Berita Terkini

KPU SIDOARJO; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo secara resmi menjadwal debat kedua pasangan calon (Paslon) Bupati - Wakil Bupati Sidoarjo pada Pilkada 2024, dilaksanakan di Hotel Aston di kawasan Perum Kahuripan Nirwana Village (KNV) pada Kamis (31/10) malam.  Debat yang menghadirkan Paslon Subandi-Mimik Idayana bernomor 1 bersama Paslon Achmad Amir Aslichin – Edy Widodo bernomor 2, kali ini mengusung tema: “Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat serta Menyelesaikan Persoalan Daerah”. Demikian diungkapkan Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo, Fauzan Adhim, dikonfirmasi pada Senin (28/10) siang. Sehari sebelumnya,--pada Minggu (27/10) siang, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi (Rakor) yang dihadiri berbagai pihak-pihak  berkompeten terhadap pelaksanaan agenda debat kali kedua ini di sebuah resto di Jl. Raya Cemengkalang Candi, Sidoarjo. Mereka yang hadir dalam rakor, di antaranya perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Sidoarjo, Dinas Perhubungan Sidoarjo dan perwakilan dari Polres serta Kodim Sidoarjo. Juga diikuti unsur Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten  Sidoarjo, dan Liaison Officer (LO) dari masing-masing tim pemenangan Paslon, serta perwakilan dari media televisi, selaku Event Organiser (EO) sekaligus menyiarkan secara langsung jalannya acara debat ke dua tersebut. Secara umum, Fauzan mengatakan bahwa agenda debat kedua tidak banyak berbeda dengan agenda debat sebelumnya. Semua proposal yang dipresentasikan oleh pihak EO, terutama yang terkait dengan ketentuan- ketentuan pelaksanaan debat seperti tata tertib debat, pembagian atau segmentasi sesi acara debat, serta hal-hal teknis selama berlangsungnya acara telah disetujui perwakilan LO kedua Paslon.  Di mana, masing-masing Paslon mendapat kesempatan sama menjelaskan visi dan misinya serta program kerja ke depan yang disesuaikan dengan tema debat. Keduanya juga diberi kesempatan sama saat memasuki segmen tanya jawab.  “Yang jelas perubahan hanya pada tempat atau lokasi dan temanya saja. Untuk debat kedua nanti telah mengusung tema ‘Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Menyelesaikan Persoalan Daerah’,” ujarnya.  Lebih lanjut, Fauzan mengungkapkan sesuai hasil Rakor bahwa seluruh rangkaian acara debat kedua telah dipandu Master Ceremony(MC) Stefany Imelda, dan dua moderator dari  pakar komunikasi. Di antaranya Agnes Santoso dari Universitas Airlangga dan Fery Hidayat dari Universitas Merdeka Malang. Sedangkan lima panelisnya berasal dari kalangan akademisi, profesional dan tokoh masyarakat. Mereka adalah Iman Dwi dari Untag Surabaya, lalu Rizkiani Putri, Pinky Dahria dan Emil Faizza,--ketiga dari Unair Surabaya. Penelis lainnya adalah perwakilan dari kalangan.profesional, yakni presenter JTV Sandhana Laksmi. (Parmaskpusda)

KPU SIDOARJO; Divisi Teknis dan Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo, menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pada Jumat (25/10) siang. Kegiatan berlangsung di Aula Utama kantor KPU ini diikuti 36 peserta terdiri dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan satu anggota dari Divisi Data dan Teknis. Dalam kesempatan itu, mereka mendapatkan paparan serta penjelasan yang detail tentang isu-isu strategis jelang Pemilukada yang digelar serentak pada 27 November nanti. Selain itu dipaparkan Kebijakan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang sistem pemungutan dan  penghitungan suara salam pemilihan gubernur-wakil gubernur, dan bupati-wakil bupati serta walikota-wakil walikota. Bertindak sebagai pembicara adalah Heidar Munjid,  Divisi teknis  dan Penyelenggaraan Pemilukada dan Ahmad Nidhom, anggota komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sidoarjo. Ahmad Nidhom  dalam sambutan awal sekaligus membuka kegiatan Bimtek mewakili Ketua KPU, Fauzan Adhim  menyampaikan berbagai himbauan dan pesan kepada seluruh anggota PPK yang mengikuti Bimtek untuk selalu menjaga kesehatan, disiplin serta selalu mengikuti setiap perkembangan prose tahapan pelaksanaan Pemilukada. "Bahkan bila ada diantara rekan-rekan PPK yang sakit.Tolong diupayakan ditunda dulu sakitnya,"ujar Nidhom, dengan setengah berkelakar. Lebih lanjut, dia mengatakan agar setiap ada agenda kegiatan sebisa mangkin jangan sampai tidak hadir. Mengingat, materi Bimtek ini sangat penting karena terkait dengan teknis administratif dan sistematika tahapan mulai pemungutan hingga penghitungan suara. "Jadi tolong rekan-rekan PPK ini betul-betul diperhatikan. Karena hanya ini kesempatan yang ada untuk mengetahui semua proses tahapan pelaksanaan Pemilukada. Setelah ini kita semua akan disibukkan dengan persiapan logistik," ucap Nidhom. Sementara itu, Haidar Munjid menjelaskan materi seputar  Bimtek yang membahas tentang  lima isu strategis yang perlu disiapkan dan  akan dihadapi oleh KPU selaku penyelenggara Pemilukada. Lima isu strategis ini berhubungan dengan sistematika pemungutan dan penghitungan  suara pemilih (Puratungra). Sehingga selaku lembaga Adhoc yang  menyelenggarakan Pemilukada harus mampu memahami tentang sistematika cara dan teknis tahapan pelaksanaannya.Terutama petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berada di tingkat desa. "Jadi teman-teman PPK mohon kerjasamanya untuk bisa membantu para petugas PPS di wilayahnya masing-masing," terang Haidar. Lima Isu strategis itu, diantaranya; Pertama, soal siapa saja pemilih yang berhak memberikan suaranya di Tempat pemungutan Suara (TPS), lalu kedua adalah penerapan prinsip terbuka dan ketiga yaitu penggunaan dokumen lain selain KTP elektronik sebagai pengganti Surat Keterangan (Suket) perekaman. Selanjutnya isu ke empat adalah pengalokasian waktu bagi pemilih pindahan serta dan ke lima terkait Mitigasi terhadap suara yang belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS, namun sudah dicoblos. "Berdasarkan evaluasi  pada kejadian Pemilukada sebelumnya, isu strategis pada point dua yakni terkait prinsip keterbukaan serta point nomor ke lima dinilai paling resisten menimbulkan masalah, --mulai komplain atau protes oleh pihak yang merasa dirugikan hingga terjadi gugatan hukum,"ungkap Haidar. Pihaknya berharap agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi pada Pemilukada tahun ini.Karena hal-hal begini tidak perlu terjadi karena mudah diselesaikan bila semua petugas baik di PPS maupun PPK bisa memahami semua petunjuk dan peraturan yang berlaku. (Parmaskpusda)

KPU SIDOARJO; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo menjadwal  pelaksanaan debat pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati  Sidoarjo pada Pilkada 2024  digelar pada Kamis (31/10) depan. Soal format debat Paslon ini dipastikan tidak ada  perubahan dari  sebelumnya, yang mana kedua Paslon diberi kesempatan menjelaskan visi, misi dan programnya, berikut diwarnai dengan sesi tanya jawab. Demikian diungkapkan Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo, Fauzan Adhim menyusul banyaknya pertanyaan dari masyarakat Sidoarjo, termasuk pula dari pendukung Paslon Subandi – Mimik Idayana (BAIK) maupun Paslon Achmad Amir Aslichin – Edy Widodo (SAE). “Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, dan biar tidak simpang siur, kami telah menjadwal debat ke dua dilangsungkan pada Kamis depan,” kata Fauzan, pada Jumat (25/10) siang.    Soal tempat, lanjut dia, bahwa masih perlu dibahas untuk finalisasinya. Mengingat dari hasil eveluasi terhadap pelaksanaan debat pertama, ada  beberapa catatan yang harus dikaji untuk kesuksesan pada debat kedua. “Jadi untuk lokasi belum fix, masih perlu dibahas lagi. Tapi yang pasti tetap di Sidoarjo,” tegasnya. Sementara tentang intensitas pelaksanaan debat lanjut Fauzan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 13 Tahun 2024 pasal 19 ayat (1) tentang Kampanye Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur.Bupati-Wakil Bupati serta Walikota-Wakil walikota,bahwa formasi debat Paslon akan dilaksanakan sebanyak tiga  kali. “Adapun format atau formasi debat sesuai PKPU diatas total formasi debat pasangan calon juga sebanyak tiga kali,” ujarnya. Ketentuan format pasangan saat debat kata Fauzan,sedikit berbeda dengan ketentuan dalam format debat Pemilihan Presiden (Pilpres). Dimana debat Pilpres sebagaimana diatur dalam PKPU No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan PKPU No 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas PKPU No 15 Tahun 2023. Debat Calon Presiden selain dilaksanakan sebanyak lima kali dengan rincian teknis dan format debat juga dibagi masing-masing debat antar Calon Presiden sebanyak tiga kali. Serta debat antar Cawapres sebanyak dua kali. “Jadi bila merujuk pada PKPU No 13 Tahun 2024 diatas, saya bisa pastikan format debat Paslon kedua dan ketiga nanti tidak ada perubahan.Masih sama dengan debat sebelumnya, ” tegas Fauzan. (Parmaskpusda)

KPU SIDOARJO; Si-JALIH, maskot pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jatim bersama  Guk KASIJO, masko pemilihan bupati dan wakil bupati Sidoarjo, dikirab oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo, menuju Surabaya, pada Rabu (23/10) siang. Berangkat dari kantor KPU di Jl. Cemengkalang Sidoarjo, maskot Pilkada 2024 ini telah diserahkan ke KPU Kota Surabaya, untuk dilanjutkan ke KPU Jatim. Kegiatan ini sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian agenda pawai maskot di 38 wilayah kabupaten/kota se-Jatim. Ini juga sebagai ajang kegiatan sosialisasi KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat Jatim dalam pesta demokarasi memilih gubernur, bupati dan walikota yang dihelat 27 Nopember mendatang. Menyambut kedatangan maskot Si-JALIH, setelah berkeliling ke seluruh wilayah di Jatim, pihak KPU Jatim menyiapkan acara seremonial yang relatif semarak. Salah satunya melakukan pawai mobil hias diikuti 38 jajaran KPU kabupaten/kota se Jatim.  Rombongan pawai menampilkan defile kostum atraktif, seperti karnaval dan membawakan kesenian dari daerah mereka. Mereka menempuh jarak sekitar 4 Km,  menyisir  Jalan Rajawali, Jembatan Merah, Jalan Cendrawasih, JalanVeteran, dan Jalan Kebon Rojo dengan jarak tempuh sekitar 4 km. Guna menambah semaraknya puncak seremonial, selain mengadakan Carnival mobil hias, KPU Jatim telah menyiapkan berbagai rangkaian acara hiburan. Di antaranya ada fashion carnival, barongsai, reog, serta seni budaya lainnya. Sementara itu,  KPU Sidoarjo sebagai pemegang estafet yang menyerahkan maskot Si-JALIH ke KPU Kota Surabaya, yang diteruskan ke KPU Jatim, hadir dengan membawa kru sebanyak 54 orang. “Dalam giat ini, seluruh anggota komisioner KPU ikut serta. Kami juga mengajak 50 orang dari perwakilan 18 PPK,” ujar Mukhammad Yasin, anggota komisioner KPU dari Divisi Sosdiklih, SDM,dan Parmas. Sebagaimana saat prosesi penerimaan estafet Maskot dari KPU Pasuruan pada dua pekan lalu. Pada kirab kali ini, rombongan KPU Sidoarjo, untuk para pria menggunakan kostum setelan kemeja dan celana warna hitam serta udeng Pacul Gowang sebagai simbol mahkota kepala khas Sidoarjo. Sedangkan rombongan wanita menggunakan kebaya bercorak dominan warna kuning. Tak ketinggalan, rombongan musik patrol ikut memeriahkan acara kirab tersebut. Sedangkan  seremonial pawai mobil hias telah dilepas Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi, pada pukul 13.00 dengan Start Jl Pahlawan dan finish di Jl  Gubernur Suryo. (parmaskpusda)

KPU SIDOARJO; Setelah dua pekan ‘beristirahat’ di Sidoarjo, Si JALIH maskot  pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, kembali dikirab pada Rabu (23/10) pagi ini. Ini merupakan  kelanjutan kegiatan sosialisasi secara estafet yang dilakukan  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo untuk menyerahkan maskot tersebut ke Pemerintah Kota Surabaya. Guna mempersiapkan pelaksanaan jalannya kirab, jajaran komisioner KPU Sidoarjo  mengadakan Rapat kordinasi (Rakor) yang membahas berbagai persiapan teknis pelaksanaan di lapangan, pada Selasa (22/10) sore.  Bertempat di Aula utama kantor KPU, Rakor diikuti perwakilan dari anggota PPK (Panitia pemilihan kecamatan) dari 18 kecamatan se-Sidoarjo. Rombongan akan mengawal maskot Si-JALIH (Jatim Memilih) untuk diarak bersama Guk KASIJO, maskot pemilihan bupati dan wakil bupati Sidoarjo, yang juga diiringi maskot Pilkada lainnya se-Jatim.   Mukhammad Yasin, Divisi  Sodiklih,SDM dan Parmas KPU Sidoarjo, menjelaskan bahwa pawai maskot kali ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian agenda kerja  KPU Jawa Timur dalam upaya mensosialisasikan Pemilukada serentak 2024, di seluruh wilayah kabupaten/kota se-Jatim. "Untuk itu kami meminta dua  perwakilan dari masing-masing PPK untuk ikut serta dalam acara kirab untuk berangkat bersama -sama dari kantor KPU Sidoarjo. Kegiatan dimulai pukul 0.11.00,  menuju Surabaya. Dan kita akan bergabung dengan masing-masing 50 delegasi dari 38 kabupaten/kota se Jatim,” ucap Yasin. Maskot Si-JALIH akan dikirab dengan didampingi Guk KASIJO, maskot pemilihan bupati dan wakil bupati Sidoarjo. Juga akan diikuti maskot Pilkada dari seluruh kabupetan dan kota di Jatim, sebagai wujud kesiapan melaksanakan Pilkada serentak 2024.     Dari Deck Kirab yang disusun KPU Jatim, puncak Acara ceremony akan dipusatkan di Tugu Pahlawan Surabaya. “Yang mana semua maskot dari 38 kabupaten dan kota se-Jatim akan dikirab bersama dengan rute sejauh 4,5 Km,” ujarnya.  Dalam giat ini juga akan dimeriahkan dengan pawai karnival diikuti 76 kendaraan dengan berbagai mode hiasan. Berbagai acara hiburan dipersiapkan guna memeriahkan pawai maskot Pilkada tersebut. (parmaskpusda)

KPU SIDOARJO; Sebanyak anggota 76 anggota Divisi Teknis dan Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari se-Jawa Timur, mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) yang berlangsung di Aula Utama KPU Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan Bimtek ini diharapkan bisa meminimalisasi keteledoran dan permasalahan di lapangan dalam menyelenggarakan pesta demokrasi yang dihelat 27 Nopember mendatang.  Kegiatan ini berlangsung dua hari,--mulai Senin hingga Selasa (22/10), menampilkan dua narasumber dari komisioner KPU Jawa Timur. Mereka adalah Choirul Umam, Ketua Divisi Teknis dan  Habib M. Rohan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Keduanya mengupas permasalahan terkait penyelenggaran Pemilukada 2024, dengan materi; “Isu Strategis Rancangan Kebijakan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.  Dalam paparannya, Habib M. Rohan menjelaskan materi Bimtek yang membahas tentang  lima isu strategis yang perlu disiapkan, berikut dihadapi KPU sebagai penyelenggara Pilkada. Ini terutama anggota divisi teknis dan divisi hukum dan pengawasan, yang harus benar-benar mengantisipasi, sekaligus mampu meminimalisasi terjadi permasalahan di lapangan.  “Lima Isu strategis ini berhubungan dengan sistem pungut suara, hitung suara atau istilah singkatannya "Tungsura". Maka terkait ini, peraturan KPU ini harus benar-benar dipahami agar tidak terjadi kesalahan sebagaimana Pemilukada sebelumnya.” jelas Habib. Lebih lanjut dia menguraikan, lima Isu strategis itu di antaranya, Pertama; siapa saja pemilih yang berhak memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kedua; penerapan prinsip terbuka, dan Ketiga; penggunaan dokumen lain,--selain KTP elektronik, pengganti Surat Keterangan (Suket) perekaman. Lalu ke empat; Pengalokasian waktu bagi pemilih pindahan dan terakhir (ke lima) adalah mitigasi terhadap suara yang belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS, namun sudah dicoblos. “Berdasarkan evaluasi  pada kejadian Pemilukada sebelumnya, issu strategis pada point nomor dua, yakni prinsip keterbukaan serta point nomor lima tentang Mitigasi terhadap persoalan kartu suara yang belum ditanda tangani KPPS, itu sering atau anyak terjadi protes hingga gugatan,” katanya.  Dia pun memberikan contoh pada permasalahan yang mewarenai Pemilukada sebelumnya. Di mana ada surat suara yang belum ditanda tangani oleh KPPS, telah diberikan kepada pemilih. “Si pemilih juga tidak tahu kalau surat suara belum ditanda tangani. Baru diketahui ketika dilakukan penghitungan oleh petugas KPPS. Ini kalo KPPS dan terlebih KPU tidak tahu bagaimana penyelesaiannya  bisa menimbulkan keributan,” paparnya.. Padahal lanjut Habib, hal itu bisa diselesaikan dengan kartu suara tersebut ditandai tangani oleh KPPS, tentunya harus disaksikan oleh petugas pengawas pemilihan beserta warga/relawan pengawas  yang lain. “Jadi permasalahan yang muncul sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan mengacu peraturan dan mekanisme,” ujarnya.  Selanjutnya pihanya mengimbau kepada semua peserta Bimtek menghimbau agar terus mensosialisasikan hal ini kepada semua petugas PPK hingga KPPS di wilayahnya masing-masing. “Persoalan persoalan yang rentan melahirkan permasalahan di lapangan inilah yang harus diwaspadai. Setiap permasalahan diupayakan dapat diselesaikan dengan landasan aturan dan mekanisme yang ada agar tidak terjadinya persoalan hukum,” tegasnya. (parmaskpusda)