Berita Terkini

KPU SIDOARJO : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor)  selama dua hari, dimulai Senin (4/11) padi tadi, di Aula Utama KPU Kabupaten Sidoarjo di Jl. Cemengkalang Sidoarjo.  Kegiatan Rakor yang dibuka Eka Wisnu Wardhana, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Dan Penelitian Dan Pengembangan KPU Jatim ini diikuti seluruh koordinator Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur ini membahas persiapan teknis prosesi pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Jatim.  Selain komisioner KPU, ikut hadir pula Sekretaris serta Kasubbag Partisipasi, Humas dan SDM KPU Kabupaten/Kota se Jatim. Ikut hadir pula Nur Salam, Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim, dan Habib M.Rohan, Koordinator Divisi  Perencanaan Dan Logistik, Miftahur Rozaq dan Koordinator DAN Pengawasan Divisi Hukum KPU Jatim. Eka Wisnu Wardhana maupun Miftakhul Rozaq menjelaskan tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memastikan prosesi pelantikan KPPS untuk Pilkada serentak 2024 ini bisa terlaksana sesuai tahapan. Pihaknya menekankan kembali pentingnya dilakukan pelatihan atau bimbingan teknis untuk para pemangku tugas di tiap-tiap TPS dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. “Karena KPPS merupakan ujung tombak dari pelaksanaan Pemilukada ini. Merekalah yang melakukan pemungutan suara sekaligus melakukan penghitungan hasilnya. Karena itu kemampuan teknis terkait tugas dan tanggung jawabnya nanti I TPS harus benar-benar dikuasai,” ujar Eka Wisnu Wardhana. Sejauh ini, lanjut Miftakhul Rozaq, untuk rekrutmen anggota KPPS se-Jatim sejauh ini tidak  ada masalah berarti. Diawali dengan pembukaan pendaftaran, dan seleksi hingga tercapai  jumlah sesuai kebutuhkan, yakni 425.166 anggota KPPS. “Sesuai tahapan Pilkada, untuk pelantikan KPPS direncakakan pada 7 Nopember,” tegasnya.   Setelah Ishoma, para peserta rapat menyimak pemaparan yang disampaikan oleh Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini. Dia menjelaskan permasalahan yang terkait anggaran untuk mendukung pelaksanaan pelantikan KPPS. Secara teknis, untuk pelaksanaan pelantikan KPPS ini diserahkan sepenuhnya ke masing-masing KPU kabupaten maupun kota. (parmaskpusda)

KPU SIDOARJO: Jika mengacu pada Pilpres dan Pileg 2024,  secara umum para personel Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) se-Jawa Timur (Jatim) dinilai sudah mampu menguasai aplikasi Sirekap yang dipersiapkan KPU RI. Meski demikian, KPU Jatim mewajibkan jajarannya di kabupaten/kota menggelar kegiatan pembekalan dan bimbingan teknis (Bimtek) bagi personel KPPS, khususnya yang bertugas di bagian rekapitulasi dan pelaporan data hasil Pilkada 2024. “Tujuannya ya agar mereka benar-benar ready saat melaksanakan tugas. Termasuk dalam hal kesiapan peralatan maupun kemampuan teknis personelnya,” tandas Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Dan Penelitian Dan Pengembangan KPU Jatim, Eka Wisnu Wardhana, ditemui di sela-sela  acara Rapat Koordinasi untuk membahas persiapan pelantikan KPPS untuk Pilkada di KPU Sidoarjo, Senin (04/11) siang tadi. Dikatakan, pihaknya merasa perlu untuk memastikan kesiapan software, hardware maupun brainware para pemangku TPS itu. “Secara teknis beban KPPS pada Pilkada kali ini akan jauh lebih ringan ketimbang Pilpres dan Pileg lalu. Soalnya dulu obyeknya ada 5, sedangkan sekarang khan hanya dua jenis surat suara,” kata Wisnu lagi. Meski begitu KPU RI tidak menganggap enteng pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah di level Propinsi dan kabupaten/kota itu. Lembaga penyelenggara Pemilu itu terus berusaha meningkatkan performanya, termasuk dengan terus mengevaluasi aplikasi Sirekap. Diantaranya dengan membuat metode Sirekap Offline yang disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya kendala sinyal internet seperti yang sempat terjadi di perhelatan pemilu sebelumnya. Selain itu pihaknya juga terus menggelar uji beban Sirekap secara terus menerus untuk memastikan kesiapannya. Aplikasi Sirekap ini sendiri dibuat digunakan sebagai alat bantu untuk penghitungan dan rekapitulasi suara dalam Pemilu. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat melihat hasil penghitungan suara Pemilu 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Kalau yang di pusat sudah begitu, performa di tingkat TPS juga harus oke. Karena itu Bimtek harus segera dilakukan KPU Kabupaten/Kota setelah para anggota KPPS itu dilantik. Apalagi bagi mereka yang baru kali ini terlibat di pelaksanaan Pemilu. Saya kita masih cukup waktu untuk meng-upgrade mereka,” tandas Wisnu. Selain soal teknis, Wisnu juga meminta para komisioner KPU Kabupaten/Kota untuk menekankan masalah integritas di forum Bimtek KPPS nanti. “Lakukan seruan moral terkait integritas KPPS. Saya kira poin ini juga penting untuk ditekankan disamping masalah kemampuan teknis tugas dan tanggungjawab,” pungkasnya.(parmaskpusda)

KPU SIDOARJO : KPU Kabupaten Sidoarjo terus melakukan berkordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sidoarjo untuk memaksimalkan proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik  (KTP-E) bagi pemilih pemula pada Pilkada 2024. Saat ini pihaknya mendata sekitar 23 ribu pemilih pemula pada Pilkada Sidoarjo belum memiliki KTP-E. Sesuai aturan yang ada warga yang datang ke TPS juga harus menunjukkan kartu identitas pribadi kepada petugas KPPS,--selain juga membawa surat undangan yang diterbitkan KPU. Karena itu kepemilikan KTP elektronik tersebut bagi setiap warga sangat vital dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang dihelat 27 Nopember mendatang. Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sidoarjo, M. Nasiruddin Yahya mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkab Sidoarjo terkait masalah tersebut. “Sudah kita sampaikan pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 beberapa waktu lalu. Tujuannya agar semua masyarakat, terutama Gen-Z sudah punya KTP sehingga bisa menyalurkan aspirasi politik mereka untuk memilih kepala daerah,” jelasnya, pada Senin (2/11) siang. Sejauh ini, lanjut Natsir menilai respon Pemkab Sidoarjo terkait hal ini sudah cukup bagus. Bahkan beberapa hari setelah dikomunikan permasalahan tersebut, Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati langsung menerbitkan surat perintah pada para camat di seluruh kota delta terkait penuntasan perekaman KTP-E. “Dalam surat tertanggal 1 Oktober 2024, telah disampaikan pihak Dispendukcapil Sidoarjo telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat proses penerbitan KTP bagi 23 ribu pemilih pemula,” ujar Nasir. Langkah strategis itu, di antaranya melakukan jemput bola ke SMA/SMK negeri maupun swasta di seluruh kota delta selama kurun waktu dua Oktober hingga November. Program ini akan dijalankan dua kali setiap pekannya.  Ditambahkan, pihak Dispendukcapil Sidoarjo juga akan membuka layanan khusus perekaman KTP-E bagi para pemilih pemula pada setiap hari Sabtu dan Minggu selama bulan Oktober dan November di Mall Pelayanan Publik (MPP). Perekaman dan pembuatan kartu identitas pribadi itu dilayani mulai jam 8 pagi sampai 12 siang di MPP. Bahkan jika ternyata masih ada yang tercecer, Dispendukcapil Sidoarjo masih akan membuka loket layanan pembuatan KTP bagi Gen-Z itu pada hari pencoblosan, atau 27 November 2024. “Saat ini kami pun terus melakukan koordinasi dengan Dispendukcapil Sidoarjo. Dan pekan depan saya ingin memastikan masalah itu agar semua warga Sidoarjo yang punya hak pilih sudah mempunyai KTP saat hari ‘H’ pemungutan suara,” tegas Nasir. (parmaskpusda)

KPU SIDOARJO; Sebagai langkah pemantapan,  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo menggelar Training of Trainers (ToT) Fasilitator Bimbingan Teknis KPPS Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diikuti 90 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Sidoarjo, pada Minggu (3/10) siang. Kegiatan berlangsung di Ballroon Hotel Luminor Sidoarjo ini mengupas seputar peraturan, berikut teknis serta pedoman dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 yang digelar serentak pada 27 Nopember mendatang. Kegiatan Bimtek ini dibuka Ketua KPD Sidoarjo, Fauzan Adim dihadiri seluruh anggota komisioner KPU. Mereka adalah Mukhammad Yasin, Haidar Munjid, A Nidhom dan Nasiruddin Yahya. Juga ikut hadir Sulaiman, Sekreatariat KPU Kabupaten Sidoarjo. “Setelah seluruh anggota PPK mengikuti Bimtek ini, kami harapkan menjadi Training of Traineers (TOT) atau fasilitator yang bertanggung jawab memberikan bimbingan teknis serupa kepada seluruh anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) yang ada di tingkat desa,” ujar Fauzan Adhim. Lebih lanjut, dia mengimbau seluruh anggota PPK untuk lebih fokus pada persiapan jelang pelaksanaan Pemilukada yang tinggal 23hari lagi. "Kami berharap juga semua rekan-rekan PPK untuk sebisa mungkin  mengurangi aktivitas kegiatan di luar yang sekiranya mengganggu tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilukada. Juga harus selalu aktif mengikuti perkembangan informasi tentang giat KPU,” tuturnya. Ditambahkan, setelah mengikuti Bimtek ini seluruh PPK se-Sidoarjo diminta secepatnya melakukan berbagai upaya kordinasi baik di internal maupun juga KPU guna persiapan pelantikan anggota KPPS di wilayahnya masing-masing. “Ini sangat penting karena rekan-rekan PPK bisa segera lakukan upaya Bimtek lanjutan kepada KPPS,” tegas Fauzan. Sebagaimana dalam materi Bimtek yang pernah digelar KPU Jatim diikuti seluruh anggota komisoner KPU Kabupaten/Kota se-Jatim, bahwa persoalan yang dinilai krusial untuk dipahami adalah masih seputar pembahasan materi tentang sistematika Rancangan Kebijakan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Terutama menyangkut sistem pemungutan dan  penghitungan suara hasil pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, serta Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota. Dalam kesempatan itu, para anggota komisioner  KPU dari masing-masing divisi diberi kesempatan menyampaikan paparan pada kegiatan Bimtek tersebut. Kordinator Divisi Teknis dan penyelenggara KPU Sidoarjo, Haidar Munjid  mengupas seputar lima isu strategis yang perlu diantisipasi lembaga penyelenggara pesta demokrasi ini. Yang mana, lima isu strategis ini berhubungan dengan sistematika pemungutan dan penghitungan  suara pemilih (Puratungra). “Kita selaku lembaga Adhoc untuk penyelenggaraan Pemilukada harus memahami betul tentang sistematika cara dan teknis tahapan pelaksanaan. Ini terutama bagi rekan-rekan kita di PPS,” ujarnya. “Jadi teman-teman PPK mohon kerja samanya untuk bisa membantu para petugas PPS di wilayahnya masing-masing,” tambahnya. Lima isu strategis ini meliputi; pertama, siapa saja pemilih yang berhak memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kedua adalah penerapan prinsip terbuka dan ketiga yakni penggunaan dokumen lain,--selain KTP elektronik sebagai pengganti surat keterangan (Suket) perekaman. Lalu isu keempat adalah penggalokasian waktu bagi pemilih pindahan. Terakhir isu kelima terkait mitigasi terhadap suara yang belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS, namun sudah dicoblos. “Berdasarkan evaluasi  pada kejadian Pemilukada sebelumnya, isu strategis pada point nomor dua, yakni prinsip keterbukaan, dan nomor lima terkait mitigasi terhadap persoalan kartu suara yang belum ditanda tangani KPPS, itu yang sering atau banyak terjadi protes hingga gugatan hukum,” ungkap Haidar. Pihaknya  berharap agar kasus-kasus selerti ini tidak terjadi lagi pada Pemilukada tahun ini. Karena hal-hal begini tidak perlu terjadi, karena sebenarnya mudah diselesaikan bila semua petugas di tingkat PPS maupun PPK bisa memahami semua petunjuk dan peraturan yang berlaku. (Parmaskpusda)

KPU SIDOARJO : Dari 1.479.539 warga Sidoarjo yang mempunyai hak pilih dalam Pilkada 2024 yang akan digelar pada 27 November mendatang, terdapat 5.856 diantaranya adalah penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).  Selain itu juga tercatat 14,36%, atau setara dengan 212.732 orang adalah manusia lanjut usia (Manula). Rinciannya ada 199.993 orang yang berusia antara 60 sampai 79 tahun ditambah 12.739 orang yang umurnya sudah lebih dari 80 tahun. “Atas dasar data itulah kami juga menyiapkan berbagai piranti khusus termasuk kebijakan-kebijakan tertentu bagi kaum disabilitas maupun para manula tersebut,” kata Koordinator Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmar KPU Sidoarjo, Mukhamad Yasin yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (01/11/2024) sore tadi. Yang disebutnya sebagai piranti khusus tersebut diantaranya alat bantu bagi para penyandang tuna netra di kota delta yang jumlahnya tercatat sebanyak 401 orang dalam DPT Pilkada 2024. “Jadi ada alat yang disebut template braille untuk memudahkan pemilih disabilitas netra saat akan mencoblos. Alatnya sudah siap koq,” jelas Yasin. Bagi penyandang disabilitas yang lain, KPU juga sudah menetapkan kebijakan khusus saat mereka akan memilih calon pemimpinnya di Propinsi Jatim maupun Kabupaten Sidoarjo. Diantaranya bisa meminta salah satu personel KPPS untuk mendampingi selama di bilik suara. “Tapi boleh juga jika yang bersangkutan minta didampingi anggota keluarganya maupun orang lain yang dikehendaki. Sudah disiapkan form khusus untuk pendamping itu,” ujar mantan anggota Panwascam Prambon itu. Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi kaum difabel dan manula ini, KPU Sidoarjo juga sudah menyiapkan perintah khusus terkait penataan layout TPS nantinya. “Intinya harus menerapkan prinsip aksebilitas atau ramah terhadap penyandang cacat dan geriatri ini. Termasuk jika mereka menggunakan kruk atau kursi roda,” imbuh Yasin. Bukan hanya itu, KPU Sidoarjo juga mewajibkan KPPS untuk melayani warga yang sakit namun tetap punya keinginan kuat untuk menyalurkan hak politiknya. “Harus didatangi di rumahnya masing-masing. Sesuai SOP (Standart Operasional Prosedur-red), mereka harus didampingi PTPS (pengawas TPS-red) dan saksi,” terangnya lagi. Untuk memastikan berjalannya layanan bagi disabilitas dan manula ini, KPU Sidoarjo akan menjadikannya sebagai salah satu materi dalam forum Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi personel KPPS. “Pasti akan kami sampaikan itu dalam Bimtek setelah plantikan,” pungkas Yasin.(Parmaskpusda)

KPU SIDOARJO : Debat kedua pasangan calon (Panslon) Pilkada Sidoarjo 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo di Hotel Aston di kawasan Kahuripan Nirwana Sidoarjo, Kamis (31/1) malam, telah berjalan lancar. Meski Paslon Subandi-Mimik Idayana dan Achmad Amir Aslichin – Edy Widodo, datang diiringi masing-masing masa pendukung, namun suasana di ruang maupun di luar arena debat berjalan kondusif  hingga acara selesai. Acara debat dimulai pukul 19.30 disiarkan sebuah televisi swasta ini diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya, selanjutnya dibuka Ketua KPU Sidoarjo, Fauzan Adhim. Dia mengapreasi semua pihak atas terselenggaranya debat Paslon dengan lancar, tertib dan aman. “Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu.Atas nama pribadi dan mewakili jajaran KPU kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepala semua pihak yang terlibat dalam proses mulai persiapan hingga pelaksanaan debat,” kata Fauzan.  Hadir dalam acara itu, Pjs Bupati Sidoarjo Isa Anshori,  Ketua DPRD Abdillah Nasih, dan pejabat Forkompida Sidoarjo. Juga beberapa tokoh masyarakat, di antaranya dari unsur Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah maupun organisasi kemasyarakat lainnya. Selain itu perwakilan akademisi serta perwakilan disabilitas. Seperti sebelumnya, kedua Paslon diberi kesempatan mengeksplorasi visi, misi dan program kerja sesuai tema yang diusung dalam debat; “Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Serta Menyelesaikan Persoalan Daerah”. Kedua Paslon ini juga diberi kesempatan sama untuk menjawab berbagai pertanyaan yang disusul Tim Panelis. Di antaranya, tim panelis ada Dr Suko Widodo (Unair), Dr Ahmad Fathoni Rodli (Umaha),Dr Imam Fauzi LC M PD (Umsida),M Nur Kholiq SH Msi (Unair),serta Dr Iwan Nurhadi S Sos. Saat memasuki segmen ke empat dan lima adalah yang paling menarik. Di mana, kedua paslon saling bertanya, dan menjawab. Suara yel-yel dari masing masing pendukung kerap ikut  mewarnai kemeriahan acara debat. Namun situasi dan kondisi tetap berjalan tertib, dan kondusif.  Begitu pula hadirnya ratusan massa pendukung dua Paslon di halaman depan hotel, tidak sampai menimbulkan persoalan keamaman. Semuanya berjalan kondusif hingga acara debat ini berakhir. “Alhamdulillah, berkat kerja sama dan koordinasi dengan semua pihak berjalan dengan  baik,”ujar Fauzan menutup pembicaraan. Dia menambahkan,  sesuai Peraturan KPU (PKPU) No 1363 Tahun 2024 tantang Kampanye Pilkada, bahwa agenda debat publik Paslon adalah salah satu dari rangkaian kegiatan yang harus dilakukan KPU selaku lembaga penyelenggara Pemilukada. “Sesuai ketentuan dalam regulasi bahwa agenda debat publik ini akan kita lakukan tiga kali,” ujarnya. “Insya Allah bila tidak ada perubahan, untuk agenda ketiga atau terakhir kita langsungkan pada tanggal 14 Nopember mendatang,” tambah Fauzan.(Parmaskpusda)