Arsip

Senin, 09 Desember 2013Jakarta, kpu.go.id- Kinerja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dari tahun ke tahun terus membaik. Hal ini terlihat dari hasil penilaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 2013 yang diserahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  KPU memperoleh prediket penilaian CC dengan poin 54,28 meningkat dari poin sebelumnya 50,85.“Hasil ini merupakan akumulasi dari kinerja dan kerja sama semua satuan kerja (satker) KPU. Untuk komponen perencanaan kinerja dan capaian kinerja, nilai KPU cukup bagus. Ke depan tentu akan terus kita tingkatkan pada semua komponen penilaian agar mendapat nilai yang lebih baik lagi,” terang Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Senin (9/12).Menurut Husni, dari hasil evaluasi itu, perencanaan kinerja, KPU telah berhasil mengimplementasikan perencanaan kinerja dengan menetapkan perencanaan strategis (renstra), rencana kinerja tahunan (RKT), dan penetapan kinerja (PK) baik untuk tingkat kesekjenan maupun unit kerja.“Ke depan KPU membutuhkan penguatan dalam hal penyusunan indikator kinerja untuk mengukur tingkat capain strategis sekaligus menyusun rencana aksi atas kinerja yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari upaya pemenuhan target-target kinerja dalam setiap penetapan kinerja,” jelasnya.Husni mengatakan, KPU perlu mengembangkan indikator kinerja individu yang mengacu pada indikator kinerja unit kerja. “Kerja setiap individu di jajaran penyelenggara Pemilu harus terukur. Karena itu harus dirumuskan indikator dan standarnya secara detail. Indikator kinerja itu harus pula berorientasi pada hasil dan relevan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis,” ujarnya.Penggunaan teknologi informasi, kata Husni, mutlak diperlukan untuk kemudahan dan keakurasian pengukuran kinerja. Dengan teknologi, KPU akan mudah menghimpun, mengolah dan memberikan penilaian terhadap kinerja setiap individu, unit kerja dan satuan kerja.“Pemantauan kinerja secara berkala juga penting untuk mendeteksi masalah yang terjadi dalam setiap unit kerja yang dapat menghambat kinerja instansi secara keseluruhan. Deteksi dini diperlukan untuk segera merumuskan solusi yang komprehenship atas setiap masalah yang muncul,” ujarnya.  Selain itu pencapaian setiap sasaran strategis dari program dan kegiatan harus dievaluasi dan dianalisis secara mendalam. Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan membuat  perbandingan tingkat capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu. “Evaluasi yang dilakukan nantinya tidak lagi sebatas evaluasi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Evaluasi program harus ditingkatkan dengan fokus pada hasil (outcome),” ujarnya.Husni mengatakan satuan kerja (satker) KPU yang jumlahnya banyak, mencapai 531 satker membutuhkan strategi manajemen kelembagaan dan kepemimpinan yang efektif untuk mengimplementasikan semua aturan yang berkaitan dengan akuntabilitas.“Kita memahami sumber daya manusia di setiap satker berbeda. Begitu juga kondisi geografisnya. Karena itu, ada satuan kerja yang harus mendapat perhatian khusus sehingga dapat mengimbangi satuan kerja lainnya,” ujarnya.  (*) 

Senin, 09 Desember 2013Jakarta, kpu.go.id—Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun karakter individu dan lembaga. Jumat malam (6/12) saat penutupan acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu KPU dengan KPU Provinsi serta Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi di Hotel Borobudur, Jakarta, KPU memberikan bingkisan sebagai wujud apresiasi kepada lima KPU Provinsi yang telah meraih beberapa kategori penilaian. “Pemberian bingkisan ini jangan dinilai dari berapa rupiahnya atau wujudnya, tetapi ini sebagai salah satu wujud dari penghargaan KPU RI terhadap KPU Provinsi yang telah tertib membuat laporan-laporan,” ungkap Arief Budiman, Anggota KPU Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik.Arief menambahkan, “KPU berterimakasih atas keseriusan dan kekompakan KPU-KPU Provinsi khususnya dan KPU-KPU Kabupaten/Kota pada umumnya, yang telah bekerja keras untuk menyukseskan Pemilu 2014. Apresiasi ini agar memberikan semangat, memotivasi, dan memberi energi baru bagi provinsi dan kabupaten/kota lain, guna perbaikan-perbaikan ke depan”.Di sela penutupan acara rapat koordinasi, yang sudah terselenggara sejak tanggal Kamis (5/12) itu, KPU memberi apresiasi terhadap KPU Jawa Timur sebagai KPU Prov Tertertib Laporan PP 39, KPU Bali sebagai KPU Prov Tertertib LAKIP, KPU Jawa Tengah sebagai KPU Prov Tertertib Laporan Kinerja Mingguan, KPU Bengkulu sebagai KPU Prov Tertinggi Penyerapan Anggaran 2013, dan terakhir KPU Teraktif dan Tertib Laporan diberikan kepada Syamsuddin dari KPU Prov Sulawesi Tenggara.Apresiasi atau penghargaan lebih bertujuan untuk merangsang masing-masing individu yang ada di KPU secara keseluruhan mau untuk lebih meningkatkan kinerjanya, dengan demikian lembaganya secara otomatis juga akan terangkat dengan baik. Inilah pentingnya pembangunan karakter bagi individu untuk lembaganya.Rapat koordinasi menghadirkan lima narasumber, dari Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB, KPK, dan dari Bappenas dua orang.  Materinya adalah Pokok-pokok Kebijakan Akuntabilitas Laporan Kinerja, Kebijakan Bappenas dalam Sistem Pelaporan Kinerja Pembangunan Terpadu, Kebijakan Kementerian Keuangan tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKA K/L, dan Sosialisasi Umum Gratifikasi.Kegiatan rapat koordinasi ditutup oleh Anggota KPU Divisi Humas, Data Informasi, dan Hubungan Antar Lembaga Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Dalam sambutan penutupannya Ferry mengatakan, “mekanisme perencanaan dalam sebuah organisasi merupakan hal terpenting untuk memberikan arah dan langkah kemana organisasi itu akan dibawa. Seperti KPU ini, perencanaan sudah bagus, tinggal bagaimana menjalankan aktivitas di dalamnya, kemudian tidak kalah pentingnya untuk mengevaluasi guna perbaikan ke depannya,” pesannya.“Bagaimana aktivitas-aktivitas dengan mekanisme yang sesuai perencanaan, tahap demi tahap dikerjakan hingga sampai pada sebuah pelaporan yang tepat waktu dan tepat guna. Dengan pelaporan inilah maka kita akan dapat membuat analiasi guna memperbaiki sesuatu yang masih bolong-bolong untuk dilakukan langkah perbaikan ke depan,” sambung Ferry, yang sekaligus menutup acara rapat koordinasi. (wwn) 

Minggu, 08 Desember 2013kpud-sidoarjokab.go.id-KPU Kabupaten Sidoarjo kembali menggelar sosialisasi pelaksanaan Pemilu 2014. Kali ini, sosialisasi digelar dalam bentuk donor darah dengan melibatkanpartai politik peserta Pemilu 2014 serta anggota dan sekretariat PPK dan PPS se-Kabupaten Sidoarjo. Dalam acara yang digelar pada hari Minggu pagi (8/12) di GOR Delta Sidoarjo tersebut, KPU Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sidoarjo.AnggotaKPU Kabupaten Sidoarjo, Fatekhul Mudjib, S.Ag, M.Sidalam sambutannya mengatakan, donor darah ini merupakan wujud kepedulian kepada sesama sekaligus sebagai bagian dari upaya KPU Kabupaten Sidoarjo untuk mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. “Pada hari ini kita tidak sekedar menyampaikan informasi mengenai Pemilu 2014 melainkan juga menunjukkan kepedulian kita pada kehidupan sosial bermasyarakat”, ucap Fatekhul. Menurut Fatekhul, KPU Kabupaten Sidoarjo sengaja menggandeng para caleg dari parpol untuk berpartisipasi dalam aksi donor darah ini. “Supaya masyarakat juga mengenal para caleg yang memiliki kepedulian pada kemanusiaan”, imbuhnya. Lebih lanjut, Fatekhul mengatakan, hasil dari donor darah ini sepenuhnya diserahkan kepada PMI Sidoarjo untuk diteruskan kepada masyarakat Sidoarjo yang membutuhkan donor darah. “Kami sudah menyiapkan sekitar 500 kantong darah yang siap dipakai untuk kegiatan donor darah hari ini. Semoga bisa bermanfaat”, pungkasnya. (set-Red)

Jumat, 06 Desember 2013kpud-sidoarjokab.go.id-KPU Kabupaten Sidoarjo menggelar tes wawancara terhadap 15 orang calon Relawan Demokrasi (Relasi), hari Jumat (6/12). Para calon Relawan yang menjalani tes wawancara tersebut sebelumnya telah mendapatkan rekomendasi dari komunitas/organisasi kemasyarakatan dan mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Sidoarjo mulai tanggal 10 November 2013 sampai dengan 5 Desember 2013.Menurut Ketua Pokja Agen-agen Sosialisasi, Fatekhul Mujib, S.Ag, M.Si,  ke-15 calon Relawan itu merupakan perwakilan dari 3 segmen pemilih strategis, yakni pemilih pemula, pemilih perempuan, dan pemilih dari kelompok keagamaan. Rinciannya, 5 orang relawan dari Kader Penyuluh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Sidoarjo, 2 orang relawan dari Radio Komunitas di Kabupaten Sidoarjo,  2 orang relawan dari Karang Taruna Kabupaten Sidoarjo, 1 orang relawan dari kelompok kemahasiswaan, serta relawan dari Muslimat, Fatayat, Anshor, PP Muhammadiyah, dan Aisyiyah, masing-masing 1 orang.Fatekhul menjelaskan, tes wawancara untuk menjaring para Relawan tersebut merupakan tindak lanjut dari Program Relawan Demokrasi yang dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum.  “Para Relawan Demokrasi ini nantinya akan menjadi pelopor demokrasi di masing-masing komunitasnya”, kata Fatekhul. “Untuk itu dalam wawancara ini kami fokus pada kompetensi masing-masing calon dalam menggerakkan komunitasnya untuk aktif dalam Pemilu 2014 nanti”, urai Fatekhul.Untuk diketahui, Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dicanangkan oleh KPU RI dan dilaksanakan secara serentak oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis Kabupaten/Kota. Pada akhirnya relawan demokrasi ini diharapkan dapat menggerakan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 2014 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.(set-Red) 

Jumat, 06 Desember 2013PENGUMUMANTIM SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMURNomor : 01/TIMSEL.KPU-PROV/XII/2013TENTANG PENERIMAAN CALON ANGGOTA KPU PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2014-2019 unduh disini Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013

Jumat, 06 Desember 2013Jakarta, kpu, go, id—Ketua KPU RI Husni Kamil Manik meminta semua jajaran penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu. Husni menegaskan pentingnya penguatan fungsi komunikasi, koordinasi dan supervisi secara berjenjang. Dengan meknisme itu, kata Husni, kualitas kerja penyelenggaraan tahapan Pemilu dapat terjaga dengan baik. “Kita menyadari jumlah satuan kerja penyelenggaraan Pemilu sangat banyak, mencapai 531 satuan kerja. Begitu juga kondisi geografis dan sumber daya manusia setiap satuan kerja sangat beragam. Inilah yang menjadi tugas kita bersama untuk melakukan penguatan di semua lini sehingga penyelenggaraan Pemilu yang makin berkualitas dapat kita raih,” ujar Husni saat membuka acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu KPU dengan KPU Provinsi serta Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi di Jakarta, Kamis malam (5/12).Menurut Husni, semakin mendekati pemungutan suara, komunikasi dan koordinasi antar jajaran penyelenggara Pemilu harus semakin intensif. Karena setelah penetapan dan penyempurnaan daftar pemilih tetap (DPT), masih ada sejumlah tahapan yang harus dituntaskan yakni masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan pengucapan sumpah dan janji anggota DPR, DPD dan DPRD terpilih.“Kami minta secara berjenjang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menyampaikan laporan kerja secara mingguan. Menjelang hari pemungutan suara 9 April 2014, komunikasinya harus lebih intensif lagi. Harus ada laporan harian terkait penyenyelenggaraan tahapan Pemilu di daerah. Sehingga ketika ada masalah, kita dapat meresponsnya dengan cepat,” ujarnya.Untuk mempercepat arus informasi dan komunikasi, Husni menekankan pentingnya penyampaian laporan secara elektronik. “Seharusnya tidak ada lagi kendala dalam penyampaian laporan. Sebagian besar wilayah kita kan sudah dapat diakses dengan teknologi telekomunikasi. Seharusnya kemajuan teknologi ini dapat kita manfaatkan untuk perbaikan kinerja,” ujarnya.KPU Provinsi kata Husni, harus menjadi contoh yang baik bagi KPU Kabupaten/Kota dalam tertib penyampaian laporan. Karena itu, peran KPU Provinsi sangat strategis dalam mendorong peningkatan kinerja jajaran penyelenggara di bawahnya mulai dari KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).    Menurut Husni, kinerja KPU yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu. Kepercayaan yang tinggi diyakini akan dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam semua tahapan. Salah satunya meningkatkan partisipasi pada pemungutan suara yang sudah ditargetkan sebesar 75 persen atau meningkat 4 persen dibanding Pemilu sebelumnya. Husni menegaskan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tahapan Pemilu merupakan salah satu faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap kepercayaan publik. Untuk itu, kata Husni, diperlukan manajemen pengelolaan dan pengolahan data yang baik atas semua program dan kegiatan yang dilakukan sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada publik.“Tahapan demi tahapan sudah kita upayakan lebih terbuka. Keterbukaan itu diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Kita tentu sangat membutuhkan saran dan pendapat dari publik untuk perbaikan kinerja, terutama dalam hal penyelenggaraan tahapan Pemilu. Bagaimanapun, kualitas penyelenggaraan Pemilu tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara dan peserta tetapi juga peran serta masyarakat secara luas,” ujarnya. (* /FOTO KPU/dosen/hupmas)