Sosialisasi

KPU SIDOARJO; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo menggelar Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Sirekap Pilkada Serentak 2024 di Ballroom Luminor Hotel Sidoarjo, Senin (25/11) sore. Kinerja Sirekap (sistem rekapitulasi) hasil pemungutan suara dengan memanfaatkan teknologi digital ini merupakan alat bantu untuk memberikan informasi kepada publik yang cepat dan akurat. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri pejabat Forkompinda Sidoarjo, Bawaslu Sidoarjo, Bakesbangpol Sidoarjo dan pimpinan partai politik sebagai pengusung kandidat Pilkada 2024. Selain itu petugas Liasion Officer (LO) masing-masing pasangan calon (Paslon) dan  unsur kepolisian maupun TNI.  Sebagai narasumber dalam giat sosialisasi ini adalah Natsirruddin Yahya dan Mokhamad Yasin, keduanya komisioner KPU Sidoarjo. “Kami berkomitmen untuk memberikan layanan informasi sistem penghitungan hasil Pilkada secara cepat dan akurat melalu program aplikasi Sirekap,” kata Natsir, sapaan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sidoarjo.   Lebih lanjut, dia memaparkan sistem kinerja  aplikasi Sirekap untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat terkait hasil rekapitulasi coblosan yang dihelat pada 27 Nopember mendatang. Ditambahkan, aplikasi Sirekap ini adalah sistem yang secara Nnsional telah disepakati antara KPU pusat dengan DPR RI untuk digunakan sebagai sistem/alat bantu guna mengetahui hasil perolehan/penghitungan suara secara cepat. “Penggunaan aplikasi ini sudah berulangkali dilakukan uji coba beban, serta simulasi ditingkat nasional hingga tingkat penyelenggara pemilu paling bawah, KPPS,” ujarnya. Dari sisi sisi teknis, lanjut Natsir bahwa dari kecepatan, keakuratan serta keamanan, bisa dipertanggungjawabkan sebagai layanan informasi dari hasil penghitung suara pada pemilihan bupati-wakil bupati Sidoarjo maupun gubernur dan wakil gubernur Jatim. “Dari evaluasi uji beban dan simulasi yang kami lakukan, hasilnya berjalan relatif lancar. Hampir tidak ada kendala berarti,” tandasnya. Terkait penggunaan Sirekap ini pihaknya telah mensosialisasikan kepada masyarakat Sidoarjo. Ada tiga kriteria aplikasi Sirekap yang disahkan penggunaannya. Pertama, Sirekap Pilkada Mobile (Via HP), lalu kedua Sirekap Pilkada Website dan ketiga Sirekap Pilkada publikasi. Dalam sosialisasi ini, Natsir juga menjelaskan sistem dan kiner Sirekap. Dia juga memberi contoh  tentang bagaimana sistem kerja aplikasi Sirekap Pilkada Mobile. Di mana petugas KPPS, selain harus merekap surah suara hasil pemilihan dengan metode berjenjang atau konvensional. Petugas KPPS hanya perlu memfoto formulir C-Hasil, lalu mengunggah diaplikasi digital itu yang langsung dimonitor PPK melalui website Sirekap. “Jadi KKPS bisa dengan cepat mengirim hasil perolehan/penghitungan suara. Sehingga secara umum,  jumlah total perolehan suara sekaligus siapa pemenangnya sudah bisa diketahui pada sore harinya,” ujarnya. Pihaknya berharap dengan kegiatan sosialisasi aplikasi Sirekap ini bisa membantu mempercepat kinerja KPU dalam memberikan informasi hasil Pilkada secara cepat dan akurat. “Terpenting masyarakat tak perlu menunggu lama bila hanya ingin mengetahui hasil perolehan/penghitungan suara pemilih. Tapi sifatnya tetap sebagai informasi, ” ujar Natsir. Pemanfaatkan aplikasi Sirekap dalam Pilkada 2024 ini berpedoman  Surat Keputusan KPU RI  nomer 1591 tahun 2024. Di mana, telah menetapkan aplikasi Sirekap sebagai aplikasi khusus sebagai sarana publikasi KPU dalam penyelenggaraan pilkada 2024. Pihak KPU menetapkan target 100 persen data hasil pemilu bisa terpublikasi melalui aplikasi Sirekap. (Parmaskpusda)

KPU SIDOARJO: Coblosan semakin dekat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim terus menggeber sosialisasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024. Kali ini digelar di Gereja Baptis Indonesia Lebo di Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo, pada Minggu (24/11/2024) siang tadi Kegiatan sosialisasi bertema “Peran Umat Beragama untuk menyukseskan Pilkada 2024” ini diikuti 100 umat kristiani . Bertindak sebagai pembicara, Mukhammad Iskak dan Ana Azizah, keduanya anggota komisioner KPU Sidoarjo periode 2019-2024.  Dikatakan semua warga negara harus sadar akan hak politiknya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada serentak 2024 ini yang akan digelar pada 27 November nanti. “Jangan anti politik, karena semua yang terjadi dipengaruhi kebijakan politik, seperti soal pendidikan, kesehatan, harga cabe dan lain sebagainya. Karena itu kita harus bersyukur negara kita menerapkan sistem demokrasi ini sehingga setiap warga negara punya hak yang sama untuk menentukan nasib bangsa dan daerahnya masing-masing,” ujar Ana Azizah. Lebih lanjut, dia menyarakan umat kristiani yang mengikuti acara tersebut untuk mencermati rekan jejak para kandidat yang berkontestasi di pesta demokrasi ini sebelum menentukan pilihannya pada Pilkada 2024. “Jangan pernah memilih calon gubernur ataupun calon bupati hanya karena diberi uang, daripada nanti menyesal,” tuturnya. Sementara itu, Mukhamad Iskak dalam pemaparannya relatif vmampu membuat suasana sosialisasi Pilkada lebih gayeng, dengan model interaksi langsung dengan peserta kegiatan sosialisasi tersebut. Dia kerap melempar pertanyaan demi pertanyaan seputar pelaksanaan Pilkada yang langsung direspon oleh audiens. Misalnya tentang persyaratan mengikuti Pemilu, jumlah dan nama pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, tanggal pelaksanaan Pilkada dan lain. Para peserta pun antusias menjawab pertanyaan-pertanyaan Cak Iskak, sapaan mantan aktivis PMII ini. Mereka yang menjawab benar langsung diberi hadiah  yang disiapkan panitia KPU Jatim. Ini membuat peserta sosialisasi semakin bersemangat berinteraksi dengan kedua pemateri hingga seluruh rangkaian kegiatan tersebut ditutup sekitar pukul 12.00 oleh moderator Ken Ayu. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia (GBI) Lebo, Pdt Jandry Ginting mengaku bersyukur dengan adanya kegiatan tersebut. Pihaknya merasa terhormat karena KPU Jatim memilih gerejanya menjadi lokasi sosialisasi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi ini. “Informasi yang diberikan oleh kedua pemateri tadi sangat berguna bagi saya dan juga seluruh jemaat GBI Lebo, karena banyak hal baru yang kami dapat dari sosialisasi tadi. Sekali lagi kami sangat berterima kasih pada KPU Jatim dan KPU Sidoarjo,” tuturnya. (parmaskpusda)

KPU SIDOARJO; Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024, KPU Kabupaten Sidoarjo terus gencar melakukan sosialisasi. Termasuk menggelar di Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya di Desa Kebongagung, Kecamatan Porong, Kamis (14/11) siang. Dalam kegiatan sosialisasi ini, KPU Sidoarjo memaparkan mekanisme Pemilu, prosedur pencoblosan serta persyaratan untuk dapat menggunakan hak pilih. Hal ini, dilakukan agar warga binaan bisa memahami tata cara pemungutan suara yang akan digelar 27 November mendatang, berjalan dengan lancar. Selain melakukan sosialisasi, KPU Sidoarjo juga memberikan edukasi tentang Pemilu 2024 kepada warga binaan. Mulai dari peserta pemilu, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur hingga Calon Bupati dan Wakil Bupati," ungkapnya. Komisioner KPU Sidoarjo Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, M Natsiruddin Yahya menjelaskan sosialisasi kepada warga binaan sangat penting. Hal ini lantaran mereka berada di lokasi khusus. “Sosialisasi ini dilakukan agar warga binaan memahami tata cara pemungutan suara. Saya juga berharap para warga binaan bisa menggunakan hak pilihnya,” ujarnya. Sementara  Kepala Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya Amiek Diyah Ambarwati menegaskan sosialisasi ini sangat penting sebagai bagian dari upaya untuk memastikan warga binaan dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 27 Nopember 2024 mendatang. “Saya berharap dengan adanya kegiatan ini, warga binaan dapat lebih paham dan aktif dalam proses Pemilu yang demokratis,” katanya.  Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono menambahkan saat ini ada 256 warga binaan di Rutan Perempuan Surabaya. Berdasarkan jumlah itu, 194 orang diantaranya ber-KTP Sidoarjo.  Sedangkan yang merupakan penduduk luar Sidoarjo tapi tetap di Jawa Timur ada 39 orang.  “Yang tercatat sebagai warga luar Jatim ada 18 orang dan 5 orang lainnya bermasalah dengan NIK-nya," ujar Heni. Pihaknya berharap warga binaan yang sudah terdaftar sebagai DPT maupun DPTb dapat menyalurkan hak pilihnya saat Pilkada serentak nanti. “Tentunya ini menjadi upaya pemenuhan hak suara yang terus kami optimalkan. Sehingga seluruh warga binaan bisa memilih,” tegasnya. (parmaskpusda)

KPU SIDOARJO: KPU Kabupaten Sidoarjo menyisir daerah terpencil untuk melakukan sosialisasi Pilkada 2024, sekaligus memantau pendistribusian logistik menjelang hari ‘H’ coblosan yang kurang dua pekan mendatang.  Kegiatan road show KPU ke masyarakat daerah terpencil untuk diberi sosialisasi Pilkada ini, di antaranya Dusun Kepetingan Kecamatan Sidoarjo, pada Senin kemarin. Selanjutnya giliran masyarakat di dusun Kali Kendil Desa Plumbon Kecamatan Porong yang mendapatkan kunjungan dari Komisioner dan staf sekretariat KPU Sidoarjo yang didampingi pimpinan PPK dan PPS setempat. serta aparat keamanan dari undur TNI dan Polri.  Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sidoarjo, Ahmad Nidhom mengisahkan kegiatan sosialisasi yang dihadiri bersama Koordinator Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, Haidar Munjid di Dusun Kali Kendil. Untuk menuju ke sana, rombongan harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam dengan menumpang perahu motor. “Lumayan jauh juga, tapi asyik karena mengembang tugas dalam rangka menyukseskan Pilkada,” ujarnya. Dia mengungkapkan dusun yang berisi 30 unit rumah itu sebagian besar dihuni oleh para buruh tambak bandeng dan keluarganya. "Ada 76 orang warga disana yang namanya sudah tercatat di DPT (Daftar Pemilih Tetap-red)," jelas Nidhom. Karena itu merekapun didaftarkan di salah satu TPS yang ada di desa Plumbon.  Untuk menuju kesana, pihak pemerintah Desa setempat memfasilitasi warganya Kali Kendil dengan menyediakan perahu. "Mereka berangkat malam sebelumnya dan menginap di desa Plumbon. Besoknya usai mencoblos, biasanya mereka sekalian belanja kebutuhan sehari-hari di Pasar Porong. Baru sorenya kembali ke rumah masing-masing," katanya lagi.  Karena itu KPU pun mengapresiasi peran aktif Pemerintah Desa Plumbon terhadap pelaksanaan pemilu, termasuk Pilkada 2024 ini. "Semoga semua warga Kali Kendil bisa datang ke TPS dan memberikan suaranya dalam Pilkada nanti. Karena sebelumnya mereka juga selalu antusias mengikuti setiap agenda Pemilu," katanya. Sedangkan di Dusun Kepentingan ada sekitar 540 orang pemilih sehingga mereka bisa membentuk satu TPS. Nidhom mengatakan TPS disana merupakan juara bertahan dalam hal tingkat partisipasi pemilih. "Selalu 100 persen, jadi mereka dapat hadiah kambing terus tiap Pemilu," tukasnya.  Meski lokasinya yang jauh dan terpencil, namun Nidhom memastikan tidak akan ada kendala dalam hal distribusi logistik ke TPS di dusun tersebut dalam pelaksanaan Pilkada yang akan digelar pada 27 November mendatang. "Sudah disiapkan perahu bermotornya. Aman koq," janjinya.  Kalaupun ada masalah hanyalah kesulitan sinyal internet untuk pengisian dan pengiriman data melalui aplikasi Sirekap. Solusinya untuk upload bisa dilakukan di desa Sawo sambil mengirim kotak suara ke PPS," pungkas Nidhom.(Parmaskpusda)

Kurang dari sebulan jelang hari pemungutan suara dalam Pilkada 2024 ini, KPU Sidoarjo terus berusaha menggelar berbagai kegiatan sosialiasi pada masyarakat.Terutama pada para pemilih pemula. Seperti giat sosialiasi yang digelar di Ponpes Mambaul Hikam Tanggulangin, berupa nonton bareng (Nobar) film "Tepatilah Janji" yang bercerita seputar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Kegiatan Nobar pun berlangsung seru seiring  begitu antusiasnya santri laki maupun perempuan yang menonton film tersebut. Ini merupakan kesekian kalinya dilakukan KPU Sidoarjo dalam memberikan pendidikan politik, khususnya bagi pemilih pemula atau biasa disebut Gen-Z. “Setiap minggunya rata-rata kami melakukan kegiatan sosialisasi yang menyasar pemilih pemula. Biasanya di SMK maupun SMA negeri dan swasta, pondok pesantren maupun universitas dan komunitas pemuda lainnya,” jelas Mukhamad Yasin, Koordinator Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas KPU Sidoarjo. Dikatakan, berdasarkan data yang diterimanya, ada lebih dari 341 ribu Gen-Z yang namanya tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada 2024. Prosentase mereka yang berumur antara 17 hingga 27 tahun ini mencapai 23,05%.  Kuantitas mereka  sedikit berada di bawah Gen X yang berada di rentang usia 44-59 tahun yang mencapai 452.585 atau 30,59%. Jumlah kelompok masyarakat terbesar dari kategori usia dalam DPT Pilkada 2024 ini adalah kaum milenial dengan batasan 28 sampai 43 tahun. Komunitas ini ada sebanyak 473.398 atau 32%. Dari antara ketiganya, lanjut Yasin kelompok yang kemungkinan besar punya partisipasi rendah dalam Pilkada adalah Gen Z dan kaum milenial. “Karena itu sebagian besar program sosialisasi Pilkada kali ini kami fokuskan di kelompok-kelompok usia ini untuk meningkatkan kesadaran politik mereka,” imbuh Yasin. Adapun keseruan giat sosialisasi Nobar film ‘Tepatilah Janji’  produksi KPU dengan dibintangi beberapa artis papan atas di Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Hikam, menunjukkan antusiasme besar Gen-Z, menyonsong Pilkada 2024. Mereka diharapkan berpartisipasi aktif menyukseskan pesta demokrasi yang bakal digelar pada 27 November mendatang. Sementara itu, Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sidoarjo, M. Natsiruddin Yahya yang dihubungi terpisah membenarkan analisa rekannya tersebut. “Ya, karena itu kami terus melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan ketertarikan kedua kelompok usia itu,” ujarnya. Kondisi tersebut, justru berbanding terbalik dengan kelompok usia diatasnya, yakni Baby Boomer (60-78 tahun) dan Pre Boomer (diatas 79 tahun).  Menurut Natsir, partisipasi masyarakat yang berada di rentang usia ini biasanya lebih aktif. “Mereka biasanya sudah menjadi pemilih tradisional dari parpol tertentu. Tapi prosentase jumlah mereka sangat kecil,” jelasnya. Sekarang tinggal memasifkan gerakan untuk menyentuh dua kelompok masyarakat termuda tadi. Karena itu Natsir berharap masa kampanye yang diberikan KPU bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh setiap pasangan calon untuk mengajak sebanyak mungkin warga kota delta datang ke TPS dan memberikan suaranya. “Setidaknya kami ingin mencapai target tingkat partisipasi publik 85% di Pilkada ini. Periode lalu yang digelar di masa pandemi Covid-19 saja, kita bisa raih 70%,” ujarnya.(parmaskpusda)

KPU SIDOARJO; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo menggelar sosialisasi Pilkada 2024 di Madrasah Aliyah (MA) Walisongo Sidoarjo, pada Kamis (24/10) siang. Kegiatan ini sebagai pendidikan politik bagi pemilih pemula di Sidoarjo yang diperkirakan mencapai 14 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan bupati dan wakil bupati Sidoarjo yang dihelat 27 Nopember mendatang.  Giat sosialisasi berlangsung di aula utama sekolah berlokasi Jl Raden Patah Kel Pucang Anom, Sidoarjo ini diikuti seluruh pelajar kelas XI dan XII. Bertindak sebagai narasumber, M. Iskak, mantan ketua KPU Sidoarjo periode 2019-2024 dan, Feri Kuswanto, mantan anggota Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten  Sidoarjo. Dalam paparannya, Iskak tampil dengan gaya atraktif dan komunikatif menyampaikan berbagai permasalahan yang perlu dipahami mereka yang baru kali pertama mencoblos.  Berikut hak dan kewajiban setiap warga negara dalam berdemokrasi yang baik, terutama dalam mengimplementasikan hak-hak politiknya yang dilindungi oleh undang-undang.  Meski materi yang disampaikan lebih bersifat  normatif, namun dengan gaya penyampaian   yang begitu lugas dan atraktif membuat kelangsungan acara sosialisasi begitu cair. Tidak tidak membosankan bagi peserta. Lebih-lebih kedua narasumber melempar pertanyaan ber hadiah langsung bagi mereka yang bisa menjawab pertanyaan narasumber.  Dalam acara sosialisasi ini, Iskak menjelaskan begitu gamblang tentang apa dan kenapa harus memilih pemimpin. Begitu pula segi positif dan negatif sistem demokrasi yang sekarang diterapkan di Indonesia. "Kenapa harus ada Pemilukada, yang bisa jawab saya beri hadiah langsung," ujar Iskan menantang peserta giat sosialisasi tersebut. Sejumlah siswa spontan mengacungkan jarinya untuk mencoba keberuntungan dengan menjawab pertanyaan narasumber itu,"Karena Indonesia menganut sistem demokrasi pak?"jawab salah satu siswa, yang langsung diberi hadiah berupa souvenir karena jawabannya dinilai benar. Peserta lainnya pun langsung memberikan applaus, sorak gembira dari para peserta terasa mewarnai kegiatan sosialisasi Pilkada tersebut. Sementara tak kalah seru, Feri yang mendapat giliran kedua. Dia menjelaskan tentang ketentuan larangan money politic  (politik uang),-- sebagaimana diatur Undang-undang No. 10 Tahun 2016 pada Pasal 187A tentang pelarangan, berikut sanksi hukum bagi pelakunya. “Sanksi itu tidak hanya berlaku bagi pemberi, juga pihak yang menerima uang yang berkaitan dengan coblosan. Sehingga besarnya nominal uang yang diberikan tidak sumbut dengan sanksinya yang begitu berat,” ujarnya. Sebagai orang yang pernah bertugas di Bawaslu, lanjut dia, salah satu tugas pokok sekaligus menjadi prioritas adalah melakukan pengawasan adanya praktek money politic yang dilakukan pihak-pihak yang menurutnya  adalah salah satu bentuk tindakan yang  menciderai nilai-nilai demokrasi.  Mengingat besarnya ancaman dan sanksi hukuman penjara maupun denda bagi pelaku itu, Feri mewanti-wanti kepada siswa-siswi  untuk sebisa mungkin menghindarinya.. “Dengan  alasan apapun, sebaiknya  jangan pernah menerima, apalagi memberi untuk mengarahkan orang lain agar memilih pemimpin sesuai kehendaknya,.Jangan ya dek...jangan!,” tutur Feri .(parmaskpusda)