antara PPS dengan seluruh pihak yang terkait," pungkasnya.(ppkbuduran)

kpud-sidoarjokab.go.id- Pilgub Jawa Timur hanya tinggal beberapa bulan lagi, hari ini (06/03) KPU Kabupaten Sidoarjo laksanakan rapat koordinasi kampanye penyelenggaraan Pilgub Jawa Timur.Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo tersebut dihadiri oleh tim kampanye Paslon 1, tim kampanye Paslon 2, Satpol PP, serta Panwas Kabupaten Sidoarjo. Dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Mokhammad Zainal Abidin. Dalam sambutannya Zainal Abidin menyampaikan bahwa kedewasaan pemilu cukup teruji, sehingga seluruh persoalan politik yang ada di Kabupaten Sidoarjo dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.Sementara itu Divisi SDM & Partisipasi Masyarakat Mokhammad Iskak menyampaikan beberapa materi seputar Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye (BK) serta jadwal kampanye. Dalam hal ini Mokhammad Iskak menjelaskan tentang metode kampanye hingga APK yang di fasilitasi oleh KPU Kabupaten Sidoarjo.Mokhammad Iskak juga menyampaikan terkait larangan tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk dipasangi APK antara lain yaitu tempat ibadah, rumah sakit/pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan.Untuk desain APK yang dibuat oleh tim kampanye pada tiap Paslon harus dilakukan dengan persetujuan KPU Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta persetujuan pada Paslon masing-masing. Pada Paslon tingkat Kabupaten/Kota tidak diberi kewenangan untuk menambah ataupun merubah desain pada tiap APK.KPU Kabupaten Sidoarjo rencananya akan memberikan fasilitas 5 baliho yang akan di pasang pada tiap titik yang sudah ditentukan yaitu Bundaran Gor, Arteri Porong, Pasar Krian, Bundaran Waru, Dan Perempatan Pilang.(ryan)

Bekasi, kpud-sidoarjokab.go.id-Rabu (28/2), bertempat di Hotel Horison Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebanyak 9 KPU Provinsi dan 143 KPU Kabupaten/Kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2018 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Serta Sosialisasi Situng Pemilihan Serentak Tahun 2018. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Endun Abdul Haq juga ikut serta pada kegiatan Bimtek Gelombang 2 yang akan digelar selama 3 hari tersebut.Hadir dalam kegiatan Bimtek tersebut Ketua KPU RI beserta Anggota, Sekjend KPU RI beserta jajaran, Ketua Bawaslu RI, Anggota DKPP dan Walikota Bekasi yang di wakili Asisten I Kota Bekasi sebagai tuan rumah. Dan peserta terdiri dari Divisi Teknis, Kabag/Kasubbag Teknis dan Operator Situng.Bimtek Tungsura ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU RI, Arif Budiman yang ditandai dengan pemukulan gong. Dalam sambutannya, Arif Budiman menegaskan bahwa KPU akan selalu profesional, integritas, kompeten, transparan disetiap tahapan dan berusaha untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dengan tujuan agar terciptanya Pemilu yang lebih baik. Kegiatan Bimtek Tungsura ini sendiri diharapkan mampu memberikan pemahaman yang sama tentang Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara  kepada semua peserta yang hadir. (Ag)

kpud-sidoarjokab.go.id- Pilgub Jawa Timur hanya tinggal beberapa bulan lagi, hari ini (06/03) KPU Kabupaten Sidoarjo laksanakan rapat koordinasi kampanye penyelenggaraan Pilgub Jawa Timur.Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo tersebut dihadiri oleh tim kampanye Paslon 1, tim kampanye Paslon 2, Satpol pp, serta Panwas Kabupaten Sidoarjo. Dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Mokhammad Zainal Abidin. Dalam sambutannya Zainal Abidin menyampaikan bahwa kedewasaan pemilu cukup teruji, sehingga seluruh persoalan politik yang ada di Kabupaten Sidoarjo dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.Sementara itu Divisi SDM & Partisipasi Masyarakat Mokhammad Iskak menyampaikan beberapa materi seputar Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye (BK) serta jadwal kampanye. Dalam hal ini Mokhammad Iskak menjelaskan tentang metode kampanye hingga APK yang di fasilitasi oleh KPU Kabupaten Sidoarjo.Mokhammad Iskak juga menyampaikan terkait larangan tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk dipasangi APK antara lain yaitu tempat ibadah, rumah sakit/pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan.Untuk desain APK yang dibuat oleh tim kampanye pada tiap Paslon harus dengan persetujuan KPU Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta persetujuan pada Paslon masing-masing. Pada Paslon tingkat Kabupaten/Kota tidak diberi kewenangan untuk menambah ataupun merubah desain pada tiap APK.KPU Kabupaten Sidoarjo rencananya akan memberikan fasilitas 5 baliho yang akan di pasang pada tiap titik yang sudah ditentukan yaitu Bundaran Gor, Arteri Porong, Pasar Krian, Bundaran Waru, Dan Perempatan Pilang.(ryan)

kpud-sidoarjokab.go.id – Pilihan Gubernur Jawa Timur semakin dekat, semua masyarakat yang berada di lingkungan Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian dari pemilih yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali pemilih yang tinggal di Rutan Medaeng, Lapas Sidoarjo, dan Lapas Porong.Untuk memberikan fasilitas kepada penghuni Rutan maupun Lapas tersebut dalam Pilgub Jatim 2018, KPU Kabupaten Sidoarjo terlebih dahulu melakukan penyandingan dan pencocokkan data penghuni Rutan dan Lapas yang dikoordinasikan dengan Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo.Rabu (28/02), kunjungan yang dipimpin oleh Divisi Perencanaan dan Data Abdillah Adhi diterima langsung oleh Kepala Dinas Dispendukcapil Medi Yulianto.Abdillah Adhi menyampaikan, substansi kerjasama KPU Kabupaten Sidoarjo dan Dispendukcapil ini dimaksudkan untuk melengkapi variabel data kependudukan sebagai bentuk kepatuhan pada regulasi yang ada."Dengan dipastikan bahwa yang bersangkutan (penghuni lapas) adalah penduduk Jawa Timur yang mempunyai hak pilih dalam Pilgub Jatim 2018 dan juga untuk melengkapi variabel data kependudukan penghuni lapas untuk kemudian dijadikan daftar pemilih." Lanjut Adhi.Sementara itu kunjungan tersebut juga dalam rangka untuk memenuhi variabel data yang masih kurang, seperti tidak adanya NIK dan Nomor KK pada data yang diperoleh dari pihak Lapas dan Rutan. "Dan untuk selanjutnya koordinasi ini akan terus berlanjut seiring perjalanan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, yang nanti pemilih yang masuk dalam kategori pemilih non KTP EL dan pemilih yang belum dipastikan KTP EL dalam form AC.KWK." Lanjut Adhi.(ryan)