Arsip

Jakarta, kpud-sidoarjokab.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap melakukan gerakan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih Pilkada 2018 secara serentak pada tanggal 20 Januari 2018. Kegiatan tersebut dilakukan serentak melibatkan KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).Ketua KPU RI Arief Budiman dalam konferensi pers, Minggu (14/1) di Media Centre KPU RI, mengungkapkan gerakan coklit serentak ini akan dilakukan sebanyak 385.791 PPDP yang didampingi oleh 223.482 orang dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.“KPU menargetkan 1.928.955 rumah yang dicoklit serentak pada tanggal 20 Januari 2018. Target minimal kita harus mampu melampaui satu juta rumah, sehingga mendapatkan lebih dari satu juta orang, karena dalam satu rumah isinya juga lebih dari satu orang,” papar Arief yang didampingi Komisioner KPU RI Viryan, Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Evi Novida Ginting Manik.Arief juga menjelaskan, gerakan coklit serentak tersebut dilaksanakan di 31 provinsi, 381 kabupaten/kota, 5.564 kecamatan, dan 64.534 desa/kelurahan. Komisioner KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta anggota PPK dan PPS akan bergabung dengan PPDP untuk mencoklit ke rumah-rumah.“KPU juga berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama, organisasi, dan budayawan, harapannya bisa menjadi “agen” yang menggulirkan informasi-informasi tentang coklit ini ke orang-orang disekitarnya. Mulai tanggal 20 Januari 2018 hingga berakhirnya masa coklit, semua bergerak,” tutur Arief.Sementara itu, Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan juga menambahkan bahwa peran PPDP selain mencoklit itu nantinya juga mendapatkan tugas sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berbasis keluarga. Metode sosialisasi itu dilakukan PPDP door to door menyebarluaskan informasi pilkada 2018 kepada masing-masing keluarga pada saat mencoklit.Pada kesempatan yang sama, Senior Manajer Museum Rekor Indonesia (MURI) Yusuf Ngadri yang turut hadir dalam konferensi pers menyatakan bahwa kegiatan gerakan coklit serentak tersebut akan dicatat ke dalam rekor MURI.“Yang dicatat dalam gerakan coklit serentak ini keserentakan dan jumlahnya, itu yang dicatat oleh rekor MURI. Gerakan coklit serentak dengan target banyak ini sesuatu yang luar biasa,” pungkas Yusuf Ngadri. (Arf/red. FOTO Dosen/Humas KPU)http://kpu.go.id/index.php/post/read/2018/5301/KPU-Siap-Mencoklit-Serentak-20-Januari-2018

kpud-sidoarjokab.go.id – Setelah verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Berkarya dan Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), kali ini KPU Kabupaten Sidoarjo menyampaikan salinan berita acara verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu 2019.Kegiatan yang dilaksanakan pada (12/1) ini dimulai pukul 19.00 WIB di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo. Dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Mokhammad Zainal Abidin, acara tersebut juga dihadiri oleh Panwas kabupaten Sidoarjo.Dalam sambutannya Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo menyampaikan bahwa menjaga komitmen masyarakat Sidoarjo yang sudah mempunyai kedewasaan dalam berpolitik itu sangat diharapkan dapat dijaga terus menerus dengan baik dari KPU maupun Parpol.“Mudah-mudahan dalam penyampaian hasil ini tidak ada persoalan, sehingga dapat memenuhi syarat semua, KPU Kabupaten hanya merekap, nantinya KPU RI akan mengumumkan hasil lolos tidaknya. Untuk tahapan selanjutnya ada tahapan perbaikan, baik dari kepengurusan maupun keanggotaan Parpol.” Jelas Divisi Hukum Nanang Haromin. (ryan)

kpud-sidoarjokab.go.id – Menyambut Pilkada serentak 2018, tidak hanya KPU yang disibukkan dengan berbagai tahapan kegiatan, tetapi juga Polresta Sidoarjo yang akan ikut serta dalam membantu persiapan Pilgub Jatim 2018 dari segi keamanan. Untuk mempersiapkan itu semua Polresta Sidoarjo melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka kesiapan Pilkada Serentak 2018 (Pilgub Jatim 2018).Rapat yang dilaksanakan pada (12/1) tersebut dipimpin oleh Kapolresta Sidoarjo Kombespol Himawan Bayu Aji, selain itu juga di hadiri oleh Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf. Fadli Mulyono, Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Mokhammad Zainal Abidin, dan Ketua Panwaslu Kabupaten Sidoarjo Muhammad Rosul.“Kegiatan ini bagian dari kegiatan Pilgub Jatim 2018 di Kabupaten Sidoarjo, karena ketika semua terlibat aktif dalam proses-proses pada Pilgub, nantinya semakin menguatkan penyelenggara (KPU) bahwa Pilgub akan berjalan lancar.” Ujar Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo dalam sambutannya.Selain itu, Zainal Abidin juga menyampaikan bahwa KPU mempunyai kebangga’an pada Polresta yang selalu mengawal seluruh tahapan dalam pemilihan di Kabupaten Sidoarjo ini.Pada Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di Aula Bharadaksa Polresta Sidoarjo, Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo juga menjelaskan alur tahapan kegiatan pada Pilgub Jatim 2018.(ryan)

kpud-sidoarjokab.go.id – Dalam mempersiapkan pelaksanaan tahap Pencocokkan dan Penelitian (Coklit) daftar pemilih Pilgub Jatim 2018, Rabu (10/01) KPU Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan beberapa tahapan salah satunya yaitu bimtek bagi operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Bimtek yang di ikuti Divisi Data Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Sidoarjo tersebut dibuka langsung oleh Divisi Perencanaan dan Data Abdillah Adhi.Pada kegiatan yang bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Adhi menyampaikan bahwa, fitur upload telah dibuka tetapi sampai detik ini data-data dari Provinsi memberitahukan bahwa ada beberapa hal teknis sehingga tidak dapat membuka fitur upload."jadi data dari pps yang sudah setor itu, kita tata pemetaan langsung di Sistem Informasi Data Pemilih pada tanggal 11,12, dan 13". Lanjut Abdillah Adhi.Agenda yang dilaksanakan sore hari itu antara lain pembuatan user pada setiap kecamatan dan memperkenalan Sidalih yang kedua pada Divisi Data PPK se-Kabupaten Sidoarjo.Dalam kesempatan yang sama, Abdillah Adhi juga memberitahukan bahwa terdapat perubahan pada fitur Sidalih yang kedua, yang intinya database dari Sidalih terbaru lebih ringkas, efisien, dan efektif dari segi sistemnya.(ryan)

kpud-sidoarjokab.go.id –Tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018 mulai memasuki tahapan penting.Ini karena terkait akan dipetakannya DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu). Jadwal resmi coklit (pencocokan dan penelitian) secara resmi memang belum dimulai.Demi mendapatkan penjelasan rinci terkait DP4, PPS Desa Tropodo melakukan koordinasi dengan PPK Waru pada Selasa (9/1) pukul 19.00 Wib di Lesehan Kepuh kiriman At-Tauhid Tropodo. Pertemuan yang difasilitasi PPS Tropodo tersebut berlangsung dengan serius meski terkadang diselingi candaan. “Sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan KPU, coklit akan dilakukan mulai tanggal 20 Januari 2018, namun saat ini PPS sudah mulai memetakan DP4 agar Petugas Pemutakhiran Data Pemilih(PPDP) tidak kesulitan ketika melakukan coklit,” jelas Zainul Abidin, PPK Waru divisi data memulai penjelasan.Dalam kesempatan tersebut anggota PPS minta dijelaskan terkait DP4 yang berada di TPS 00. Seperti yang disampaikan oleh M. Taufik, salah satu anggota PPS. Sebab menurutnya, data yang ada di TPS 00 sangat banyak, ribuan.“Tentunya ini menjadi pekerjaan yang lumayan berat, apalagi jumlah TPS di Tropodo paling banyak dibandingkan desa lainnya di Kecamatan Waru dengan jumlah pemilih mencapai 15 ribu jiwa dengan 31 TPS,” jelas M. Taufik.Menyikapi persoalan tersebut, Zainul Abidin menjelaskan bahwa memang yang menjadi fokus pekerjaan yang harus dilakukan terkait dengan DP4 adalah memindahkan pemilih yang berada di TPS 00 ke TPS yang ada.“Karena itu memang harus ada koordinasi yang baik antara PPS, PPDP, dan ketua RT atau RW. Karena pemindahan pemilih ke TPS juga harus memperhatikan faktor jarak rumah dengan TPS,” jelas ZainulDitambahkan oleh warga Medaeng ini, bahwa keluhan petugas di lapangan terkait besarnya DP4 yang berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 00 memang wajar. Ditambah dengan ketidakjelasan alamat pemilih. Namun, hendaknya itu tidak dijadikan beban. Sebab kalau dirasa menjadi beban, rasanya berat untuk melangka. Dijalani saja.“Intinya ketika ada kendala PPK siap membantu,” pungkasnya.Sementara itu, H. Saiful Arif. M.Pd.I, ketua PPK waru menyambut antusias PPS Tropodo yang secara khusus mengundang anggota PPK."Tentunya ini akan semakin menguatkan  hubungan PPS dan PPK. Tidak hanya itu, dengan adanya koordinasi seperti ini setiap masalah insyaAllah akan dapat ditemukan jalan keluarnya," jelasnyaTahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur memang memasuki tahap baru. Apalagi KPU secara resmi membuka pendaftaran bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur Jatim 2018 pada tanggal 8-10 Januari 2018. (Emha/PPK Waru)

kpud-sidoarjokab.go.id – Sidoarjo- Sidoarjo- Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim sudah di depan mata. Panitia penyelengara pemilu baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota pun terus memantapkan persiapan. Tak terkecuali di tingkat kecamatan hingga desa/ kelurahan. PPK Buduran salah satunya yang sedang tancap gas melakukan pemetaan TPS melalui Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4). Data tersebut sekaligus akan menjadi dasar Petugas Pemutkhiran Data Pemilu (PPDP) dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian (Coklit). DP4 yang diterima oleh PPK setempat telah didistribusikan kepada 15 PPS di wilayahnya dan mulai diolah sejak Minggu (7/1) malam. "Dalam proses distribusi, kami sekaligus memberikan pemahaman menyeluruh kepada seluruh anggota PPS. Kami yakin akan rampung sesuai harapan," tutur Anggota PPK Kecamatan Buduran Divisi Data Abdul Rosyid. Dijelaskan Rosyid, perlakuan terhadap DP4 harus sangat hati-hati. Sebab, jika terjadi sedikit saja modifikasi data. Maka akan mengganggu proses upload data pada Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih). "Tugas PPS adalah memetakan DP4 sesuai jumlah TPS yang ada, hanya itu," tutur Rosyid.Untuk mengolah data, lanjut Rosyid, PPS cukup memilah data sesuai TPS terdekat. Daftar nama yang perlu dilakukan pemindahan hanya boleh menggunakan cut dan insert cut cells. "File tidak bisa sembarang diotak-atik. Mengubah header, sheet maupun insert kolom tidak diperbolehkan," ungkap Rosyid.Selain itu, Rosyid juga mengingatkan agar pengolah data memiliki fila asli yang dicadangkan. Hal ini bertujuan jika file yang telah diolah mengalami trouble tetap memiliki acuan.Sementara itu Ketua PPK Buduran Feri Kuswanto menuturkan, prinsip pemetaan adalah mendekatkan pemilih pada TPS. Hal itu bertujuan untuk mempermudah petugas PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) pada saat melakukan coklit dan menekan angka golput (ketidak hadiran pemilih ke TPS).Bagi desa yg peta geografis nya memanjang tinggal dibagi sesuai urutan RT. Tapi bagi desa yang peta geografisnya luas, prinsip mendekatkan pemilih sangat penting. "Semisal Desa Pagerwojo dan Sawohan yang cukup luas pemilih harus dekat dengan tempat memilih (TPS), pungkas Feri.(PPK BDR)