Arsip

kpud-sidoarjokab.go.id-Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 9 Desember 2020 yang kurang lebih dari 2 bulan lagi membuat Relawan Demokrasi KPU Sidoarjo bekerja keras melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satu basis relawan demokrasi yang telah melakukan sosialisasi Turba (Turun Ke Bawah) adalah Basis Pemilih Disabilitas. Basis Pemilih Disabilitas yaitu Joko Widodo, Bambang Setyabudi, Choirul Fajar, Lailul Alfath, dan Lailul Romadhon ini menggelar Sosialisasi perdananya di SLB Putra Mandiri Lebo pada tanggal 11 Oktober 2020. Dalam sambutannya, Joko Widodo menjelaskan bahwa basis pemilih disabilitas siap membantu KPU Sidoarjo dalam mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo dengan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, utamanya pada segmen pemilih disabilitas. "Target 77,5% partisipasi pemilih yang ditarget KPU Sidoarjo membuat kami harus bekerja keras dan bergotong royong dalam melaksanakan kerja-kerja sosialisasi", imbuh Joko Widodo. Hal senada disampaikan oleh Kordinator Basis Disabilitas Bambang Setyabudi yang mengungkapkan bahwa target partisipas pemilih di angka 77, 5 % adalah sebuah keniscayaan meskipun masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Lebih lanjut, Bambang menambahkan agar nantinya TPS yang didirikan ramah disabilitas serta memiliki akses yang mudah. Bambang juga mengingatkan kepada seluruh kawan-kawan disabilitas ketika nanti menggunakan hak pilihnya harus taat terhadap protokol kesehatan agar tidak terpapar Covid-19.Salah satu peserta sosialisasi, Muhammad Fadilla menerangkan bahwa kegiatan sosialisasi semacam ini sangat penting apalagi bagi teman-teman disabilitas agar mendapat informasi perkembangan terkait pelaksanaan pilkada sidoarjo. "Kami berharap agar pelaksanaan pilkada sidoarjo berjalan lancar dan damai, kami juga meminta agar TPS yang didirikan nantinya ramah dan mudah diakses bagi teman-teman disabilitas" imbuh Fadil. ( syamsudin )

DAFTAR PASANGAN CALON (DPC) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020

kpud-sidoarjokab.go.id-Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Sidoarjo menerima salah satu lembaga pemantau independen yang mendaftarkan sebagai pemantau pemilu untuk mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020, Senin(12/10/2020). Partisipasi unsur masyarakat dalam mengawal Pemilihan Kepala Daerah adalah amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, yang bertujuan agar proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.Bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo, Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak menyampaikan bahwa KPU Sidoarjo merasa senang dengan adanya lembaga pemantau ini, yang berarti proses Pilkada di Kabupaten Sidoarjo semakin baik, jujur pelaksanaannya dan kredibilitas pemilihan semakin terjaga apabila banyak komponen masyarakat yang aktif dalam proses pilkada ini. “Hari ini ada salah satu komponen masyarakat yang mendaftar ke KPU Sidoarjo sebagai pemantau pemilu, kami apresisasi hal tersebut. Kami sangat senang dan bangga ada masyarakat yang peduli pada Pilkada di Sidoarjo,” ungkap M. Iskak.Pada kesempatan yang sama, pemantau pemilu independen, Samsul mengatakan saat ini yang dipantau masih permasalah protokol kesehatan, tahapan kampanye, DPT di desa-desa apakah ada yang meninggal ataupun pemilih ganda. “Sampai saat ini masih kami catat dulu, apabila pelanggarannya sering dilakukan maka kami akan melaporkan langsung kepada KPU atau pun Bawaslu Sidoarjo,” jelasnya.M. Iskak menjelaskan hasil pemantauan dari masyarakat ini bisa disampaikan ke KPU atau pun Bawaslu Sidoarjo tergantung apa yang dikoordinasikan. "Jika itu permasalahan DPT, maka kami dari KPU Sidoarjo akan memberikan klarifikasi terlebih dahulu dan apabila ada pelanggaran-pelanggaran sebagai ranahnya Bawaslu, maka kami persilahkan untuk di sampaikan pada Bawaslu,” jelasnya. M. Iskak berharap seluruh komponen masyarakat mau melakukan pemantauan seluruh proses pemilihan, mulai hari dari masa kampanye, proses DPT, proses perhitungan sampai proses pencoblosan. “Kami KPU berharap proses ini  berjalan dengan baik dan benar, maka kami sangat berharap seluruh komponen masyarakat membantu kami melakukan pemantauan  dan berperan aktif untuk mensukseskan pilkada di Kabupaten Sidoarjo,” harapnya. (syamsudin) 

kpud-sidoarjokab.go.id-Perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2020 yang semakin dekat, membuat KPU Sidoarjo terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, salah satunya yakni sosialisasi  yang menggandeng Pemuda Demokrat Indonesia cabang Sidoarjo, Sabtu (10/10/2020). Acara yang digelar di Balai Desa Suko ini dihadiri oleh Fauzan Adim Komisioner KPU Sidoarjo, Agung Nugraha anggota Bawaslu Sidoarjo, dan 18 PAC Pemuda Demokrat Indonesia Sidoarjo.Dalam sambutannya, Junaidi, Ketua DPC Pemuda Demokrat Sidoarjo mengungkapkan bahwa DPC Pemuda Demokrat Indonesia siap membantu sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo kepada masyarakat. "Kami dari DPC pemuda Demokrat Indonesia Sidoarjo akan membantu KPU untuk mensosialisasikan tahapan maupun mengajak masyarakat untuk mengunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020 nanti," ungkapnya.Senada dengan hal tersebut, Komisioner KPU Sidoarjo Divisi Sosdiklih, SDM, dan Parmas, Fauzan Adim menjelaskan bahwa KPU terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui tatap muka maupun media sosial terkait pelaksanaan Pilkada Sidoarjo tahun 2020. "Ini semua bertujuan agar partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Sidoarjo dapat disalurkan secara maksimal meskipun masih dalam kondisi pandemi Covid-19. KPU terus mendorong agar masyarakat ketika menggunakan hak pilihnya tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat meskipun hanya lima menit di TPS," jelas Fauzan.Begitupun Agung Nugraha, anggota Bawaslu Sidoarjo mengungkapkan dalam hal menjalankan fungsi pengawasan pada Pilkada Sidoarjo, Bawaslu Sidoarjo mendorong agar terjadi sinergitas antara masyarakat dengan Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap berjalannya tahapan Pilkada Sidoarjo. "Hal ini penting agar tumbuh pengawasan partisipatif dari masyarakat. Bentuk-bentuk pengawasan partisipatif masyarakat dapat berupa pengawasan terhadap potensi money politik dan hal-hal lain terkait pelanggaran administrasi maupun tindak pidana dalam Pilkada," ungkapnya. Tak ketinggalan Agung juga menjelaskan terkait mekanisme pelaporan tindak pidana administrasi atau pidana pilkada yang dapat dilakukan secara langsung melalui kantor Bawaslu atau melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. (syamsudin )

kpud-sidoarjokab.go.id-Jumat malam (09/10/2020), KPU Kabupaten Sidoarjo laksanakan kegiatan sosialisasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020 dengan Pemuda Muhammadiyah Sidoarjo. Acara sosialisasi tersebut bertempat di aula kantor PDM UMSIDA. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta dari aktivis Pemuda Muhammadiyah Sidoarjo dan Komisioner KPU Sidoarjo Divisi Sosdiklih, SDM, dan ParmasSosialisasi dibuka dengan sambutan dari sekretaris Pemuda Muhammadiyah Sidoarjo. Ia mengatakan bahwa sosialisasi ini bukan hal yang luar biasa bagi pemuda Muhammadiyah karena banyak kader-kader pemuda yang menjadi penyelengara.  "Sosialisasi seperti ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi kami. Namun kami selalu siap untuk menyukseskannya, karena sosialisasi merupakan salah satu penentu keberhasilan pemilu," katanyaPenyampaian materi sosialisasi kali ini disampaikan oleh Sholik Al Huda, ia mengatakan bahwa peran pemuda yakni menjadi pelopor untuk mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat. "Banyak yang tidak peduli dengan Pemilu. Maka sudah saatnya kita menjadi pelopor untuk mengabarkan kepada masyarakat Sidoarjo tentang pemilihan bupati dan wakil bupati sidoarjo pada 9 Desember 2020 nanti," ungkapnya.sementara itu, Komisioner KPU Sidoarjo Divisi Sosdiklih, SDM, dan Parmas, Fauzan Adim mengungkapkan bahwa KPU RI mentarget jumlah partisipasi masyarakat sebesar 77,5 persen. "KPU RI mematok partisipasi 77,5 persen, maka kami KPU Sidoarjo menggenjot sosialisasi sebagai salah satu strategi agar targetnya tercapai," ungkap Fauzan. (syamsudin )

kpud-sidoarjokab.go.id-KPU Sidoarjo ikuti bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan Gurbenur, Bupati, dan Walikota tahun 2020 yang di gelar 6 - 8 Oktober 2020. Acara yang diselenggarakan secara daring dan luring ini, diikuti oleh 315 peserta secara daring dan 18 peserta secara luring yang hadir langsung di pusat pendidikan Pancasila. Peserta berasal dari KPU seluruh kabupaten atau kota dan provinsi yang menyelenggarakan pemiliham kepala daerah secara serentak tahun 2020.Yang Mulia Daniel Yusmic Pancastaki membuka langsung acara pada Selasa tanggal 6 Oktober 2020. Dalam sambutannya, diketahui kegiatan tersebut bertujuan memberikan bimbingan teknis kepada penyelenggara pemilu ketika ada gugatan perselisihan hasil pemilihan ditingkat Mahkamah Konstitusi. "Kami berharap setelah mengikut bimtek ini, penyelenggara pemilu semakin paham sehingga dapat mengatasi dan tahu alur yang harus diambil ketika ada gugatan perselisihan hasil pemilihan nanti. Tapi semoga saja semuanya lancar dan tidak sampai ada hambatan," buka Yang Mulia Daniel.Acara yang dikemas dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 tersebut syarat akan ilmu pengetahuan karena diisi oleh para narasumber yang kompeten dibidangnya. Pada bimtek kali ini juga diulas secara jelas tentang mekanisme beracara di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, juga disosialisasikan PMK No 5 Tahun 2020 tentang tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota.Komisioner KPU Sidoarjo Divisi Hukum dan Pengawasan, Ana Azizah mengungkapkan bahwa kegiatan bimtek tersebut memberikan kesan yang mendalam dan memperluas wawasan dalam menangani gugatan hasil pemilihan yang mungkin dihadapi dalam Pilbup Sidoarjo tahun 2020. "Acara tersebut walaupun dilaksanakan secara daring, tapi sangat berkesan sekali dan menambah wawasan dalam pembuatan jawaban termohon atas gugatan perselisan hasil pemilihan," ungkap Ana Azizah.Bimtek yang berlangsung  selama 3 hari tersebut ditutup oleh Yang Mulia Prof. Aswanto, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Di akhir kegiatan, dilakukan evaluasi bersama dan peserta diminta untuk mengikuti post-test untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan bimtek. (syamsudin)