Berita Terkini

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Buduran menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) secara maraton kepada petugas Kelompok pemungutan Suara (KPPS) di  wilayah kecamatan setempat, Selasa (19/11) sore.  Bimtek sesi pertama digelar pukul 16.00 di aula kantor Kec. Buduran ini diikuti 98 petugas KPPS yang bertugas di 14 Tempat Penguatan Suara ( TPS) di Desa Prasung, Banjar Asri dan Desa Sidomulyo. Lalu,  sesi kedua dimulai pukul 19.00, diikuti  217 petugas KPPS dari 31 TPS di Desa ,Desa Damarsi,Sidokepung serta Desa Sawohan. Ini merupakan kegiatan Bimtek kali kedua, sebelumnya juga kegiatan sama digelar Minggu kemarin. Menurut Miftakhur Rahman, Ketua PPK Buduran bahwa pelaksanan giat Bimtek ini sengaja dibagi menjadi 3 hari. “Satu hari acara Bimtek kami bagi lagi menjadi dua sesi, yakni sore dan malam hari,” ujarnya. Pertimbangannya, Kusaeri, Sekretaris PPK menambahkan karena keterbatasan tempat dan menyesuaikan waktu luang para petugas KPPS. Dalam kegiatan ini, petugas PPK memberikan paparan serta penjelasan materi seputar teknis hitung dan pemungutan suara (Tungsura), dengan perpedoman buku panduan/pintar KPPS. Dijelaskan kegiatan Bimtek KPPS ini dilaksanakan sesuai amanat yang tersurat di dalam Peraturan KPU Nomor 17/2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024. Pihaknya yakin pesta demokrasi Pilkada yang akan digelar pada 27 November nanti pasti akan berjalan dengan sukses karena didukung orang yang terpilih di jajaran KPPS. “Di pundak rekan-rekan KPPS semua nantinya pesta demokrasi ini bisa berjalan, lancar aman dan kondusif. Harus diingat bahwa rekan-rekan KPPS menjadi bagian dari pahlawan demokrasi,” ujar Miftakhul. Pihaknya juga menekankan semua anggota di badan adhoc,--sebagai penyelenggara Pemilu harus bersikap netral. “Jadi saya tekankan sekali lagi. Bagi teman-teman KPPS yang masih menjadi tim sukses, silahkan mengajukan pengunduran diri melalui PPS masing-masing,” tandasnya. Selain itu seluruh personel KPPS diminta menjaga kekompakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Pilkada mendatang. “Semua persoalan harus diselesaikan atas dasar keputusan bersama,” pungkasnya. Ada beberapa materi yang disampaikan dalam Bintek KPPS tersebut. Diantaranya terkait honor dan biaya operasional KPPS.Tupoksi KPPS mulai dari pra, hari ‘H’ dan pasca pemungutan dan penghitungan suara Pilkada. Para anggota KPPS tersebut juga mendapatkan bimbingan terkait tata cara dan teknis implementasi aplikasi sirekap. Materi terakhir tentang teknis pelaksanaan penghitungan suara.  (parmaskpusda).  

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sudah bisa mencairkan dana anggaran  operasional dan honor para anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan petugas Linmas Pilkada 2024 mulai per-21 November 2024, atau Kamis besok. Selanjutnya, mereka diberi tempo mendistribusikan anggaran ini ke masing-masing KPPS melalui PPS di tiap-tiap desa/kelurahan mulai 23 November, atau Sabtu besok.  “Batas akhir penyaluran dana anggaran operasional KPPS dan Linmas ini ditoleransi sampai 26 November 2024,” kata Fauzan Adhim, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo, Selasa (20/11) siang. Terkait kepentingan ini, KPU telah menggelar rapat koordinasi (Rakor) persiapan distribusi Anggaran dan Logistik Pilkada Serentak 2024 yang digelar di Aula Utama Kantor KPU Sidoarjo.  Kegiatan Rakor di Aula Utama KPU Sidoarjo mulai pukul 10.00 ini diikuti ketua, sekretaris dan koordinator divisi keuangan PPK di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Dikatakan, dana operasional KPPS yang sudah dialokasikan tersebut diantaranya anggaran untuk biaya pendirian TPS dan sewa printer sebesar Rp 2,2 juta.  Selain itu juga uang untuk pembelian 2 unit paket data senilai Rp 100 ribu dan alokasi dana  konsumsi sebesar Rp 15 ribu untuk snack, serta Rp 25 ribu untuk makan bagi seluruh anggota KPPS dan dua orang petugas Linmas pada hari pemungutan dan penghitungan suara pada hari ‘H’ coblosan, 27 November mendatang. “Itu untuk sekali makan ya. Dan kami sudah anggarkan untuk dua kali,” jelas Fauzan. Lebih lanjut, dia menandaskan tidak boleh ada potongan dalam bentuk apapun terhadap dana KPPS tersebut kecuali item-item yang kena pajak sesuai peruntukannya. Misalnya pajak untuk barang sewa maupun pengadaan makanan dan minuman. .(parmaskpusda)

KPU SIDOARJO: Perhelatan Debat Publik Ketiga Pasangan Calon (Paslon) Pilkada 2024  yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo, pada Senin (18/11) sore tadi, berlangsung aman dan lancar. Paslon Subandi – Mimik Idayana maupun Paslon Achmad Amir Aslichin – Edy Widodo telah mengikuti setiap sesi kegiatan tersebut dengan begittu antusias. Dalam debat Paslon kali ini mengambil tema; “Menyelaraskan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Propinsi Jatim dan Nasional”. Sesuai kesepakatan bersama dengan mempertimbangan keamanan, dalam pelaksanaan debat kali ini tidak ada pengerahan massa pendukung dari masing-masing Paslon di luar areba debat.  Namun masing-masing Paslon telah membawa masa pendukung tidak lebih dari 20 orang di arena debat yang berlangsung Ballroom di Hotel Aston di Kawasan Nirwana Kahuripan Sidoarjo. Seperti debat sebelumnya, pada sesi pertama, moderator memberikan kesempatan pada Paslon BAIK Subandi-Mimik Idayana maupun Paslon SAE Achmad Amir Aslichin -Edy Widodo untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerjanya di periode pemerintahan 5 tahun ke depan. Kesempatan itupun dimanfaatkan setiap paslon untuk mengutarakan konsep-konsep dasarnya untuk membangun Sidoarjo. Nyaris seragam, kedua kandidat menyatakan akan mensinergikan program kerjanya dengan Rencana Pembangunan Pemerintah Propinsi Jatim dan juga program nasional Astacitra yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sesi berikutnya mulai diisi dengan adu ide kedua kontestan Pilkada Sidoarjo 2024 saat menjawab materi-materi pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh tim panelis yang diketuai Arief Supriyono.  Di kesempatan pertama, Paslon SAE harus menjawab pertanyaan tentang strategi mereka membangun infratruktur dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan hidup. Paslon bernomor 2 ini mengutarakan programnya terkait hal itu, termasuk mengefektifkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk meminimalisir dampak limbah industri. Tidak jauh berbeda dengan Paslon BAIK yang cukup lugas mengutarakan ide dan gagasannya untuk menjawab pertanyaan panelis tentang rencana dan program pembangunan wilayah yang terintegrasi dengan program pemprop Jatim dan nasional. Adu gagasan program inipun berlanjut di sesi berikutnya ketika kedua paslon menjawab pertanyaan tentang program mereka membuat rencana pembangunan Sidoarjo kedepan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, keberagaman dan toleransi di kota delta. Sedangkan di segmen terakhir pada bagian ini, Paslon Baik dan SAE bergantian menjawab pertanyaan yang disampaikan moderator debat public terkait konsep mereka merancang program pembangunan yang berkebudayaan.  Sesi akhir debat diisi dengan saling tanya jawab antar kedua paslon. Diawali dengan SAE yang mengajukan pertanyaan pada BAIK tentang jumlah grand desain dan master plan yang mereka siapkan selama lima tahun kedepan. Sebaliknya, Paslon BAIK menanyakan rancangan Paslon SAE terkait pengembangan UMKM di Sidoarjo. Acara yang berlangsung selama dua jam itupun diakhir dengan closing statement yang disampaikan oleh kedua paslon sebagai ‘senjata pamungkas’ untuk menarik simpati masyarakat.    Secara umum pelaksanaan debat ketiga berjalan lancar dan aman. Berikut ketika Mimik Idayana, calon wakil bupati Paslon BAIK sempat mengalami gangguan kesehatan di tengah acara debat berlangsung, namun dapat segera ditangani tim medis yang disiapkan oleh KPU Sidoarjo. Sehingga insiden ini  tidak sampai menganggu kelangsungan acara debat hingga berakhir sekitar 17.00. Sementara Ketua KPU Fauzan Adhim  mengungkapkan terima kasih dan apresiasi terhadap pihak-pihak yang mendukung terlaksananya debat ketiga yang berlangsung aman, lancar dan kondusif.  “ Alhamdulillah, acara debat berjalan kondusif. Awal hingga berakhir lancar dan aman. Ini berkat dukungan semua pihak, termasuk  masing masing Paslon maupun dari pihak keamanan,” ujarnya. Hadir dalam acara debat ini, selain komisioner KPU dan Bawaslu Sidoarjo, juga Pjs Bupati Muhammad Isa Anshori, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, Komandan Kodim 0816,  Letkol (Inf) Dedyk Wahyu Widodo dan pejabat Forkompinda lainnya di Sidoarjo. Juga perwakilan dari ormas di Sidoarjo,--Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah maupuan dari akademisi. (parmaskpusda)

Sepuluh hari menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024, KPU Kabupaten Sidoarjo menggelar Bimbingan Teknis untuk para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Untuk penyelenggaraan kegiatan ini diserahkan kepada masing-masing PPK di setiap kecamatan di Sidoarjo. Salah satu PPK yang menggelar Bimtek pada Minggu (17/11/2024) hari ini adalah Kecamatan Sukodono. Kegiatan pembekalan dan pelatihan tersebut diselenggarakan di Gladiol Covention Hall di Desa Pekarungan. Pelaksanaan acara itu dibagi dalam dua sesi. Gelombang pertama yang dimulai pukul 12.00 wib diikuti 601 petugas KPPS dari 9 desa. Diantaranya dari Desa Kebonagung dan Masangan Kulon yang masing-masing memiliki 16 TPS serta Desa Ngaresrejo dan Panjunan yang 'hanya' membuka 5 TPS. Sedangkan gelombang kedua dimulai pukul 17.30. Ada 611 peserta dari 10 desa yang mengikuti kegiatan itu. Yang terbesar adalah Desa Suko dengan 16 TPS serta Desa Suruh, Wilayut, Plumbungan dan Jogosatru yang masing-masing punya 5 TPS dalam Pilkada nanti. Dalam sambutannya saat membuka acara tersebut, Ketua PPK Sukodono, Ahmad Hakim Amrullah mengatakan Bimtek KPPS ini dilaksanakan sesuai amanat yang tersurat di dalam Peraturan KPU Nomor 17/2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024. Iapun mengaku yakin pesta demokrasi Pilkada yang akan digelar pada 27 Nopember 2024,  pasti berjalan sukses karena didukung orang yang terpilih di jajaran KPPS. “Teman-teman semua akan menjadi bagian dari pahlawan demokrasi hari ini,” katanya. Namun untuk itu semua orang yang berada di badan adhoc penyelenggara Pemilu harus bersikap netral. “Jadi saya tekankan sekali lagi. Bagi teman-teman KPPS yang masih menjadi tim sukses, silahkan mengajukan pengunduran diri melalui PPS masing-masing,” tandasnya. Ia juga meminta seluruh personel KPPS untuk menjaga kekompakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Pilkada mendatang. “Semua persoalan harus diselesaikan atas dasar keputusan bersama,” pungkasnya. Ada beberapa materi yang disampaikan dalam Bintek KPPS tersebut. Diantaranya terkait honor dan biaya operasional KPPS yang disampaikan Koorditor Divisi Keuangan PPK Sukodono, Muhammad Hudi. Selanjutnya Koordinator Divisi Teknis, M. Sholikhudin menyampaikan materi tentang tupoksi KPPS mulai dari pra, hari H dan pasca pemungutan dan penghitungan suara Pilkada. Para anggota KPPS tersebut juga mendapatkan bimbingan terkait tata cara dan teknis implementasi aplikasi sirekap yang disampaikan Koordinator Divisi Data, Dodik Kurniawan. Dan materi terakhir yang disampaikan adalah tentang teknis pelaksanaan penghitungan suara (tungsura) yang disampaikan Ketua PPK Sukodono. Ikut hadir dalam kegiatan itu sekretaris dan segenap staf sekretariat PPK Sukodono serta petugas kepolisian yang mewakili Kapolsek Sukodono.(parmaskpusda)

KPU SIDOARJO : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo menggelar simulasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur (Pilgub) Jatim dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati (Pilbup) Sidoarjo, pada Minggu (17/11) pagi. Kegiatan simulasi yang digelar di halaman KPU ini, sengaja diskenario seperti pelaksanaan hari ‘H’ coblosan pada 27 Nopember mendatang. Hadir di antaranya para komisioner KPU, Bawaslu Sidoarjo maupun unsur dari  keamanan,--kepolisian maupun petugas TNI serta petugas Linmas dari pemerintahan desa. Juga hadir pihak Liaison Officer (LO) masing-masing Paslon. Pihak KPU Sidoarjo juga mengundang petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 364 Panitia Pemungutan Suara (PPS) seluruh desa di Sidoarjo, sebagai pemilih.  Sebagai simulator penyelenggara pemungutan dan penghitungan suara dalam simulasi itu, telah dilakukan petugas KPPS Desa Cemeng Kalang, Sidoarjo. Giat simulasi ini di bawah tenda putih dipasang di halaman KPU ini juga dihadiri perwakilan dari KPU Jawa Timur. Sesuai jadwal, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024 ini dimulai pukul 07.00. Diawali dengan pengambil sumpah para KPPS, yang selanjutnya melakukan tugas dan fungsinya,-- mulai penerimaan kartu panggilan dari pemilih, pemanggilan pemilih sesuai antrean, hingga pemilih masik ke bilik mencoblos surat suata.  Selanjutnya memasukan kartu suara ke kotak, lalu mencelupkan jarinya ke tinta sebagai tanda sudah mencoblos. Juga dilakukan simulasi terjadinya persoalan, misalnya bagaimana melayani pemilih tambahan atau Daftar Pemilih Tetap baru (DPTb). Misalnya pemilih belum terdaftar DPT, lalu cukup membawa KTP elektronik maka harus tetap dilayani oleh petugas KPPS.  Selain itu adanya pemilih yang pindah tempat pilih,--apakah antar TPS maupun daerah yang masih di wilayah Jawa Timur. Selain itu disimulasikan persoalan adanya surat suara yang sudah tercoblos saat diberikan ke pemilih, maka secepatnya harus ditarik untuk diganti surat suara baru. Maka untuk mengantisipasi kartu suara yang disiapkan di masing-masing TPS jumlah dilebihi 2,5 persen dari jumlah DPT. Persoalan lainnya yang juga disimulasikan adalah tata cara penghitungan hasil pemungutan suara, lengkap dengan para saksi yang ditunjuk dari masing-masing Paslon. Ini dilakukan  setelah TPS dinyatakan ditutup pada pukul 13.00. “Simulasi ini memang sengaja kita sesuaikan dengan kondisi riilnya seperti pada hari ‘H’ pada 27 November nanti.  Termasuk tata cara dan urutan pelaksanaan maupun timelinenya. Semuanya disamakan dengan pelaksanaan rielnya,” ujar Haidar Munjid, Koordinator Divisi Teknis Pelaksanaan KPU Sidoarjo. Sehingga dalam simulasi ini, selain pihaknya dapat melakukan kajian sekaligus sebagai evaluasi terakhir sebagai antisipasi persoalan dan solusinya berdasarkan peraturan. Dijelaskan, dalam simulasi ini pihaknya akan mengukur rentang waktu yang dibutuhkan masyarakat pada saat menyalurkan hak pilihnya dalam pesta demokrasi itu. Termasuk tempo bagi petugas KPPS untuk melakukan penghitungan suara hasil Pilkada. “Dengan begitu kami bisa memperkirakan pada jam berapa akan berakhir. Termasuk soal waktu yang dibutuhkan KPPS untuk menyelesaikan berkas-berkas administrasi hingga pengunggahan data-data itu melalui aplikasi Sirekap,” imbuh Haidar. Bukan hanya itu, melalui simulasi tersebut pihaknya juga bisa menginventarisir potensi persoalan yang bisa timbul di TPS. “Kalau problemnya sudah ketemu, kita tinggal mencari solusinya untuk memitigasi masalah tersebut. Misalnya mengatasi masalah kesalahan penulisan di form C Hasil Plano dan sebagainya,” tuturnya. “Alhamdulillah, simulasi berjalan lancar, berikut adanya permasalahan dapat diselesaikan sesuai koridor peraturan dan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pilkada 2024,” tambah Haidar. (parmaskpusda)

KPU SIDOARJO: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo sudah menuntaskan kebutuhan surat suara pemilihan Bupati (Pilbup) Sidoarjo maupun pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim. Kekurangan surat suara yang merupakan bagian logistik Pilkada 2024, telah terpenuhi sesuai kebutuhan. Ketua KPU Fauzan Adhim mengatakan saat ini kebutuhan surat suara untuk Pilbup Sidoarjo maupun Pigub Jatim telah terpenuhi semuanya. Pihak PT Temprina Surabaya, selaku rekanan KPU Sidoarjo dalam memenuhi kebutuhan pengadaan logistik Pilkada 2024, sudah mengirim  kekurangan surat suara sesuai jumlahnya. “Jadi kekuranga surat suara Pilbup dan Pilgub yang kami klaimkan, sudah dikirim pihak Temprina. Jumlah sudah sesuai dengan kebutuhan” ujar Fauzan, Sabtu (16/11). Sebelumnya, berdasarkan hasil sortir dan pelipatan surat suara ini pihak KPU Sidoarjo telah mengklaimkan kekurangan jumlahnya kepada pihak rekanan. Di mana, untuk kebutuhan Pilbup, kurang 3.530 surat suara, terdiri dari kurang kirim 3.047 surat suara dan rusak 4.83 surat suara.  Sedangkan hasil sortir dan pelipatan surat suara Pilgub Jatim, pihaknya mengklaimkan kurang 430 surat suara karena rusak. “Semuanya kekurangan surat suara Pilkada 2024 telah terpenuhi dan tinggal menunggu untuk didistribusikan saja. Kebutuhan  surat suara Pilbup maupun Pilgub Jatim jumlahnya sesuai dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap,--red). lalu ditambah 2,5 %,” tegas Fauzan.  Ditambahkan, DPT Sidoarjo berjumlah 1.479.539 pemilih, sehingga kebutuhan totalnya 1.519.796 surat suara, setelah adanya tambahan 2,5 % tersebut. “Ditambahnya surat suara 2,5 persen dari DPT ini untuk mengantisipasi kebutuhan pemilih yang belum masuk DPT, atau pemilih pindah dari TPS satu ke TPS lainnya dalam satu wilayah Sidoarjo, maupun pindah pilih antara daerah di wilayah Jatim,” ujarnya. “Sedangkan soal surat suara yang rusak, akan kami hanguskan pada H-1 coblosan,” tambahnya. Selain kebutuhan jumlah sudah terpenuhi, lanjut Fauzan, surat suara ini juga sudah dipacking, yang selanjutnya akan didistribusikan ke masing-masing kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Sidoarjo. Sesuai jadwal surat suara dan kebutuhan logistik lainnya, seperti bilik, bantalan dan alat coblos serta kotak suara mulai disalurkan pada 22 Nopember. Dari PPK selanjutnya didistribusikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa sleuruh Sidoarjo. “Distribusi semua kebutuhan logistik harus selesai dalam waktu empat hari selesai, atau H-1 coblosan yang digelar 27 Nopember mendatang,” tegas Fauzan. (parmaskpusda)