Berita Terkini

KPU SIDOARJO : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo menggelar simulasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur (Pilgub) Jatim dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati (Pilbup) Sidoarjo, pada Minggu (17/11) pagi. Kegiatan simulasi yang digelar di halaman KPU ini, sengaja diskenario seperti pelaksanaan hari ‘H’ coblosan pada 27 Nopember mendatang. Hadir di antaranya para komisioner KPU, Bawaslu Sidoarjo maupun unsur dari  keamanan,--kepolisian maupun petugas TNI serta petugas Linmas dari pemerintahan desa. Juga hadir pihak Liaison Officer (LO) masing-masing Paslon. Pihak KPU Sidoarjo juga mengundang petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 364 Panitia Pemungutan Suara (PPS) seluruh desa di Sidoarjo, sebagai pemilih.  Sebagai simulator penyelenggara pemungutan dan penghitungan suara dalam simulasi itu, telah dilakukan petugas KPPS Desa Cemeng Kalang, Sidoarjo. Giat simulasi ini di bawah tenda putih dipasang di halaman KPU ini juga dihadiri perwakilan dari KPU Jawa Timur. Sesuai jadwal, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024 ini dimulai pukul 07.00. Diawali dengan pengambil sumpah para KPPS, yang selanjutnya melakukan tugas dan fungsinya,-- mulai penerimaan kartu panggilan dari pemilih, pemanggilan pemilih sesuai antrean, hingga pemilih masik ke bilik mencoblos surat suata.  Selanjutnya memasukan kartu suara ke kotak, lalu mencelupkan jarinya ke tinta sebagai tanda sudah mencoblos. Juga dilakukan simulasi terjadinya persoalan, misalnya bagaimana melayani pemilih tambahan atau Daftar Pemilih Tetap baru (DPTb). Misalnya pemilih belum terdaftar DPT, lalu cukup membawa KTP elektronik maka harus tetap dilayani oleh petugas KPPS.  Selain itu adanya pemilih yang pindah tempat pilih,--apakah antar TPS maupun daerah yang masih di wilayah Jawa Timur. Selain itu disimulasikan persoalan adanya surat suara yang sudah tercoblos saat diberikan ke pemilih, maka secepatnya harus ditarik untuk diganti surat suara baru. Maka untuk mengantisipasi kartu suara yang disiapkan di masing-masing TPS jumlah dilebihi 2,5 persen dari jumlah DPT. Persoalan lainnya yang juga disimulasikan adalah tata cara penghitungan hasil pemungutan suara, lengkap dengan para saksi yang ditunjuk dari masing-masing Paslon. Ini dilakukan  setelah TPS dinyatakan ditutup pada pukul 13.00. “Simulasi ini memang sengaja kita sesuaikan dengan kondisi riilnya seperti pada hari ‘H’ pada 27 November nanti.  Termasuk tata cara dan urutan pelaksanaan maupun timelinenya. Semuanya disamakan dengan pelaksanaan rielnya,” ujar Haidar Munjid, Koordinator Divisi Teknis Pelaksanaan KPU Sidoarjo. Sehingga dalam simulasi ini, selain pihaknya dapat melakukan kajian sekaligus sebagai evaluasi terakhir sebagai antisipasi persoalan dan solusinya berdasarkan peraturan. Dijelaskan, dalam simulasi ini pihaknya akan mengukur rentang waktu yang dibutuhkan masyarakat pada saat menyalurkan hak pilihnya dalam pesta demokrasi itu. Termasuk tempo bagi petugas KPPS untuk melakukan penghitungan suara hasil Pilkada. “Dengan begitu kami bisa memperkirakan pada jam berapa akan berakhir. Termasuk soal waktu yang dibutuhkan KPPS untuk menyelesaikan berkas-berkas administrasi hingga pengunggahan data-data itu melalui aplikasi Sirekap,” imbuh Haidar. Bukan hanya itu, melalui simulasi tersebut pihaknya juga bisa menginventarisir potensi persoalan yang bisa timbul di TPS. “Kalau problemnya sudah ketemu, kita tinggal mencari solusinya untuk memitigasi masalah tersebut. Misalnya mengatasi masalah kesalahan penulisan di form C Hasil Plano dan sebagainya,” tuturnya. “Alhamdulillah, simulasi berjalan lancar, berikut adanya permasalahan dapat diselesaikan sesuai koridor peraturan dan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pilkada 2024,” tambah Haidar. (parmaskpusda)

KPU SIDOARJO: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo sudah menuntaskan kebutuhan surat suara pemilihan Bupati (Pilbup) Sidoarjo maupun pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim. Kekurangan surat suara yang merupakan bagian logistik Pilkada 2024, telah terpenuhi sesuai kebutuhan. Ketua KPU Fauzan Adhim mengatakan saat ini kebutuhan surat suara untuk Pilbup Sidoarjo maupun Pigub Jatim telah terpenuhi semuanya. Pihak PT Temprina Surabaya, selaku rekanan KPU Sidoarjo dalam memenuhi kebutuhan pengadaan logistik Pilkada 2024, sudah mengirim  kekurangan surat suara sesuai jumlahnya. “Jadi kekuranga surat suara Pilbup dan Pilgub yang kami klaimkan, sudah dikirim pihak Temprina. Jumlah sudah sesuai dengan kebutuhan” ujar Fauzan, Sabtu (16/11). Sebelumnya, berdasarkan hasil sortir dan pelipatan surat suara ini pihak KPU Sidoarjo telah mengklaimkan kekurangan jumlahnya kepada pihak rekanan. Di mana, untuk kebutuhan Pilbup, kurang 3.530 surat suara, terdiri dari kurang kirim 3.047 surat suara dan rusak 4.83 surat suara.  Sedangkan hasil sortir dan pelipatan surat suara Pilgub Jatim, pihaknya mengklaimkan kurang 430 surat suara karena rusak. “Semuanya kekurangan surat suara Pilkada 2024 telah terpenuhi dan tinggal menunggu untuk didistribusikan saja. Kebutuhan  surat suara Pilbup maupun Pilgub Jatim jumlahnya sesuai dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap,--red). lalu ditambah 2,5 %,” tegas Fauzan.  Ditambahkan, DPT Sidoarjo berjumlah 1.479.539 pemilih, sehingga kebutuhan totalnya 1.519.796 surat suara, setelah adanya tambahan 2,5 % tersebut. “Ditambahnya surat suara 2,5 persen dari DPT ini untuk mengantisipasi kebutuhan pemilih yang belum masuk DPT, atau pemilih pindah dari TPS satu ke TPS lainnya dalam satu wilayah Sidoarjo, maupun pindah pilih antara daerah di wilayah Jatim,” ujarnya. “Sedangkan soal surat suara yang rusak, akan kami hanguskan pada H-1 coblosan,” tambahnya. Selain kebutuhan jumlah sudah terpenuhi, lanjut Fauzan, surat suara ini juga sudah dipacking, yang selanjutnya akan didistribusikan ke masing-masing kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Sidoarjo. Sesuai jadwal surat suara dan kebutuhan logistik lainnya, seperti bilik, bantalan dan alat coblos serta kotak suara mulai disalurkan pada 22 Nopember. Dari PPK selanjutnya didistribusikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa sleuruh Sidoarjo. “Distribusi semua kebutuhan logistik harus selesai dalam waktu empat hari selesai, atau H-1 coblosan yang digelar 27 Nopember mendatang,” tegas Fauzan. (parmaskpusda)

KPU SIDOARJO –Ketua KPU Sidoarjo, Fauzan Adhim menyampaikan pentingnya sinergi yang baik antara lembaga penyelenggara Pemilu dengan media massa dalam menjaga kualitas informasi yang beredar di masyarakat selama proses Pilkada 2024 ini. Pernyataan itu disampaikannya saat membuka kegiatan Media Gathering yang diselenggarakan KPU Sidoarjo di Hotel Surya Prigen, selama dua hari, pada Jumat dan Sabtu (15-16)  siang tadi.   Dalam kesempatan itu Fauzan mengajak insan pers di Sidoarjo selalu cek dan ricek serta memverifikasi informasi yang diterima sebelum menyebarkan ke ruang publik guna mencegah terjadinya mis-informasi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.  Sementara itu Koordinator Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas KPU Sidoarjo, Mukhamad Yasin mengatakan pihaknya akan lebih mudah meminimalisir penyebaran informasi yang keliru, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dengan adanya dukungan dari media massa. “Melalui kegiatan seperti ini, KPU optimis bahwa pemilu serentak 2024 akan berjalan dengan transparan, adil, dan aman, dengan peran media sebagai pengawas sekaligus penyampai informasi yang efektif,” pungkasnya. Kegiatan Media Gathering yang bertema ‘Sinergitas KPU dan Media Dalam Persiapan Masa Tenang Serta Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024’ ini diikuti sedikitnya 120 insan pers dari media cetak, online maupun elektronik yang bertugas di Sidoarjo. Ada dua pembicara yang dihadirkan KPU Sidoarjo dalam forum diskusi tersebut. Diantaranya Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Sidoarjo, Bambang Pramono. Menurutnya media massa seharusnya ikut berperan aktif di momen Pilkada. Diantaranya meluruskan informasi hoaks, menjaga kondusivitas ruang digital serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses demokrasi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. “Hal itu perlu dilakukan agar Pilkada 2024 di Sidoarjo bisa berlangsung secara damai,” tuturnya.  Selain itu, reporter iNews di wilayah Sidoarjo tersebut menandaskan pelaksanaan kompetisi politik ini harus diawasi lantaran rentan terhadap terjadinya pelanggaran. “Resikonya adalah terganggunya pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan hasilnya tidak diterima oleh rakyat,” tuturnya. Dia menambahkan peran media massa dalam Pilkada sangat penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. “Media harus menjalankan perannya secara profesional, independen, dan berimbang agar dapat memberikan informasi yang akurat dan mendorong partisipasi pemilih yang cerdas,” pungkasnya. Selain Bambang Pramono, tampil pula Wakil Kepala Sekolah Muhammadiyah 2 Sidoarjo, Naimul Hajar sebagai narasumber sebelumnya. Forum ini diwarnai tanya jawab antara peserta dengan kedua pemateri yang dihadirkan.(Parmaskpusda)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo menggelar simulasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur (Pilgub) Jatim dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati (Pilbup) Sidoarjo, Minggu (17/11) pagi. Sebagai persiapan, pihaknya telah memasang tempat maupun kebutuhan pendukung simulasi pelaksanaan coblosan di halaman KPU setempat,  Sabtu (16/11) sore. “Kita sesuaikan dengan kondisi riilnya seperti pada hari H di 27 November nanti. KPPS-nya nanti adalah petugas asli yang baru kami lantik beberapa waktu lalu. Begitu juga dengan tata urutan pelaksanaan maupun timelinenya. Semuanya sama,” ucap Haidar Munjid, Koordinator Divisi Teknis Pelaksanaan KPU Sidoarjo. Dijelaskan, dalam simulasi ini pihaknya akan mengukur rentang waktu yang dibutuhkan masyarakat pada saat menyalurkan hak pilihnya dalam pesta demokrasi itu. Termasuk tempo bagi petugas KPPS untuk melakukan penghitungan suara hasil Pilkada. “Dengan begitu kami bisa memperkirakan pada jam berapa akan berakhir. Termasuk soal waktu yang dibutuhkan KPPS untuk menyelesaikan berkas-berkas administrasi hingga pengunggahan data-data itu melalui aplikasi Sirekap,” imbuh Haidar. Bukan hanya itu, melalui simulasi tersebut pihaknya juga bisa menginventarisir potensi persoalan yang bisa timbul di TPS. “Kalau problemnya sudah ketemu, kita tinggal mencari solusinya untuk memitigasi masalah tersebut. Misalnya mengatasi masalah kesalahan penulisan di form C Hasil Plano dan sebagainya,” tukas warga Sukodono tersebut. Mantan Ketua Bawaslu Sidoarjo itu menambahkan simulasi ini sangat perlu digelar mengingat jadwal pelaksanaan Pilkada yang tinggal 10 hari ke depan. Karena itu dalam kegiatan tersebut, pihaknya akan melibatkan semua stakeholder seperti dari kepolisian, TNI, Bawaslu dan Pemkab Sidoarjo. “Pihak LO (Laison Officer-red) masing-masing Paslon juga kami undang untuk melihat langsung kegiatan ini. Akan lebih baik lagi jika nantinya mereka mau menjadi saksi di TPS simulasi itu,” pungkas Haidar.(parmaskpusda)

KPU SIDOARJO: Sesuai hasil Rapat Koordinasi (Rakor), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo memutuskan debat ketiga Paslon Pilkada 2024, digelar pada siang hari pada 18 Nopember 2024. Debat kali terakhir menampilkan Paslon Subandi-Mimik dan Paslon Achmad Amir Aslichin-Edy Widodo ini mengusung tema; “Menyelaraskan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Propinsi Jatim dan Nasional”. Ketua KPU Sidoarjo, Fauzan Adhim berharap pelaksanaan debat ke tiga berlangsung lancar dan aman, seperti gelaran debat sebelumnya. “Jika debat sebelumnya pada malam hari, untuk debat ke tiga dilaksanakan pada siang hari di Hotel Aston pada 18 Nopember mendatang,” ujarnya, Kamis (14/11) siang. Keputusan ini, lanjut Fauzan, mendasari dari hasil rakor yang hadiri masing-masing LO Paslon, Bawaslu maupun unsur kepolisian dan TNI, Dishub dan Satpol PP Kab. Sidoarjo dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban. “Jadi kita gelar siang hari, salah satu pertimbangan sisi keamanan dan ketertiban,” ujarnya.  Pihaknya berharap debat berlangsung menarik, aman dan lancar. “Dari tiga tema yang ditentukan KPU RI, kami sepakat memilih tema “Menyelaraskan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Propinsi Jatim dan Nasional,” ujarnya. Untuk kegiatan debat dan tema itu, pihaknya sudah mengkordinasikan dengan tim panelis, yang bertugas membuat pertanyaan untuk Paslon. Tim panelis juga akan membahas format debat tersebut. “Yang jelas tetap akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan panelis pada masing-masing paslon. Selain itu, paslon akan saling bertanya dan menjawab. Yang penting harus sesuai dengan tema,” katanya lagi. Hal baru dalam kegiatan kali ini adalah waktu pelaksanaan debat yang dilakukan di siang hari. “Ini hasil rakor kemarin juga setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak,” sebut komisioner KPU Sidoarjo dua periode tersebut. Selain itu kedua paslon yang akan berlaga di 27 November tersebut juga tidak diperkenankan mengerahkan massa ke lokasi debat. Untuk bisa menyaksikan jalannya debat tersebut, Paslon nomer urut 1 maupun 2 disarankan untuk menggelar nobar di posko tim pemenangannya masing-masing. “Kita pastikan acara itu akan kita siarkan secara live melalui channel Youtube KPU Sidoarjo. Sedangkan soal stasiun TV yang akan menyiarkannya masih belum kita putuskan. Tunggu saja infonya lebih lanjut,” pungkas Fauzan.(parmaskpusda)

KPU SIDOARJO; Menjelasng hari ‘H’ coblosan’ semakin dekat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Komisioner Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Selasa (12/11). Giat ini diikuti 18 komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan PPK se-Sidoarjo. Dalam pemaparannya, Haidar Munjid, Komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Sidoarjo meminta peserta benar-benar memahami materi Bimtek sesuai isi buku panduan  tentang teknis pelaksanaan dan penyelenggaran pemilihan.  “Kami minta anggota PPK  benar-benar memahami seluruh isi dalam buku pantuan atau buku pintar itu. Karena setelah ini rekan-rekan harus segera mem-break down materi Bimtek kepada semua PPS dan KPPS,” ujar Haidar. Dia menambahkan bahwa semua teknis seputar aturan, teknis serta pedoman penyelenggaraan pemilihan Pemilukada serentak sudah tertulis dalam buku panduan/pintar. “Buku ini adalah relnya semua teknis penyelenggaran pemilihan.Jadi ikuti semua aturan yang tertulis dalam buku pintar ini. Jangan sampai keluar dari rel,” tuturnya. Mengingat semakin terbatasnya waktu ,Haidar memberi waktu selama 3 hari ke depan  kepada anggota PPK yang mengikuti Bimtek ini untuk segera mengatur jadwal dan waktu pelaksanaan Bimtek di wilayahnya masing-masing. Tujuan bimtek untuk menjadikan 90 Anggota PPK untuk menjadi fasilitator kegia Lebih lanjut Fauzan menjelaskan mulai hari ini dan selanjutnya PPK secepatnya melakukan berbagai upaya kordinasi baik di internal PPK dan juga KPU guna persiapan pelantikan anggota KPPS di wilayahnya masing-masing. Dijelaskan materi Bimtek masih membahas materi tentang sistematika Rancangan Kebijakan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang sistem pemungutan dan  penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur.Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota. Adapun materi yang tertulis dalam buku panduan adalah tentang  5 isu strategis yang perlu disiapkan dan yang akan dihadapi oleh KPU selaku penyelenggara Pemilukada. Lima Isu strategis ini berhubungan dengan sistematika pemungutan dan penghitungan  suara pemilih (Puratungra).  “Kita selaku lembaga Adhoc untuk penyelenggaraan Pemilukada pengertian serta pemahaman tentang sistematika cara dan teknis tahapan pelaksanaan mutlak harus dipahami, terutama rekan-rekan kita di PPS. Jadi teman-teman PPK mohon kerjasamanya untuk bisa membantu para petugas PPS di wilayahnya masing-masing,” pinta Haidar. Lima isu strategisdiantaranya, pertama; siapa saja pemilih yang berhak memberikan suaranya di TPS, lalu kedua adalah penerapan prinsip terbuka. Selanjutnya ketiga terkait penggunaan dokumen lain selain KTP elektronil sebagai pengganti Surat Keterangan (Suket) perekaman dan keempat adalah Pengalokasian waktu bagi pemilih pindahan.  Terakhir,--kelima adalah  menyangkut mitigasi terhadap suara yang belum ditanda tangani oleh Ketua KPPS, namun sudah dicoblos. “Sekali lagi saya sampaikan,semua aturan dan teknis pelaksanaan pemilihan sudah ada/tertulis di buku panduan,tinggal ikuti saja,” tegasnya. “Saya pikir semua sudah cukup jelas.Kepasa rekan-rekan PPK saya ucapkan selamat bekerja. Kita ketemu lagi di sini, pada hari Minggu depan untuk bersama-sama mengikuti acara simulasi pemilihan,” tambah Haidar. (Parmaskpusda)