Berita Terkini

KPU SIDOARJO : Sebanyak 19.131 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se Kabupaten Sidoarjo, dilantik serentak, pada Kamis (7/11) malam. Pengukuhan tersebut dilakukan oleh Ketua PPS di masing-masing desa dan kelurahan. Koordinator Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas KPU Kabupaten Sidoarjo, Mukhamad Yasin mengatakan para anggota KPPS yang dilantik ini bertugas di 2.733 TPS pada hari coblosan tanggal 27 November 2024 mendatang. “Tapi para petugas KPPS itu sudah harus menjalankan tugasnya sejak dilantik pada hari ini hingga 8 Desember,” jelasnya.  Tugas itu, lanjut Yasin, meliputi menyiapkan, mengisi dan mendistribusikan surat undangan pada masyarakat yang namanya tersurat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun DPT Tambahan (DPT-b). Proses pelantikan KPPS dilakukan oleh PPS masing-masing. “Pihak kami, KPU hanya akan melakukan monitoring dan evaluasi saja dalam kegiatan ini,” ujar Yasin, seraya menambahkan untuk kepentingan ini hampir semua komisioner maupun staf sekretariat KPU Sidoarjo diturunkan ke desa dan kelurahan untuk melakukan pemantauan secara langsung.  Phaknya  berharap semua personel KPPS yang telah dilantik malam ini bisa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan  dalam penyelenggaraan Pemilu.  Dengan begitu perhelatan Pilkada 2024 yang memilih Gubernur/wakil Gubernur Jatim serta Bupati/Wakil Bupati Sidoarjo dapat terselenggara dengan penuh kualitas. “Pesan saya, jaga integritas,” tegas Yasin.  Sejauh ini pelantikan petugas KPPS yang dilakukan serentak berlangsung lancar dan khidmat. Seperti pada prosesi pelantikan 77 petugas KPPS Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman. Ikut hadir menyaksikan para pejabat keluran, dan petugas Babinsa maupun dari unsur kepolisian Polsek Taman. Sebagai penyelenggara pesta demokrasi, mereka disumpah berdasarkan keyakinan masing-masing. Selanjutnya mereka akan bertugas pada hari ‘H’ coblosan di 11 TPS di keluarahan setempat. (parmaskpusda)

KPU SIDOARJO : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo terus melakukan berbagai langkah strategis dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024. Selain gencar melakukan sosialisasi berbagai metode ke publik,  juga menggelar aneka lomba terkait kelangsungan pemilihan Bupati Sidoarjo dan pemilihan Gubernur Jatim yang dihelat 27 Nopember mendatang. Ketua KPU Sidoarjo, Fauzan Adhim menginformasikan pihaknya sudah dan akan membuat bermacam lomba untuk masyarakat terkait pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati serentak ini. “Di awal-awal dulu kita bukan lomba jingle dan desain maskot Pilkada 2024 yang sudah berlangsung dengan sukses karena diikuti banyak peserta dari seluruh penjuru Indonesia,” terang Fauzan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (7/11) pagi tadi. Langkah lain yang dipastikan bakal berlangsung seru dan menarik, pihak KPU Sidoarjo juga akan menggelar lomba bagi masyarakat umum serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Salah satunya adalah lomba foto selfie bagi pemilih saat berada di TPS.  “Lomba selfie ini buat warga saat mencoblos di TPS. Nanti fotonya bisa diupload di media sosial KPU Sidoarjo. Untuk para pemenangnya sudah kita siapkan hadiah berupa uang tunai dengan nilai total mencapai jutaan rupiah,” jelasnya. Bukan hanya itu, lembaga penyelenggara Pemilu di level Kabupaten Sidoarjo itu juga menyediakan berbagai macam merchandise bagi peserta lomba bergaya di depan kamera foto itu. Mulai dari jam dinding, kaos, boneka dan lain sebagainya. Sedangkan bagi KPPS yang mampu menjaring suara publik sebanyak-banyaknya alias menjadi TPS dengan prosentase pemilih terbesar juga akan mendapatkan apresiasi dan penghargaan khusus berupa menarik dari KPU Sidoarjo. “Insyaalah kami juga sediakan hadiah untuk KPPS dengan kostum paling unik serta TPS yang didekorasi bagus serta indah. Karena kalau tampilan KPPS dan TPS-nya menarik, kemungkinan besar akan menarik perhatian warga di sekitarnya untuk datang dan memilih disana,” pungkas Fauzan. Seperti diberitakan sebelumnya, prosentase partisipasi warga Sidoarjo dalam Pilkada 2020 lalu mencapai 70%. Karena itu diharapkan pada momen serupa di tahun ini, jumlahnya bisa meningkat hingga 80%.(parmaskpusda)

KPU SIDOARJO: Pada Rabu (6/11) siang tadi, suasana di pergudangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo di Jl. Airlangga, terlihat kesibukan ratusan pekerja yang tengah menyortir sekaligus melipat kartu suara pemilihan gubernur Jawa Timur. Pekerja sebagian besar besar ibu-ibu begitu hati-hati dan cermat meneliti satu persatu surat suara sebagai kebutuhan logistik pada Pilkada yang dihelat 27 Nopember mendatang. Ini bukan kali pertama mereka menyortir, lalu melipat kartu suara. Sebelumnya para pekerja yang sebagian besar ibu-ibu ini telah menyelesaikan sortir dan pelipatan kartu suara untuk pemilihan bupati Sidoarjo. “Setelah sortir dan pelipatan surat suara pemilihan bupati Sidoarjo selesai, kini giliran untuk pemilihan gubernur Jatim,” kata Fauzan Adim, Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo. Sebelumnya, pihaknya menerima pengiriman surat suara dari PT Temprina, rekanan di Surabaya, yang dipercaya dalam proses pengadaan logistik untuk pemilihan gubernur (Pilgub) maupun pemilihan  bupati (Pilbup) di Jatim.Sebanyak 1.519.796 surat yang dikemas menjadi 760 boks yang dimuat kendaraan jenis truk dengan bak tertutup (boks), dibongkar di pergudangan KPU Sidoarjo. Pengiriman surat suara,--mulai dari proses pemuatan di  PT Temprina hingga penurunan ke pergudangan KPU dikawal polisi, dan petugas sekretariat KPU maupun Badan Pengawasan Pemilu Sidoarjo. Proses pembongkaran berlangsung hati-hati dan lancar, terutama pengechekan jumlah surat suara yang dikemas dalam boks sesuai dan tidak ada yang rusak.  “Sesuai yang kami jadwalkan penyotiran surat suara ini paling lambat lima hari kerja sudah selesai,” ujar Dia menambahkan, dalam proses sortir dan pelipatan kartu suara ini telah melibatkan sekitar 200 pekerja, yang merupakan warga sekitarnya.  “Sama seperti sortir dan pelipatan surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati Sidoarjo. Kita target selesai paling lambat dalam lima hari kerja sortir dan pelipatan surat suara dapat dirampungkan,” ujarnya. Dalam kegiatan sortir dan pelipatan kartu suara pihak KPU bersama unsur terkait melakukan pengawasan ketat. Sehingga diharapkan sortir dan pelipatan surat suara dapat berjalan sesuai SOP (standar operasional prosedur), serta tidak menimbulkan permasalahan. Bahkan guna memperlancar sekaligus memudahkan  pengawasan, para pekerja sortir dan pelipatan ini dalam kerjanya dibagi menjadi 40 kelompok. Satu kelompok terdiri  dari 5 anggota,--setiap anggota diharapkan dapat menyelesaikan sortir dan pelipatan 2.000 surat suara atau 1 boks.  Mereka diminta benar-benar memperhatikan hal-hal yang terkait kriteria surat suara,--mana dikategorikan layak, dan tidak layak sehingga perlu disortir. “Segera laporkan pada petugas pengawas bila menemukan kartu surat suara yang rusak atau tidak layak. Begitu pula bila ada keraguan dalam menyortir segera konsultasikan ke bagian pengawas,” tegas Fauzan. Ada beberapa kreteria surat suara yang disortit. Surat suara yang dianggap tidak rusak atau layak digunakan karena tidak ada kecacatan atau kerusakan sedikit pun baik pada kertasnya,  gambar dan nomor paslon maupun tulisan serta logo KPU, berikut warnanya. Sedangkan kreteria surat suara yang rusak, namun masih layak digunakan, di antaranya terdapat bintik noda cipratan tinta di kertas surat suara, namun di luar area pencoblosan, dan atau tidak mengenai nama, nomor dan wajah Paslon. Lalu terdapat garis tepi yang terpotong, namun foto (gambar) dan nama Paslon tetap utuh. Juga terdapat perebedaan warna penanda surat suara, tetap masih senada. Kreteria terakhir rusak, namun masih layak pakai adalah terdapat noda yang tidak mencolokdi luar bidang pencoblosan, dan tidak mengganggu desain secara keseluruhan. Sementara kreteria surat suara rusak, dan atau tidak layak pakai, adalah warna hasil cetak tidak merata, tidak terbaca dan banyak noda. Lalu surat suara kusut, mengkerut atau sobek, dan foto (gambar) serta nama Paslon tidak lengkap, tidak jelas, buram atau berbayang sehingga tidak bisa terbaca dengan mudah. Kreteria lainnya adalah logo KPU dan atau Pemerintah Daerah tidak jelas, serta terdapat lubang di dalam kolom nomor urut , kolom foto dan atau kolom nama Paslon sehingga menimbulkan kesan surat suara sudah tercoblos. (parmaskpusda)

KPU SIDOARJO : Warga yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun DPT tambahan (DPT-b) tetap bisa menyalurkan hak politiknya di Pilkada yang akan digelar 27 November mendatang. Mereka cukup membawa KTP sudah bisa dilayani petugas KPPS di TPS terdekat untuk menggunakan haknya, mencoblos pada pemilihan bupati dan calon wakil bupati maupun gubernur dan wakil gubernur Jatim. “Tetap boleh memilih dengan hanya membawa KTP elektronik atau KSK, tapi hanya bisa di TPS yang ada di lingkungan tempat tinggalnya,” jelas Koordinator Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas SDM KPU Kabupaten Sidoarjo, Mukhammad Yasin ditemui di ruang kerjanya, Rabu (5/11) pagi tadi. Lebih lanjut, dia menjelaskan, ketentuan itu didasarkan pertimbangan, para personel KPPS yang bertugas di TPS itu bisa mengenali orang tersebut sekalipun namanya tidak tersurat dalam dokumen DPT maupun DPTB. “Nantinya nama pemilih baru itu dicatat di formulir DPK,” katanya lagi. Selain itu berdasarkan Keputusan KPU RI No 799 disebutkan, para pemilih tersebut baru bisa mendapatkan surat suara setelah jam 12 siang. “Jadi meski datang jam 9 pagi, tetap baru boleh nyoblos setelah jam 12 siang. Itupun dengan catatan surat suaranya masih ada,” tambah Yasin. Lebih lanjut mantan anggota Panwascam Prambon itu mengatakan potensi timbulnya pemilih yang tak tercatat di DPT maupun DPT-b itu cukup besar. Hal ini sejalan dengan maraknya pertumbuhan pemukiman baru seperti perumahan dan sejenisnya di Sidoarjo. “Biasanya, para pemilih di DPK itu banyak di TPS-TPS yang ada di daerah perumahan. Sedangkan kalau yang di perkampungan, jarang,” pungkas Yasin.(parmaskpusda)

KPU SIDOARJO : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor)  selama dua hari, dimulai Senin (4/11) padi tadi, di Aula Utama KPU Kabupaten Sidoarjo di Jl. Cemengkalang Sidoarjo.  Kegiatan Rakor yang dibuka Eka Wisnu Wardhana, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Dan Penelitian Dan Pengembangan KPU Jatim ini diikuti seluruh koordinator Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur ini membahas persiapan teknis prosesi pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Jatim.  Selain komisioner KPU, ikut hadir pula Sekretaris serta Kasubbag Partisipasi, Humas dan SDM KPU Kabupaten/Kota se Jatim. Ikut hadir pula Nur Salam, Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim, dan Habib M.Rohan, Koordinator Divisi  Perencanaan Dan Logistik, Miftahur Rozaq dan Koordinator DAN Pengawasan Divisi Hukum KPU Jatim. Eka Wisnu Wardhana maupun Miftakhul Rozaq menjelaskan tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memastikan prosesi pelantikan KPPS untuk Pilkada serentak 2024 ini bisa terlaksana sesuai tahapan. Pihaknya menekankan kembali pentingnya dilakukan pelatihan atau bimbingan teknis untuk para pemangku tugas di tiap-tiap TPS dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. “Karena KPPS merupakan ujung tombak dari pelaksanaan Pemilukada ini. Merekalah yang melakukan pemungutan suara sekaligus melakukan penghitungan hasilnya. Karena itu kemampuan teknis terkait tugas dan tanggung jawabnya nanti I TPS harus benar-benar dikuasai,” ujar Eka Wisnu Wardhana. Sejauh ini, lanjut Miftakhul Rozaq, untuk rekrutmen anggota KPPS se-Jatim sejauh ini tidak  ada masalah berarti. Diawali dengan pembukaan pendaftaran, dan seleksi hingga tercapai  jumlah sesuai kebutuhkan, yakni 425.166 anggota KPPS. “Sesuai tahapan Pilkada, untuk pelantikan KPPS direncakakan pada 7 Nopember,” tegasnya.   Setelah Ishoma, para peserta rapat menyimak pemaparan yang disampaikan oleh Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini. Dia menjelaskan permasalahan yang terkait anggaran untuk mendukung pelaksanaan pelantikan KPPS. Secara teknis, untuk pelaksanaan pelantikan KPPS ini diserahkan sepenuhnya ke masing-masing KPU kabupaten maupun kota. (parmaskpusda)

KPU SIDOARJO: Jika mengacu pada Pilpres dan Pileg 2024,  secara umum para personel Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) se-Jawa Timur (Jatim) dinilai sudah mampu menguasai aplikasi Sirekap yang dipersiapkan KPU RI. Meski demikian, KPU Jatim mewajibkan jajarannya di kabupaten/kota menggelar kegiatan pembekalan dan bimbingan teknis (Bimtek) bagi personel KPPS, khususnya yang bertugas di bagian rekapitulasi dan pelaporan data hasil Pilkada 2024. “Tujuannya ya agar mereka benar-benar ready saat melaksanakan tugas. Termasuk dalam hal kesiapan peralatan maupun kemampuan teknis personelnya,” tandas Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Dan Penelitian Dan Pengembangan KPU Jatim, Eka Wisnu Wardhana, ditemui di sela-sela  acara Rapat Koordinasi untuk membahas persiapan pelantikan KPPS untuk Pilkada di KPU Sidoarjo, Senin (04/11) siang tadi. Dikatakan, pihaknya merasa perlu untuk memastikan kesiapan software, hardware maupun brainware para pemangku TPS itu. “Secara teknis beban KPPS pada Pilkada kali ini akan jauh lebih ringan ketimbang Pilpres dan Pileg lalu. Soalnya dulu obyeknya ada 5, sedangkan sekarang khan hanya dua jenis surat suara,” kata Wisnu lagi. Meski begitu KPU RI tidak menganggap enteng pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah di level Propinsi dan kabupaten/kota itu. Lembaga penyelenggara Pemilu itu terus berusaha meningkatkan performanya, termasuk dengan terus mengevaluasi aplikasi Sirekap. Diantaranya dengan membuat metode Sirekap Offline yang disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya kendala sinyal internet seperti yang sempat terjadi di perhelatan pemilu sebelumnya. Selain itu pihaknya juga terus menggelar uji beban Sirekap secara terus menerus untuk memastikan kesiapannya. Aplikasi Sirekap ini sendiri dibuat digunakan sebagai alat bantu untuk penghitungan dan rekapitulasi suara dalam Pemilu. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat melihat hasil penghitungan suara Pemilu 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Kalau yang di pusat sudah begitu, performa di tingkat TPS juga harus oke. Karena itu Bimtek harus segera dilakukan KPU Kabupaten/Kota setelah para anggota KPPS itu dilantik. Apalagi bagi mereka yang baru kali ini terlibat di pelaksanaan Pemilu. Saya kita masih cukup waktu untuk meng-upgrade mereka,” tandas Wisnu. Selain soal teknis, Wisnu juga meminta para komisioner KPU Kabupaten/Kota untuk menekankan masalah integritas di forum Bimtek KPPS nanti. “Lakukan seruan moral terkait integritas KPPS. Saya kira poin ini juga penting untuk ditekankan disamping masalah kemampuan teknis tugas dan tanggungjawab,” pungkasnya.(parmaskpusda)