Berita Terkini

Diwarnai Keseruan Tanya Jawab Paslon, Debat Publik Perdana Digelar KPU Sidoarjo Berjalan Semarak, Tertib dan Aman

KPU SIDOARJO : Acara debat publik Pilkada 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo di Ballroom Fave Hotel, pada Sabtu (19/10) malam, telah berjalan tertib, aman dan lancar. Dalam acara ini, pasangan calon (Paslon) Subandi-Mimik Idayana dan Achmad Amir Aslichin, mendapat  kesempatan sama dalam menguraikan visi dan misinya membangun Sidoarjo ke depan.  Ini merupakan debat kali pertama digelar KPU Sidoarjo dengan mengusung tema; “Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Daerah”. Hadir sekitar 200 orang, termasuk dari pengurus partai pengusung, tim pemenangan dan massa pendukung masing-masing Paslon. Meski diwarnai teriakan yel-yel dari kedua massa pendukung yang saling bersahutan, namun begitu acara debat dimulai hingga berakhir telah berlangsung berlangsung relatif tertib, lancar dan aman. Dalam acara ini terlihat hadir pula para pejabat Forkopimda Sidoarjo, di antaranya Pjs Bupati, Kapolresta, Dandim 0816, Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri. Juga dari pejabat Bakesbangpol dan  Asisten I, Sekda Pemkab Sidoarjo, serta kalangan ulama atau tokoh masyarakat dari unsur Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah maupun organisasi kemasyarakat lainnya di Sidoarjo.  Beberapa tokoh unsur akademisi ikut hadir, di antaranya dari Umsida, Umaha, Unusida serta dari kelompok disabilitas. Para undangan terlihat begitu menikmati sekaligus menyimak jalannya debat kedua paslon yang dipandu dua moderator. Ketua KPU Sidoarjo, Fauzan Adim mengucapkan terima kasih kepada semua pihak,terutama seluruh jajaran KPU yang telah bekerja keras hingga sukses terselenggaranya acara debat. Kegiatan ini berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024. “Acara debat pasangan calon bupati dan wakil bupati ini adalah bagian dari  tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan oleh KPU dalam upaya untuk mensosialisasikan Paslon serta lebih memberikan ruang seluas luasnya kepada kedua Paslon untuk lebih mengenalkan apa dan bagaimana kiprah serta visi dan misi mereka kepada warga Kabupaten Sidoarjo," terang Fauzan. Lebih lanjut, dia mengatakan berpedoman pada ketentuan dan  peraturan, dan  demi suksesnya acara debat ini, pihaknya menghadirkan para panelis dari kalangan profesional. Di antaranya, Arief Supriyono, M. Zamroni, Jarotd Hermansyah, Musonif Afandi dan M. Sholeh. Dengan diberi keleluasaan dan bersifat rahasia, mereka telah menyusun semua pertanyaan  ditujukan kepada masing-masing Paslon dalam acara debat tersebut.  “Alhamdulillah, secara umum acara debat berjalan dengan tertib, lancar dan aman. Meski demikian, kami tetap melakukan evaluasi terhadap sesuatu yang dianggap kurang untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Masih ada dua lagi acara debat Paslon,” kata Fauzan.   Rangkaian acara debat itu sendiri dibagi menjadi 5 segmen,yakni segmen pertama: pembukaan, pembacaan tata tertib, dan penyampaian visi dan misi masing-masing Paslon. Lalu segmen kedua dan ketiga: pendalaman visi dan misi dengan diwarnai tanya jawab oleh kedua Paslon secara bergantian.  Begitu pada  segmen keempat dan kelima yang menjadi segmen yang paling ditunggu-tunggu dan mendebarkan bagi Paslon dan tentu saja para pendukungnya. Dalam sesi tanya jawab, setiap Paslon diberi kesempatan sama,--memanfaatkan waktu 1 menit 30 detik untuk menjawab pertanyaan lawan debat, maupun oleh pihak moderator.  Hingga akhirnya seluruh rangkaian sesi acara ditutup dengan penyampaian pesan serta jargon kampanye  sekaligus ajakan memilih, sebagai closing statement oleh kedua Paslon dalam acara debat tersebut. (parmaskpusda)

KPPS Terpilih Diwajibkan Upload Data ke Website SIAKBA KPU

KPU SIDOARJO – Setelah diputuskan menjadi bagian dari lembaga penyelenggara Pilkada Jatim dan Sidoarjo 2024 yang akan digelar 27 November mendatang, para anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diwajibkan untuk melengkapi data-data pribadinya.  Data-data tersebut harus diupload melalui website SIAKBA.KPU.go.id oleh setiap personel KPPS yang telah terpilih sebagaimana yang sudah diumumkan KPU Sidoarjo pada 5-7 Oktober lalu. Atas dasar itulah PPS Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono mengundang beberapa orang dari setiap TPS disana ke kantor desa setempat, Selasa (16/10/2024) sore tadi.  “Jadi kami dan personel PPK mendampingi mereka untuk memenuhi kewajibannya itu. Kami berikan penjelasan tata cara pengisian SIAKBA itu. Setelah itu dapat dilakukan mandiri oleh masing-masing anggota KPPS dari rumahnya masing-masing. Bebas,” jelas Divisi Data PPS Kebonagung, Ken Ayu Yalu Puspaningtyas.  Yang terpenting, proses uploader data pribadi 112 anggota KPPS yang akan bertugas di 16 TPS se desa Kebonagung tersebut bisa kelar sebelum batas akhir waktu yang sudah ditetapkan, yakni Kamis (18/10/2024) lusa.  Dalam kegiatan yang dilakukan di Balai Desa itu, ternyata ditemukan kendala. Yaitu server siakba KPU yang justru kerap down dan tidak bisa diakses. “Akibatnya butuh waktu lebih dari 20 menit untuk mengupload setiap data. Dan fakta ini juga dilihat langsung oleh PPK yang hadir tadi,” imbuh gadis 25 tahun tersebut. Seusai tahapan ini beres, para anggota KPPS yang terpilih juga bakal melakoni prosesi screening kesehatan JKN yang akan dilakukan secara mandiri. “Untuk mitigasi saja terhadap potensi gangguan kesehatan saja. Namun kalau kita kembali ke berkas pendaftaran kemarin, sudah dapat dinilai setiap personel KPPS terpilih dalam kondisi baik dan prima,” tandas Ken lagi. Sebagai tambahan informasi, tahapan penjaringan calon anggota KPPS di desa Kebonagung beberapa waktu lalu diikuti oleh 126 pendaftar untuk 16 unit TPS yang akan menjadi lokasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan calon kepala daerah di Propinsi Jatim dan Kebupaten Sidoarjo. “Mereka yang terpilih akan ditetapkan dan dilantik pada 7 November,” pungkas Ken.(Parmaskpusda)

KPU SIDOARJO RAKOR ACARA DEBAT PASLON Disepakati Setiap Paslon Bawa 20 Orang, Massa Pendukung Nobar di Posko Kemenangan

KPU SIDOARJO : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama stakeholder untuk merumuskan konsep acara debat pasangan calon (Paslon) Pilkada 2024. Rakor berlangsung di Lesehan Neng Lis Cemengkalang, Selasa (15/10) siang ini, dipimpin langsung Ketua KPU Fauzan Adhim dihadiri pihak Liaison Officer (LO) kedua paslon, dan Bawaslu serta pihak keamanan dari Polres Sidoarjo maupun Kodim 0816 Sidoarjo. Acara debat publik tahap pertama menghadirkan dua paslon; masing-masing Subandi, SH, M.Kn - Hj. Mimik Idayana (BAIK) serta H. Achmad Amir Aslichin, SH, B.P.D, B.PC - H. Edy Widodo (SAE), digelar di Fave Hotel Sidoarjo pada Sabtu 19 Oktober 2024, pukul 19.00 - 21.00 Wib. Ketua KPU Kabupetan Sidoarjo, Fauzan Adhim mengatakan debat ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait masing-masing Paslon yang berkontestasi pada Pilkada 2024, sebagai bahan pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan.  Selain itu, sebagai media bagi Paslon memperkenalkan diri kepada publik, penyampaian visi dan misi, serta program kerja ke depan dalam memimpin Sidoarjo. Ini diperlukan agar masyarakat mengetahui sekaligus menjadi  pertimbangan menentukan pilihan hari ‘H’ coblosan pada 27 Nopember mendatang. “Debat paslon ini merupakan tahapan Pilkada untuk memperkenalkan Paslon ke khalayak publik, baik menyangkut  profil dan program kerja, termasuk visi dan misinya,” ujarnya. Dalam acara ini, lanjut Fauzan, pihaknya telah mengundang 145 orang sebagai auden. Dari jumlah itu, diantaranya pendukung masing-masing paslon 20 orang. Juga diundang pejabat Forkopimda Sidoarjo, di antaranya Pjs Bupati, Kapolresta, Dandim 0816, Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri. Selain itu, Bakesbangpol dan  Asisten I, Sekda serta ulama atau tokoh masyarakat baik dari unsur Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Juga unsur  akademisi, yakni Rektor Umsida, Rektor Umaha dan Rektor Unusida. “Kami juga menundang dari unsur media (elektronik, cetak dan online) serta perwakilan disabilitas,” ujar Fauzan. Lebih lanjut, dia menjelaskan hasil rakor telah disepakati bahwa saat pelaksanaan debat publik, diharapkan massa pendukung Paslon yang diluar peserta undangan agar menonton di tempat terbuka. Misalnya di posko yang disediakan masing-masing Paslon atau membuka nobar sendiri. “Kami sendiri telah meminta kepada pemerintah daerah untuk menggelar nobar agar masyarakat bisa secara langsung melihat debat publik tersebut tanpa harus hadir di tempat acara. Misalnya  nobar di alun-alun Sidoarjo”, ucap Fauzan. Seperti pada umumnya, debat publik ini masing-masing paslon diberi kesempatan sama memperkenalkan diri dan memaparkan visi dan misinya. Juga akan ada ada tanya jawab dan sanggahan dari masing-masing Paslon yang dipandu oleh moderator. Sedangkan hal-hal detil terkait teknis pelaksanaan program debat ini telah diserahkan sepenuhnya kepada tim perumus, terdiri dari para ahli di bidangnya, yakni Suko Widodo, Radiyus Setiyawan, Musonif Afandi, M. Sholeh dan M. Zamroni. Sedangkan terkait materi apa saja yang bakal diperdebatkan oleh kedua Paslon, pihaknya menyerahkan kepada tim panelis, terdiri dari Arief Supriyono, M. Zamroni, Jarotd Hermansyah, Musonif Afandi dan M;. Sholeh. Lebih lanjut Fauzan mengatakan dalam program debat kandidat Pilkada Sidoarjo kali ini pihaknya juga bekerjasama dengan stasiun televise nasional untuk mengemas acaranya sekaligus menyiarkan secara langsung sehingga bisa diikuti seluruh warga kota delta. Konsep tersebut tidak hanya dilakukan di debat pertama tapi juga di debat kedua yang rencananya akan digelar pada 31 Oktober mendatang. Lalu debat terakhir pada 14 November 2024. “Tentunya kami berharap semua pihak saling kerjasama sehingga sehingga acara debat publik berjalan baik dan kondusif,” ujar Fauzan. (parmaskpusda)

Komisioner KPU Kabupaten Sidoarjo bersama petugas PPK tengah melakukan uji coba SIREKAP Pilkada 2024, pada Minggu (13/10) siang.

PU SIDOARJO -  Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sidoarjo, M. Natsiruddin Yahya mengatakan sedikitnya masih diperlukan dua kali ujicoba teknis lagi untuk memastikan kesiapan piranti lunak dan keras dalam proses Sistem Rekapitulasi Suara Pemilu (SIREKAP). Dari Uji Beban Aplikasi yang dilakukan di aula Kantor KPU Sidoarjo bersama seluruh penyelenggara Pilkada se Indonesia, Minggu (13/10/2024) siang tadi diketahui server SIREKAP langsung down gegara crowded. “Sesuai yang diminta pusat, pada jam 1 sampai 2 siang kita se Indonesia masuk bareng-bareng,” kata Natsir. Hasilnya, aplikasi itupun langsung lemot. Gara-gara itu satu persatu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diundang dalam acara tersebut. “Mau login masuk aja sudah sulit. Ya nunggu dulu, nanti kalau sudah masuk baru kita coba upload,” jelas Fery, Ketua PPK Krian. Baru sekitar jam 4 sore, satu persatu bisa masuk. Tentang hal itu Natsir mengatakan ; "Inilah pentingnya ujicoba seperti ini. Karena kita jadi tahu kemampuan servernya sekaligus bisa mengindentifikasi masalah yang ada. Ini baru soal server, belum yang lain-lain.” Dan lagi, tambah Natsir, jumlah akun yang diikutsertakan dalam ujicoba saat ini masih jauh dibawah kapasitas terpasang. “Yang diikutkan ini hanya akunnya PPS dan PPK saja. Sedang saat pilkada nanti, dari jumlah itu masih ditambah ribuan akun dari semua TPS. Di Sidoarjo saja ada 5.4666 akun,” terangnya. Di agenda ujicoba berikutnya, KPU Sidoarjo akan melibatkan KPPS terpilih. Masing-masing dua orang dari setiap TPS. “Ini dimaksudkan biar nantinya jangan ada masalah di titik itu. Jadi semuanya, software, hardware maupun brainware-nya siap semuanya,” katanya lagi. Lebih lanjut ditambahkannya, dari ujicoba yang dilakukan hari ini disimpulkan sudah terjalinnya koordinasi yang bagus dan lancar antara pihak KPU Sidoarjo dengan badan adhock yang menjadi jaringannya, yakni PPK maupun PPS.  “Parameternya begini, dari 364 akun yang kami daftarkan, 295 diantaranya benar-benar digunakan dalam ujicoba ini. Sementara itu ada kabupaten lain yang mendaftarkan 390 akun tapi yang masuk hanya 237 akun,” jelas Natsir. Warga Buduran itu berharap, di ujicoba-ujicoba berikutnya hasil yang didapatkan akan semakin bagus. Mengingat semangat penggunaan SIREKAP ini adalah mendapatkan hasil penghitungan suara hasil Pilkada 2024 secara cepat dan akurat.  “Kalau proses penghitungan suara di semua kecamatan lancar. Di hari itu juga hasil akhir Pilkada Sidoarjo sudah bisa diketahui. Tapi semuanya tetap bergantung pada proses di kecamatan lho,” pungkas Natsir.(Parmaskpusda)

KPU Kabupaten Sidoarjo menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Uji Beban Aplikasi Sirekap Pilkada Serentak di Aula Utama Kantor KPU Sidoarjo, Minggu (13/10) siang.

KPU SIDOARJO – Para Komisioner KPU Kabupaten Sidoarjo kembali meminta pada jajaran panitia Adhoc mulai level kecamatan (PPK), desa (PPS) hingga KPPS untuk bertindak dan bersikap professional dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pilkada 2024. “Kalau memang ada yang kepingin ganti posisi menjadi tim sukses calon, ya monggo. Silahkan mengundurkan diri,” kata Ketua KPU Kab. Sidoarjo, Fauzan Adim dalam sambutannya saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Uji Beban Aplikasi Sirekap Pilkada Serentak di Aula Utama Kantor KPU Sidoarjo, Minggu (13/10/2024). Fauzan menandaskan ia akan terus menerus mengingatkan masalah netralitas ini melalui berbagai kesempatan. Pasalnya unsur tersebut mempengaruhi kualitas profesionalisme seluruh personel yang ada di dalam lembaga penyelenggara pesta demokrasi ini. “Semua harus bekerja secara maksimal. Soalnya saat pemungutan suara tinggal tersisa 44 hari lagi,” imbuhnya. Senada disampaikan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sidoarjo, Haidar Munjid. “Selain netral, yang juga penting untuk diperhatikan oleh semua adalah cermat. Kita masih sering lemah dalam hal ini,” ujar mantan Ketua Bawaslu Sidoarjo itu tegas. Ia mencontohkan, ternyata masih ada dua PPK di Sidoarjo yang berkas laporan terkait pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada Pebruari 2024 lalu belum dilengkapi sampai saat ini. “Saya tidak mau kejadian seperti itu terulang lagi di periode ini,” tandasnya. Sementara itu Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sidoarjo, Ahmad Nidhom lebih menekankan pada sisi pentingnya menjaga kekompakan tim di masing-masing internal lembaganya, apalagi antara penyelenggara pemilu di kecamatan yang berbeda. “Masalah yang kemarin sudah kita selesaikan. Cukup ya. Saya nggak mau dengar lagi informasi ada Ketua PPK yang tidak akur dengan temannya sesama anggota, apalagi dengan staf kesekretariatan sendiri. Kalau nggak gitu malah nggak cocok sama PPS terus sama PPK kecamatan lain. Ojok yo Bro… kurang 44 dino lho…,” imbuh Nidhom. Pernyataan itu diamini Koordinator Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas KPU Sidoarjo, M. Yasin. Menurutnya kekompakan antar komponen penyelenggara Pemilu itu bersifat mutlak. Mengingat saat ini ritme pergerakannya harus dipercepat, akselerasinya harus ditingkatkan. “Satu saja dulu yang sederhana. Teman-teman PPK juga PPS harus betul-betul mengawasi proses pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang sudah kita persiapkan. Pastikan semuanya terpasang. Selain itu juga dipasang dengan cara yang benar dan di titik yang telah ditentukan,” pungkas warga Prambon itu.(Parmaskpusda)

KPU SIDOARJO GELAR PAW PPK: Ketua KPU Fauzan Lantik Anggota Baru PPK Candi  

  KPU SIDOARJO ; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo menggelar acara Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Candi, pada Jumat (11/10) sore. Pada acara PAW ini, Ketua KPU Sidoarjo Fauzan Adim telah melantik  Muhammad Anas Fachruddin untuk menggantikan Imrotus Solicha, yang mengundurkan diri sebagai anggota PPK Candi. Prosesi PAW berlangsung di aula KPU berjalan khitmad dan lancar. Diawali dengan pembacaan SK KPU No. 2066 Tahun 2024 atas pelaksanaan PAW anggota PPK oleh Ketua Fauzan Adim, yang dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan penandatangan SK pengangkatan M. Anas Fachruddin, sebagai anggota PPK Candi.  Selain Fauzan Adhim, ikut  para jajaran komisioner KPU lainnya pada prosesi acara PAW tersebut. Di antaranya Ahmad Nidhom (Divisi Hukum dan Pengawasan), Haidar Munjid (Divisi Teknis Penyelenggaraan), M. Natsirruddin Yahya (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi) dan Mokhamad Yasin (Divisi SDM, Sisdiklih dan Partisipasi Masyarakat).  Juga dihadiri Sulaiman, Sekretaris KPU Sidoarjo, dan para anggota PPK dari 18 kecamatan di Sidoarjo, yang selanjutnya mengikuti giat Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sirekap Pemilihan Serentak Tahun 2024.   “PAW ini dilakukan karena anggota terdahulu, yakni Imrotus Solicha telah mengundurkan diri dengan alasan suatu kesibukan,”  ujar M. Yasin. Lebih lanjut, dia mengatakan meski dilakukan PAW, pihaknya memastikan tidak akan menganggu pelaksanaan Pilkada 2024, yang tahapannya sudah berlangsung 80 persen. Apalagi penggantinya, M. Anas Fachrudin sudah pernah atau berpengalaman sebagai anggota PPK pada Pilkada sebelumnya.  “Pada saat seleksi anggota PPK, dia menempati urutan ke enam. Maka ketika ada yang mundur maka secara otomatis dia yang menggantikannya. Alhamdulilah, sebelumnya dia pernah jadi petugas PPK sehingga sudah paham betul tugas dan fungsinya,” tambahnya. Sementara itu, Fauzan Adim, Ketua KPU Sidoarjo mewanti-wanti agar anggota PPK dapat bekerja secara maksimal dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai petugas pelaksana pemilu. “Sudah menjadi keharusan bagi semua anggota PPK memegang teguh kode etik, terutama menjaga sikap netralitas pada pelaksanaan Pilkada 2024,” ujarnya.  Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa memasuki masa kampanye ini jangan sampai terjadi keterlibatan para adhoc dalam aksi dukung mendukung salah satu paslon. “Kadang hal itu bisa terjadi tanpa kita sadari. Misalnya nongkrong di sebuah cafe atau warkop dengan salah satu tim sukses paslon. Meski hanya sekadar ngopi, namun ini resisten melahirkan masalah, karena bisa dieksploitasi, bahkan dituduh terlibat aksi dukung mendukung salah satu paslon,” ujarnya. Imbauan senada dilontarkan para komisioner KPU lainnya. Untuk itu, pihaknya meminta PPK harus bisa menutup potensi-potensi yang bisa melahirkan permasalahan ke depannya, apalagi sampai terjadi gugatan hukum di MK. “Jadi kalau ada pihak yang terkait dengan paslon tertentu mengajak ngopi di suatu tempat dengan alasan apapun, sebaiknya ditolak dengan cara santun dan tegas,” kata Ahmad Nidhom menimpali.  Begitu pula bila ada pihak terkait paslon menyuruh datang ke tempatnya dengan alasan meminta penjelasan terkait Pilkada, sebaiknya disuruh saja datang ke kantor PPK. “Pokoknya tutup segala potensi yang dapat memicu persoalan hukum dari efek Pilkada yang pasti ada kalah dan menang,” tegasnya. (parmaskpusda)