Berita Terkini

Banyuwangi, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan dan Persiapan Tahapan Logistik dalam Rangka Menghadapi Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, pada Selasa, 8 November 2022 sampai dengan Kamis, 10 November 2022. Acara dibuka pukul 16.00 WIB-selesai, di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam pada kesempatan ini mengungkapkan bahwa dukungan pemerintah daerah memiliki andil dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. “Terkait dengan pemenuhan logistik Pemilu 2024, yang mana menjadi pembahasan pada rakor kali ini, akan membutuhkan bantuan pemerintah daerah dalam hal penyediaan gudang logistik dan distribusinya,” katanya. Tak hanya logistik, beberapa waktu kedepan akan ada tahapan Pemilu 2024 yang memang membutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah. “Yakni yang terdekat ialah rekrutmen Badan Ad Hoc dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Maka dari itu, kami berharap Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat bekerja sama, baik untuk kebutuhan kantor/sekretariat maupun sumber daya manusia,” tutur Ketua KPU Jatim. Menanggapi Ketua KPU Jatim, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menyatakan pihaknya siap menjaga keadaan Banyuwangi tetap kondusif selama rangkaian tahapan Pemilu Tahun 2024. “Pemerintah Kabupaten Banyuwangi siap turut menyukseskan Pemilu 2024,” tegas Ipuk. Ia pun berharap seluruh penyelenggara KPU selalu diberi kesehatan dan rakor ini dapat menghasilkan gagasan, ide, dan persepsi yang kontributif untuk daerah-daerah di seluruh Indonesia, termasuk Banyuwangi. Sementara itu, saat memberikan arahan, Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq  menjelaskan bahwa rakor  perencanaan dan pengelolaan logistik ini untuk mempersiapkan beberapa aspek kebutuhan logistik Pemilu 2024. “Sekaligus mengidentifikasi beberapa masalah baik dari sisi regulasi maupun dari teknis pengadaan atau distribusi pada Pemilu 2024,” pungkas mantan Komisioner KPU Kabupaten Sampang ini. Rakor diikuti 190 orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan; Umum dan Logistik, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Selain itu, dalam kegiatan ini hadir juga Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. Lalu dari Biro Logistik KPU, Dedi Cahriadi dan Arifin Ahmad Pradireja. Serta dari KPU Jatim hadir jajaran Komisioner, Choirul Anam, Gogot Cahyo Baskoro, Muhammad Arbayanto, Rochani, Miftahur Rozaq, Nurul Amalia, Sekretaris, Nanik Karsini, serta beberapa pejabat struktural dan fungsional.*** (RH/Ed. Red/Fto. Panitia)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Timur pada Sabtu, 5 November 2022. Rakor digelar setelah KPU Kabupaten/Kota menuntaskan verifikasi faktual partai politik di masing-masing wilayahnya. Sesuai dengan ketentuan tahapan, program, dan jadwal, verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik dilaksanakan selama dua puluh satu hari, berakhir pada 4 November 2022. Sehingga hari ini, 5 November 2024 KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan hasilnya ke KPU Provinsi. Untuk selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi di tingkat provinsi pada 6 November 2024. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam dalam kesempatan membuka acara mengatakan jika verifikasi faktual menjadi tahapan yang sangat penting. Sebab dalam prosesnya, KPU akan menetapkan peserta pemilu. “Partai politik menjadi salah satu dari tiga hal mutlak yang harus ada dalam Pemilu, yaitu adanya peserta, penyelenggara, dan pemilih,” tutur Anam. Ia melanjutkan, dalam pelaksanaan verifikasi faktual tentu banyak ditemui dinamika di lapangan.  “Berdasarkan hasil pantauan KPU Provinsi diperlukan upaya yang tidak mudah, mengingat adanya keterbatasan sumber daya manusia untuk menjangkau cukup banyak anggota yang menjadi sampel,” lanjut Anam. Senada, Anggota KPU Jatim Rochani mengungkapkan metode Krejcie dan Morgan yang digunakan dalam menentukan sampel telah mempertemukan KPU dengan kondisi di lapangan. “Sehingga KPU dapat melihat langsung bagaimana populasi keanggotaan partai politik di lapangan, mulai kondisi demografi, geografi, fenomena sosial, dan sebagainya yang patut dievaluasi,” ungkap perempuan mantan Ketua KPU Kota Batu ini. Sedangkan Anggota KPU Jatim Gogot turut memberikan arahan untuk memanfaatkan kegiatan verifikasi faktual sekaligus untuk melakukan sosialisasi. Minimal menginformasikan kapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.  Selanjutnya, Anggota Nurul Amalia berpesan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola data dalam proses verifikasi faktual. Manakala mengandung data probadi, maka harus mendapatkan perhatian lebih. Karena data yang dikelola KPU tentu menjadi tanggung jawab KPU. Di luar proses verifikasi faktual, dalam memberikan arahan, Anggota Miftahur Rozaq berkesempatan menyampaikan keberhasilan KPU Jatim memperoleh penghargaan Terbaik Pertama Evaluasi (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) SAKIP untuk kategori wilayah atau satuan kerja besar. “Meskipun tidak termasuk proses tahapan, SAKIP penting karena merupakan cerminan kelembagaan dalam mengelola kerja-kerja kepemiluan,” terang Rozaq. Kegiatan rakor dihadiri sebanyak 228 peserta yang terdiri dari Ketua, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Data dan Informasi, Sekretaris, Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, serta Admin/Verifikator Sistem Informasi Partai Politik 38 KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Bertempat di Royal Tulip Darmo Surabaya, Jl. Bintoro Nomor 21-25 Tegalsari Surabaya, rangkaian acara pembukaan berlangsung selama kurang lebih dua jam, dimulai pukul 19.00 WIB. Turut hadir dari KPU Jatim, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Popong Anjarseno, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Eddy Prayitno, dan jajaran Staf.*** (AFN/Fto.AA)

Malang, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kegiatan ini sebagai langkah strategis KPU dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Demikian diungkapkan Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU, Idham Holik saat memberikan arahan kepada seluruh peserta FGD pada Senin, 31 Oktober 2022, di Hotel Grand Mercure, jalan Raden Panji Suroso Nomor 7 Malang. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa berangkat dari pengalaman sebelumnya, KPU berkomitmen mendesain kebijakan strategis agar menjadi lebih baik lagi pada pemilu selanjutnya. “Pada pemilu sebelumnya, di beberapa kota besar yang ada kampus, sekolah, pesantren atau tempat lainnya yang menjadi konsentrasi para pendatang, memiliki banyak catatan karena kesempatan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya menjadi terbatas. Hal ini disebabkan ketersediaan terbatasnya Surat Suara,” terang Komisioner KPU ini. Berikutnya, pemetaan TPS Khusus yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur ini menurut Idham akan berimplikasi pada kualitas penyelenggaraan Pemilu 2024. “Jawa Timur jumlah pemilihnya mencapai 31 juta, terbesar kedua setelah Jawa Barat. Dengan pemenuhan hak pilih pemilih di Jawa Timur tentu akan memberikan kontribusi penting bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia,” ujarnya. Disamping itu, saat ini sebagaimana diungkapkan Idham, pemilih banyak menggunakan logika ekonomi dalam partisipasinya. “Provinsi Jawa Timur wilayahnya luas, orang tidak mungkin pulang hanya untuk memilih di TPS saja. Melalui TPS Khusus, mereka yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS asal, akan terfasilitasi dengan mengurus pindah pilih,” kata Idham. Sehingga sekali lagi karena begitu pentingnya TPS Khusus, maka perlu didiskusikan dan dipetakan. Melalui pembahasan mengenai daftar inventaris masalah dan pemetaan TPS Khusus akan berdampak terhadap penyajian akurasi data dan lokasi-lokasi pelayanan pemilih. “Implementasi KPU Melayani, nantinya tercermin dari fasilitasi penggunaan hak pilih saat pemungutan suara,” tuturnya. Menutup arahannya, Idham berharap hasil FGD Pemetaan TPS Khusus untuk Pemilu 2024 oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur disampaikan ke KPU. Dengan demikian, ini bisa menjadi informasi strategis bagi KPU untuk menghasilkan kebijakan strategis terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Kegiatan ini diikuti oleh Divisi Perencanaan; Data dan Informasi serta operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Dari KPU Jatim turut hadir Ketua dan Anggota, Choirul Anam, Insan Qoriawan, Rochani, Miftahur Rozaq, dan Nurul Amalia, serta staf sub bagian yang membidangi data dan informasi.*** (AA/Fto. Ganjar)

Malang, jatim.kpu.go.id- Hadir memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran pejabat struktural dan fungsional pada Rapat Konsolidasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Bernad Dermawan Sutrisno menekankan pentingnya konsolidasi, koordinasi, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan komitmen. Ada beberapa hal yang harus dikonsolidasikan bersama baik sekretariat di provinsi dan kabupaten/kota. Menurut Sekjen KPU, tujuan melakukan roadshow di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta kali ini untuk menyampaikan misi KPU terkait konsolidasi. “Konsolidasi ini tidak akan pernah selesai sampai tahapan Pemilu 2024 selesai. Konsolidasi akan sering dan terus-menerus dilakukan. Konsolidasi yang kita lakukan kali ini terkait dengan tata kerja, dukungan sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia. Yang harapannya bisa untuk menjaga soliditas,” jelasnya. Soliditas antara komisioner dan sekretariat adalah dasar bisa melaksanakan kerja-kerja dengan baik. Semua hal ini bisa dilaksanakan dan terselesaikan bila ada soliditas. “Kita sekretariat jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota tugasnya menindaklanjuti hasil keputusan Pleno. Di Pleno kita mendiskusikan, memperdebatkan dan memutuskan kebijakan. Ketika sudah diputuskan kebijakan tersebut, maka wajib dilaksanakan oleh sekretariat. Kita sebagai sekretariat wajib melaksanakan tugas dukungan sekretariat dan administrasi,” kata Sekjen KPU. Kedua, yakni soliditas antar hierarki kesekretariatan. Dimana sebagaimana disampaikan Sekjen KPU, karakter lembaga KPU bersifat vertikal. “Sehingga Bapak/Ibu KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan surat menyurat langsung ke pusat, bila itu bukan hal urgen, maka harus lewat KPU Provinsi. Hal ini dilakukan agar KPU Prov bisa memahami dan melaksanakan tugas pengawasan dan mengoordinir KPU Kabupaten/Kota. Untuk itu, responsif dan kompetensi teman-teman KPU Provinsi harus ditingkatkan sehingga tidak delay sampai pusat,” tutur Bernad. Lalu ketiga, soliditas antar unit kerja juga penting. Tidak boleh ada ego sektoral antar bagian bila di KPU Provinsi dan antar sub bagian di KPU Kabupaten/Kota. “Oleh karena itu, soliditas ini penting bagi kita. Jangan sampai sukses pemilu, namun kita sendiri pasca pemilu tidak sukses. Kita harus punya mitigasi. Dan dalam pengelolaan keuangan serta barang harus sesuai dengan perundangan,” katanya. Selain konsolidasi, koordinasi dibutuhkan karena setiap pemilu mempunyai dinamika dan persoalan sendiri-sendiri. Tantangan dan dinamika Pemilu 2024 lebih rumit dari sebelumnya, sehingga penting melakukan koordinasi. Baik koordinasi dengan aparat penegak hukum, sesama penyelenggara pemilu, dan dengan stakeholder terkait seperti Pemerintah Daerah. Berikutnya peningkatan kompetensi SDM di seluruh jajaran juga penting. Hal ini sudah dilakukan, di tahap awal KPU telah menyelenggarakan latihan dasar seluruh Pegawai Negeri Sipil. Peningkatan kompetensi SDM secara mandiri harus dilaksanakan dalam melakukan tugas-tugas kedepan. Terakhir, komitmen dalam melaksanakan tugas-tugas pemilu kedepan. “Tanda tangan kontrak siap mengabdi pada negara dan ditempatkan dimanapun dilakukan saat awal menjadi Pegawai Negeri Sipil. Kiranya komitmen ini perlu dipegang terus dan dibuktikan dalam bekerja, terutama dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024,” pungkas Sekjen KPU. Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Jatim Choirul Anam pada sambutannya menegaskan kembali bahwa memasuki tahapan Pemilu 2024, seluruh jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota harus tegak lurus terhadap regulasi dan instruksi dari pusat. “KPU Provinsi saja selalu berupaya sebelum mensosialisasikan kebijakan di kabupaten/kota, sudah mengimplementasikan di internal satuan kerja KPU Jatim terlebih dahulu. Dan paling tidak KPU Kabupaten/Kota harus bisa mencontoh minimal seperti yang dilakukan oleh KPU Provinsi,” tegas Ketua KPU Jatim. Acara berlangsung dari pukul 21.00 WIB sampai dengan selesai di Hotel Grand Mercure, jalan Raden Panji Suroso Nomor 7 Malang. Adapun peserta terdiri dari Sekretaris, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan; Umum dan Logistik, Kasubag Perencanaan; Data dan Informasi, Kasubag Hukum dan SDM. Sementara itu hadir dari KPU yakni Sekretaris Jenderal, Bernad Dermawan Sutrisno, jajaran Pejabat Eselon 2,3, dan 4 diantaranya Suryadi, Cahyo Ariawan, Nurwakit, Yuli Hertaty, M. Syahrizal Iskandar, Kusmanto Riwu Djo Naga, dan Novy Hasbhy Munawar. Sementara dari KPU Jatim nampak hadir Ketua KPU Jatim, Choirul Anam, Sekretaris, Nanik Karsini serta pejabat struktural dan fungsional.*** (AA/Fto. Ganjar)

kab-sidoarjo.kpu.go.id-Jumat, 28 Oktober 2022, KPU Kabupaten Sidoarjo melaksanakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-94 bertempat di halaman kantor KPU Sidoarjo tepat pukul 08.00 wib. Ketua KPU Sidoarjo, M. Iskak berkesempatan menjadi inspektur upacara. Ia menyampaikan Hari Sumpah Pemuda Tahun ini bertajuk Bersatu Bangun Bangsa. Peran pemuda telah tercatat dengan tinta emas sejak peristiwa tahun 1928 dengan segala pergerakannya yang menggetarkan Indonesia. Dalam amanatnya, M. Iskak menceritakan kembali sejarah Sumpah Pemuda yang telah menjadi tonggak kuat mencapai kemerdekaan. Untuk itu, ia sampaikan pentingnya Pemuda di masa mendatang. M. Iskak juga menyampaikan pentingnya menyikapi perbedaan suku, agama, ras, dan kultur sebagai sumber kekuatan Bangsa Indonesia. “Bersatu padu adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan Bangsa Indonesia,” jelasnya. Ia berharap kepada Pemuda sebagai tokoh penting Bangsa Indonesia untuk menjaga karakter mulia. “Pemuda harus mengembangkan kompetensi dalam berbagai ranah keahlian dan mengasah kreativitas dan inovasi,” ungkapnya. “Jika kita melihat kondisi Pemuda Indonesia saat ini, terlihat optimisme dan penuh harapan, disamping itu juga ada tantangan yang tidak ringan,” tambahnya. Ia juga menyampaikan penuh rasa syukur terhadap Pemuda Indonesia karena telah banyak menoreh prestasi yang membanggakan. Prestasi itu tidak hanya pada level nasional, namun hingga internasional. Demikian, ia juga mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk menghimpun kekuatan dan semangat pergerakan demi mendorong Pemuda Indonesia. “Karena upaya pembangunan Pemuda tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri,”jelasnya. (Ag)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menerima visitasi (kunjungan) Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KI Jatim) pada Jumat, 14 Oktober 2022. Visitasi tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) guna menilai ketaatan badan publik terhadap Undang-Undang dalam melakukan layanan informasi.  Komisioner KI Jatim Ahmad Nur Aminuddin mengatakan sebelum dilaksanakan monev, pihaknya telah membagikan sebanyak 345 Self Assesment Questionnaire (SAQ) kepada seluruh Kabupaten/Kota se Jatim.  “SAQ ini kita sebar untuk mengukur tingkat kepahaman badan publik sesuai yang tertuang dalam Peraturan Komisi Informasi (PerKI),” kata Amin.  Dari jumlah tersebut, hanya 40 persen atau sebanyak 145 badan publik yang mengembalikan SAQ. Termasuk salah satunya KPU sebagai badan publik vertikal. Di Jawa Timur sendiri, yang masuk dalam tahapan visitasi selain KPU Jatim meliputi KPU Kota Madiun, KPU Kota Probolinggo, KPU Magetan, KPU Kediri, KPU Jombang, KPU Sidoarjo, KPU Sumenep, dan KPU Jember.  Amin melanjutkan, visitasi ini merupakan rangkaian proses peningkatan status informatif badan publik untuk KI Awards Tahun 2022. Kemudian pasca dilakukan verifikasi akan dilanjutkan dengan wawancara. “Yang penting Operator Pejabat Pengelola Informasi dan DOkumentasi (PPID) juga memahami,” lanjut Amin.  Terakhir, Amin menyampaikan terimakasih atas partisipasi KPU Jatim yang mempunyai dan mengelola PPID dengan baik.  “Tentu ini komitmen yang tinggi sebagai bentuk menjalankan tugas yang diamanahkan dalam Undang-Undang,” pungkasnya.  Sementara Anggota KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro sebagai pengarah PPID mengaku pihaknya optimis menjadi Badan Publik dengan status Informatif dari sebelumnya menuju informatif.  “Kami optimis karena kami telah menyediakan informasi dan melakukan layanan sesuai dengan aturan,” tutur Gogot.  Selanjutnya, Tim Visitasi KI Jatim melakukan verifikasi terhadap ketersediaan data dan informasi sesuai dengan SAQ yang telah dikumpulkan. Informasi yang diverifikasi meliputi pertama informasi yang wajib diumumkan. Ini berbasis link karena harus ada dalam website. Kedua, informasi yang perlu disediakan, dapat disediakan dalam google drive, one drive, maupun hard copy. Dan ketiga yaitu informasi yang dikecualikan.   Sebelumnya, rombongan KI juga sempat mengunjungi fasilitasi Layanan Terpadu KPU Jatim yang salah satunya terdapat menu PPID di dalamnya.  Rangkaian visitasi berlangsung selama kurang lebih 2 jam mulai pukul 14.30. Hadir pula selain Amin, dua orang Staf dari KI Jatim Edi dan Aris.  Sedangkan dari KPU Jatim, turut menyambut rombongan, Ketua Choirul Anam, Anggota Gogot Cahyo Baskoro, Sekretaris yang merupakan Atasan PPID Nanik Karsini, Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat sekaligus PPID Popong Anjarseno, Operator PPID Alrisa Ayu, serta jajaran struktural dan fungsional.*** (AFN/Fto.Sekti)