Arsip

Selasa, 27 September 2016kpud-sidoarjokab.go.id-Menindaklanjuti  hasil bimtek operator Sistim Informasi Penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU RI pada tanggal  10- 12 Agustus 2016, maka Operator SIPP  KPU  Kab Sidoarjo bergerak  cepat input data SIPP penyelenggara pemilu. “ terhitung tanggal 13 September 2016  kami telah menyelesaikan input data Penyelenggara Pemilu Tingkat Kabupaten yaitu Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjosebanyak  26 orang  serta Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan untuk pilpes dan pileg 2014 serta pemilukada tahun 2013 “  Terang  operator SIPP Adityo Wibowo SE, MM.Rencana selanjutnya input data Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun Kecamatan dan Pemilihan Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015, Sedangkan untuk Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilu Tingkat Desa belum bisa dilaksanakan input data dikarenakan belum dibukanya akses web SIPP kepada operator SIPP Kabupaten/Kota.Disisi lain operator  SIPP juga menjelaskan  kendala terkait input SIPP untuk penyelenggara pemilu  tingkat kecamatan  (PPK) dan penyelenggara  tingkat  desa (PPS)   membutuhkan  waktu yang cukup  lama  hal ini dikarenakan  semua data penyelenggara  harus di input  setiap evan pemilihan  terhitung jumlah PPK sebanyak 90 orang sedang PPS sebanyak 1047 orang, dan kami  juga harus  terlebih dahulu harus mengumpulkan data-data para penyelenggara pemilu tahun 2009. Adapun tujuan SIPP untuk sendiri adalah untuk database penyelenggara  pemilu yang nantinya dapat diakses publik. (Adt)

Senin, 26 September 2016kpud-sidoarjokab.go.id-Memaksimalkan proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan kpu kabupaten sidoarjo melakukan rapat pleno Senin,26 September di kantor kpu kabupater sidoarjo Jl. Cemengkalang no 1 Sidoarjo.Rapat yang di pimpin langsung oleh ketua kpu kabupaten sidoarjo M.Zainal Abidin dihadiri oleh seluruh komisioner dan seluruh kasubag berjalan cukup dinamis..dengan banyaknya usulan tentang mekanisme dan cara yang paling efektif untuk mengawal kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. "Untuk memaksimalkan kegiatan DPT berkelanjutan ini maka perlu kita bentuk tim monitoring untuk memastikan surat yang kita kirim kedesa dan leflet DPT berkelanjutan telah diterima dan ditindaklanjuti ditingkat desa, disamping itu kita juga berkomunikasi langsung kepada kepala desa apakah ada hambatan dan kendala dalam tutur M. Zainal Abidin.Sebagaimana diketahui KPU Kab Sidoarjo telah melakukan serangakain kegiatan DPT berkelanjutan diantaranya koordinasi dengan dispendukcapil kabupaten Sidoarjo, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat lewat pemasangan leflet, dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan agar desa memginformasikan data mutasi pindah , maupun perubahan status warganya kepada KPU kab Sidoarjo.Dalam rapat tersebut KPU kabupaten Sidoarjo akirnya sepakat membentuk 6 tim monitoring yang terdiri dari semua komisioner ,sektretaris dan staf yang nanti akan terjun kedelapan kecamatan, dan 16 desa yang akan di jadikan sampling bagi kpu kabupaten sidoarjo untuk melakukan monitoring sebab dari 8 kecamatan dan 16 desa tersebut di rasa masih belum maksimal. (isk) 

Kamis, 22 September 2016kpud-sidoarjokab.go.id-Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretariat Jendral KPU RI Nomor: 859/SJ/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Pemberitahuan revisi Anggaran Penghematan/Pemotongan Anggran Dalam APBN-P Tahun 2016 serta Revisi Anggaran KPU BA 076 TA 2016, maka KPU Kabupaten Sidoarjo pada 15 September 2016 bertempat di aula KPU Kabupaten Sidoarjo pada pukul 11.00 WIB melakukan rapat pleno dalam rangka evaluasi capaian realisasi anggaran sampai dengan bulan Agustus 2016 serta strategi dalam rangka percepatan realisasi anggaran tersebut.Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Sekjen tersebut pada huruf f yang menyatakan bahwa target realisasi belanja pegawai sampai dengan akhir Tahun 2016 minimal 98% dan apabila terdapat kelebihan dan kekurangan belanja pegawai, KPU kabupaten/kota mengajukan permohonan persetujuan revisi anggaran antar satker dan disampaikan kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya direkap dan disampaikan permohonan revisi antar satker kepada Sekretaris Jenderal KPU RI. Selanjutnya pada huruf h yang menyatakan bahwa perlu diingatkan kembali bahwa sesuai dengan PMK Nomor: 258/PMK.02/2015 tentang Tatacara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, presentase penyerapan anggaran paling sedikit 95% dan persentase realisasi capaian output paling sedikit 95%, maka diperlukan langkah-langkah strategis agar mampu mencapai target sesuai dengan target KPU RI.Dalam rapat pleno yang dihadiri seluruh komisioner, dan jajaran sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo, Sulaiman M.HP, Sekretaris KPU sekaligus selaku kuasa pengguna anggaran, menjelaskan bahwa realisasi angaran KPU Kabupaten Sidoarjo sampai 31 Agustus 2016 sebesar 84,79% dari total pagu sebesar Rp. 2.168.667.000,. Sulaiman M.HP, dalam paparannya juga mengatakan bahwa dalam waktu 8 bulan ini ada 5 kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan meliputi fasilitasi pengadaan logistik pemilu, seleksi PNS secara transparan dan akuntabel, pengelolahan persediaan, dokumen teknis pemilu legislatif, pemilu presiden serta pemilukada dan tahapan pemilihan. Sedangkan kegiatan masih dalam proses sebanyak 13 kegiatan dan kegiatan yang belum terealisasi sebanyak 9 kegiatan. Lebih lanjut Sulaiman juga mengatakan bahwa realisasi sampai dengan Desember 2016 tidak memungkinkan untuk bisa terserap 100%, karena ada beberapa kegiatan yang meskipun terdapat dalam perencanaan, tetapi belum tentu dapat diimplementasikan dilapang, misalnya kegiatan terkait dengan pergantian antara waktu anggota DPR, kegiatan advokasi hukum, Tuntutan Ganti Rugi dan anggaran terkait perjalanan dinas ke provinsi. Kegiatan-kegiatan tersebut tentu berdasarkan kebutuhan riil, sehingga tidak mungkin dilaksanakan optimalisasi kegiatan, namun demikian sesuai dengan analisa kami insyaallah sampai dengan bulan akhir tahun anggaran 2016 dapat terserap 99% sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Sementara itu anggota KPU Kabupaten Sidoarjo, Miftakul Rohmah, S.Ag. M.Pd., meminta agar kegiatan yang sudah terbentuk pokja segera direalisasikan seperti kegiatan tata kelola logistik pemilu dan pemilukada ataupun kegiatan yang sudah terealisasi tapi belum optimal segera untuk di optimalkan seperti Daftar pemilih Tetap Berkelanjutan. “ tolong terkait dengan 2 item kegiatan yang alokasi anggarannya cukup besar dan juga telah terbentuk pokjanya segera direalisasikan ataupun dioptimalkan mengingat ini sudah bulan September sehingga waktu kita untuk merealisasikan anggaran efektif tinggal 3 bulan. “ujarnya”. (mif)

Senin, 19 September 2016Surabaya, kpujatim.go.id- Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) hari ini, Senin, tanggal 19 September 2016 lantik Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV di lantai 2 Kantor KPU Jatim, Jalan Raya Tenggilis Nomor 1 Surabaya.Pejabat Struktural Eselon III terdiri dari Akhmad Sudjono sebagai Kepala Bagian (Kabag) Keuangan; Umum dan Logistik KPU Jatim, Aris Gatot Subagyo sebagai Kabag Program Data; Organisasi dan SDM KPU Jatim. Keduanya bertukar peran, mengingat sebelumnya Aris Gatot Subagyo berada di jabatan yang diemban oleh Akhmad Sudjono saat ini, dan begitu. Pejabat Eselon III lainnya yang dilantik, ialah Ulfiningtyas sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Probolinggo, dan Sudiq sebagai Sekretaris KPU Kota Mojokerto.Sementara itu pejabat Eselon IV yang dilantik adalah Danang Kuntadi sebagai Kepala Subbagian (Kasubbag) Program dan Data KPU Kabupaten Pacitan serta Yayuk Susilowati sebagai Pj. Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Pacitan.Pada pelantikan kali ini, Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima tidak terlalu banyak memberikan sambutan. Menurut Wima untuk Pejabat Eselon III di KPU Jatim tentunya sudah memahami apa yang perlu dikerjakan di jabatan barunya masing-masing, karena masih di lingkungan Sekretariat KPU Jatim. “Pak Sudiq dan Bu Ulfi yang sebelumnya di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah-red), Saya mengajak sharing saja setelah pelantikan ini. Ada perbedaan sedikit antara KPU dan SKPD,” ungkap Sekretaris KPU Jatim (19/9/2016).Pelantikan ini pun diakhiri dengan pembacaan do’a dari Rohaniawan dan pemberian ucapan selamat dari undangan kepada terlantik.Berikutnya dilanjutkan dengan diskusi kecil antara Sekretaris KPU Jatim dengan Sekretaris Kota Mojokerto dan Kabupaten Probolinggo yang baru saja dilantik. (AACS) 

Jumat, 16 September 2016Surabaya, kpujatim.go.id- Maksimalisasi aplikasi Silog untuk membangun kepercayaan publik pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), menjadi penekanan Komisioner KPU RI, Arief Budiman saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Logistik di Hotel Santika Premiere Surabaya, semalam.Aplikasi Silog atau Sistem Informasi Logistik adalah aplikasi logistik yang terintegrasi (sistem informasi yang terintegrasi). Artinya, menggabungkan semua proses yang berlaku pada mekanisme pengelolaan logistik pemilihan umum (pemilu) ke dalam sebuah sistem atau aplikasi berbasis komputer dan web. Dengan sistem terintegrasi pada Silog dapat memberikan kemudahan dan manfaat yang optimal dalam mengelola logistik keperluan pemilu.Aplikasi Silog juga sebagai sarana mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu menurut Arief diperlukan input dan updating data oleh KPU Provinsi dan kabupaten/ kota, agar Silog dapat berfungsi secara maksimal. “Pada saat Pilpres yang lalu, hasil evaluasi menunjukkan masih ada 25 daerah yang tidak mengisi data dalam Silog. Mudah-mudahan di tahun 2017 bisa dilengkapi,” kata mantan Anggota KPU Jawa Timur ini (15/9).Arief melanjutkan, bahwa Silog merupakan warisan bagi anak cucu agar pemilu lebih berkualitas dan partisipasi tinggi. “Orang tidak mau berpartisipasi jika tidak ada kepercayaan publik terhadap KPU. Saat ini kepercayaan publik terhadap KPU meningkat pesat. Terlihat KPU RI menjadi inisiator dalam kesepakatan Bali pada pertemuan penyelenggara pemilu yang dihadiri 36 negara berasal dari Asia; Afrika; Amerika dan Jazirah Arab. Diikuti pula negara-negara yang belajar terkait kepemiluan ke KPU RI,” papar Arief.Ini harus dipertahankan, sehingga ketika suatu saat KPU membutuhkan sesuatu, masyarakat akan mendukung.Diimbuhkan pula bahwa Pilkada Serentak Tahun 2017 akan menjadi pertaruhan KPU sebelum menghadapi pemilu 2019. KPU di tahun 2017 sebagaimana disampaikan Komisioner KPU RI ini, harus meningkatkan kinerja. Logistik harus memenuhi prosedur dalam pengadaaannya. Hal ini dilakukan agar ada kepercayaan publik kepada KPU. (AACS) 

Kamis, 15 September 2016kpud-sidoarjokab.go.id-Sekretaris KPU Kabupaten Sidoarjo mempresentasikan evaluasi realisasi anggaran sampai dengan 31 Agustus 2016 dalam rapat pleno bersama KPU dan Kasubbag, bertempat di Hall lantai 2 KPU Kabupaten Sidoarjo, Kamis (15/9). Paparan realisasi anggaran meliputi seluruh anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD sebagaimana tercantum dalam DIPA 076 KPU Kab Sidoarjo sebesar 11.277.328.000, dengan rincian APBD sebesar 8.520.140.000.- dan APBN sebesar 2.757.188.000,-Anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp. 4.565.214.097 meliputi kegiatan fasilitasi pengadaan logitik pemilu,kegiatan seleksi PNS secara transparan dan akuntabel, kegiatan pengelolaan persediaan (stock opname), kegiatan dokumen teknis pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakilp Presiden serta pemilukada, kegiatan tahapan pemilihan bupati dan wakil Bupati.Sedangkan anggaran yang masih dalam proses realisasi sampai dengan 31 Agustus 2016 sejumlah Rp. 768.426.486, terdiri dari kegiatan layanan perkantoran dan Perencaaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen, dan kegiatan yang perlu dioptimalkan kembali yaitu Laporan SAI dan Pelaporan keuangan, LPPA, layanan perkantoran, kegiatan yang menyesuaikan kegiatan dari KPU Provinsi seperti dokumen perencanaan dan penganggaran, laporan hasil review laporan keuangan, layanan administrasi kepemiluan, kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada, serta kegiatan pemutakhiran daftar pemilih serta penataan, pendataan, dan penilaian arsip.Selain itu ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi sebesar Rp. 49.217.200,-hal ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu : kegiatan yang pelaksanaannya menyesuaikan agenda kegiatan KPU Provinsi Jawa Timur, yaitu sistem aplikasi pemilu, tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia, laporan hasil evaluasi LAKIP, kegiatan yang pelaksanaanya sesuai dengan kebutuhan riil seperti pergantian antara waktu anggota dewan, dan kegiatan yang belum dilaksanakan karena sebab lain, yaitu inventarisasi logistik pemilu, Sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien, informasi publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada, penerapan elektronik sistemkKearsipan di KPU Provinsi, serta advokasi dan sengketa hukum.Dan capaian Realisasi anggaran sampai dengan 31 Agustus 2016, bisa dibedakan jadi tiga katogori jika dihitung tanpa pengembalian hibah, maka realisasinya adalah Rp. 4.565.214.097 atau 40,48%, namun jika pengembalian hibah dihitung sebagai realisasi, maka realisasinya adalah Rp. 10.458.535.114 atau 92,74%. Dan apabila pengembalian hibah dihitung sebagai pengurangan pagu DIPA, maka realisasinya adalah Rp. 4.565.214.097 atau 84,79%. Dan setelah dilakukan analisis diprediksi bahwa realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar 99,95%. Analisa ini dihitung dengan asumsi pagu minus dapat terpenuhi dari revisi anggaran dan pengembalian sisa hibah dihitung sebagai pengurangan pagu DIPA 2016, serta seluruh sisa anggaran dari output-output kegiatan yang belum terlaksana, dapat terealisasikan. Oleh karena itu 3 bulan terakhir menuju 31 Desember 2016 merupakan sisa waktu yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Sidoarjo untuk mengejar target realisasi anggaran tersebut, ujar Sulaiman. (naf)